Hasil survei INDOMETER menunjukkan publik memberikan apresiasi positif kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

 

Dalam hasil survei menyatakan 80,2 persen responden mengaku puas atas kinerja Jokowi, sedangkan 18,9 persen responden yang menyatakan tidak puas.

 

Kemudian, sebanyak 1,1 persen merasa sangat tidak puas, dan sisanya 0,9 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

 

Diungkap Direktur Eksekutif Lembaga Survei INDOMETER, Leonard, kepuasan responden atas kinerja Jokowi ini atas dasar dalam mengatasi inflansi.

 

"Publik puas dengan kinerja Jokowi karena dinilai telah bekerja keras mengatasi inflasi," kata Leonard, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.

 

Menurutnya, masyarakat Indonesia menyadari bahwa saat ini situasi memang tengah sulit, namun mereka melihat pemerintahan Jokowi bekerja mencari solusi.

 

Dalam beberapa bulan terakhir, Pemerintah bertahan untuk menggelontorkan subsidi kepada masyarakat yang diuntungkan dengan windfall komoditas di pasar global.

 

"Tetapi, sinyalemen menunjukan bahwa kenaikan harga komoditas mulai melanda, yang akan berpengaruh terhadap pemasukan APBN," kata dia menambahkan.

 

Disebutkan Leonard, hal tersebut sudah terbukti dengan adanya rencana Pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, yaitu Pertalite dan Solar.

 

"Kenaikan harga BBM bersubsidi bisa dipastikan akan menggerak laju inflasi dan menuai protes masyarakat," katanya menyebutkan.

 

Naiknya harga Pertalite, ucap dia, bisa membuat membuat selisih harga dengan Pertamax, yang merupakan BBM non-subsidi, menjadi lebih kecil.

 

Pemerintah telah mendorong agar masyarakat untuk menggunakan BBM dengan oktan tinggi dan lebih ramah lingkungan.

 

"Pemerintah harus bisa menjelaskan kepada masyarakat mengapa BBM bersubsidi dinaikan serta apa kompensasi yang bisa didapatkan," pungkas Leonard.

                     

 

Hasil Survei Center for Political Communication Studies (CPCS) menunjukkan sebesar 80,6 persen responden merasa puas dengan kinerja Pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai publik sukses menangkal krisis ekonomi dan inflasi.

 

“Dinilai sukses menangkal krisis ekonomi dan inflasi, publik puas terhadap kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf,” kata Direktur Eksekutif CPCS Tri Okta dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

 

Dari 80,6 persen yang merasa puas, sebanyak 9,3 persen responden merasa sangat puas dengan Pemerintahan Presiden Jokowi.

 

Meskipun demikian, katanya, gejolak inflasi diprediksi masih akan terus berlangsung selama beberapa waktu ke depan. Pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tidak jebol untuk menahan subsidi agar kenaikan harga berbagai komoditas tidak terlampau tinggi.

 

“Sejumlah kritik masih dilancarkan, seperti kewajiban menggunakan aplikasi MyPertamina untuk membeli BBM bersubsidi, hingga masih tingginya harga minyak goreng dan sejumlah komoditas pangan lainnya,” kata Okta.

 

Pemerintah harus mencari solusi untuk meredam inflasi agar tidak membangkitkan protes seperti di banyak negara. Sebanyak 18,1 persen publik masih merasa tidak puas dengan kinerja Jokowi, di antaranya 0,8 persen sangat tidak puas, sisanya tidak tahu/tidak jawab 1,3 persen, papar dia.

 

Ia mengatakan gejolak inflasi yang dipicu oleh sejumlah faktor seperti pandemi, invasi Ukraina, hingga masalah lokal dan cuaca yang menghantui banyak negara di dunia. Sri Lanka menjadi korban pertama yang mengalami huru-hara, demonstrasi, hingga penggulingan pemerintahan.

 

Indonesia yang saat ini mendapat giliran menjabat Presidensi G20 tergerak untuk turut meredam gejolak kenaikan harga. Presiden Jokowi memutuskan datang langsung ke Ukraina dan Rusia, mendesak dibukanya keran ekspor gandum hingga pupuk, ujarnya.

 

Peran strategis Indonesia terus meningkat di kancah dunia maupun kawasan. Jokowi semakin sering melakukan kunjungan internasional, seperti ke tiga negara di Asia Timur, yaitu China, Jepang, dan Korea Selatan, yang sekaligus merupakan investor terbesar di Indonesia.

 

Jokowi terus menekankan bahwa situasi Indonesia masih lebih baik dibanding negara-negara lain yang terdampak krisis. Investasi diperlukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi dan meneruskan pembangunan infrastruktur hingga pemindahan ibu kota.

 

Langkah-langkah Jokowi untuk menekan dampak krisis mendapat apresiasi publik. Temuan survei yang dilakukan CPCS menunjukkan tingginya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah yang mencapai 80,6 persen.

 

Survei CPCS dilakukan pada 22-27 Juli 2022 dengan jumlah responden 1.200 orang mewakili 34 provinsi yang diwawancarai secara tatap muka. Metode survei adalah multistage random sampling, dengan margin of error sekitar 2,9 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen.