Tampilkan postingan dengan label 9 PERSEN. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label 9 PERSEN. Tampilkan semua postingan

                         


 

Pemerintah terus menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat untuk menjaga daya beli masyarakat, sekaligus sebagai salah satu program pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) BBM telah mencapai 95,9 persen.

 

“BLT BBM realisasi sampai hari ini sudah 19,7 juta penerima manfaat. Artinya, sudah 95,9 persen, sudah hampir selesai,” ujar Presiden usai meninjau penyerahan bantuan sosial (bansos) di Kantor Pos Baubau, Sulawesi Tenggara, Selasa (27/09/2022).

 

Selain BLT BBM, pemerintah juga menyalurkan Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) bagi pekerja/buruh. Presiden mengungkapkan bahwa realisasi penyaluran BSU hingga saat ini mencapai 48,3 persen.

 

“Sampai saat ini untuk Bantuan Subsidi Upah yang sudah tersalur adalah 7.077.000. Artinya, sudah 48,3 persen yang sudah tersalur dan ini terus berjalan dengan kecepatan yang saya lihat sangat baik,” kata Presiden.

 

Dengan kecepatan tersebut, Kepala Negara optimistis penyaluran bantuan dapat selesai sesuai target yang ada.

 

“Selesai pasti, akhir tahun pasti selesai. Insyaallah ya,” pungkasnya.

 

Sementera itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan bahwa pihaknya akan terus menjaga kecepatan penyaluran BSU.

 

“Setiap minggu kami akan [salurkan] bertahap. Ini setiap minggu Rp1-2 juta, insyaallah dalam kurun satu bulan mungkin Pak Presiden, kita sudah bisa selesaikan,” ujar Ida.

 

Khusus untuk Sulawesi Tenggara, ungkap Ida, BSU telah disalurkan kepada 19.286 orang penerima, atau 24,21 persen calon dari 79.675 orang sasaran. Ida menambahkan, penyaluran BSU juga dilakukan di seluruh daerah di tanah air.

 

“Bantuan Subsidi Upah ini kan memang dari Sabang sampai Merauke,” kata Menaker.

 

                  


Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia memaparkan hasil temuannya bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi mencapai 64,9 persen. Angka tersebut dengan perincian 13,4 persen menyatakan sangat puas dan 51,5 persen cukup puas dalam survei yang dilakukan pada 9-12 Juli 2022.

 

"Alasan puas lebih banyak karena Pembangunan infrastruktur, kinerja yang bagus, dan memberi bantuan rakyat kecil," dalam rilis Survei Indikator Politik Indonesia, Ahad 31 Juli 2022.

 

Responden yang menyatakan puas karena banyaknya pembangunan infrastruktur mencapai 23,5 persen. Kemudian, alasan memberi bantuan kepada rakyat kecil 16,8 persen, penanggulangan Covid-19 sebanyak 6,8 persen dan mengendalikan harga kebutuhan pokok 1,9 persen.

 

Sedangkan jumlah responden yang menyatakan tidak puas 31,6 persen dan responden yang tidak menjawab 3,4 persen. "Sedangan alasan tidak puas terutama karena harga kebutuhan pokok meningkat dan lapangan kerja/pengangguran," dalam penjelasannya.

 

Kinerja presiden, dalam penjelasan Indikator, masih dinilai positif oleh mayoritas warga di berbagai kelompok demografi, kecuali di kelompok etnis Minang, Bugis, dan Melayu. Mayoritas responden juga merasa puas dengan kinerja presiden, baik di pedesaan maupun perkotaan juga di semua wilayah. Kepuasan pada presiden jauh lebih tinggi di kelompok basis pemilih Jokowi di Pilpres 2019 dan basis pemilih PDIP, Golkar, PKB, dan Demokrat di Pileg 2019.

 

Survei yang dilakukan pada 9-12 Juli 2022 ini menggunakan kontak telepon kepada responden. Target populasi survei ini adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon/cellphone, sekitar 83 persen dari total populasi nasional.

 

Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD). Dengan teknik RDD sampel sebanyak 1.246 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening. Margin of error survei diperkirakan ±2.8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

 

Pada 24 Juli lalu, survei kepuasan publik atas Jokowi juga dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) dengan 64 persen. Hal itu didapatkan dari hasil survei terakhir yang mereka lakukan. Meskipun demikian, masih terdapat 33,1 persen masyarakat yang menyatakan tak puas dan sangat tidak puas terhadap kinerja Jokowi.