JOKOWI MELEPAS PEKERJA MIGRAN INDONESIA SKEMA G TO G KE KOREA SELATAN

 

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melepas pekerja migran Indonesia (PMI) skema government to government (G to G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta, pada Senin (17/10/2022). Dalam sambutannya, Presiden mengaku senang dengan pelepasan tersebut karena PMI yang diberangkatkan merupakan sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi, keterampilan, pendidikan, serta semangat tinggi.

 

“Saya lihat tadi semangatnya (para PMI) betul-betul sebuah semangat yang optimistis. Saya senang karena Saudara-Saudara ini disiapkan, ada pembekalan, tujuannya jelas,” ujar Presiden.

 

Kepala Negara juga mengaku senang karena saat ini makin banyak permintaan PMI melalui skema lain seperti private to private dan business to business. Untuk itu, Presiden meminta kementerian/lembaga terkait, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), untuk menyiapkan permintaan tersebut sehingga tenaga yang dikirimkan betul-betul memiliki keterampilan baik.

 

“Saya senang ini akan banyak lagi private-to-private, B2B yang permintaannya juga banyak, welder, ngelas, ada permintaan 1.800 (orang). Ini juga kalau tidak disiapkan, ini sebuah keterampilan yang tidak mudah,” lanjutnya.

 

“Ini tugas besar bagi Bu Menaker dan Pak Kepala BP2MI sehingga betul-betul pekerja-pekerja terampil dengan skill tinggi ini harus benar-benar kita siapkan,” imbuhnya.

 

Presiden Jokowi menjelaskan, saat ini total PMI yang bekerja di luar negeri mencapai sembilan juta orang, tetapi baru setengah dari jumlah tersebut yang merupakan pekerja legal secara hukum. Terkait hal tersebut, Presiden pun mendorong BP2MI terus bekerja keras mencatat seluruh PMI di luar negeri guna mengurangi adanya pekerja migran melalui jalur ilegal.

 

“Inilah yang saya tugaskan sejak 2,5 tahun yang lalu kepada Pak Benny Rhamdani agar itu terus dipangkas, dikurangi, dan segera bisa dihilangkan. Semua pekerja migran kita harus tercatat, harus terpantau, harus bisa dilihat di mana dia bekerja, karena ini menyangkut perlindungan, menyangkut keselamatan kita semuanya,” tambahnya.

 

Di akhir sambutannya, Presiden Jokowi berpesan kepada para PMI untuk bijak dalam menggunakan penghasilan yang telah didapatkan nantinya. Menurutnya, jumlah penghasilan yang didapatkan nanti cukup tinggi, sehingga Kepala Negara mendorong para PMI menyisihkan penghasilannya untuk ditabung dan tidak konsumtif dalam menggunakan penghasilan tersebut.

 

“Jangan nanti mentang-mentang kita sudah di Korea yang dibeli handphone yang bagus, itu konsumtif hati-hati, beli pakaian yang bagus-bagus, yang bermerek. Masukkan ke rekening ya, ditabung dengan rekening yang jelas,” tandasnya.

 

Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Kepala BP2MI Benny Rhamdani, Duta Besar RI untuk Republik Korea Gandi Sulistiyanto, dan Duta Besar Republik Korea untuk RI Park Taesung.

 

   

Presiden Joko Widodo menegur otoritas imigrasi yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait dengan layanan visa dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas).

 

Presiden menyebut bahwa banyak keluhan yang masuk mengenai urusan imigrasi sehingga dia mengharapkan perubahan total dalam pelayanan imigrasi menjadi lebih memudahkan dan melayani.

 

Hal ini diungkapkan ketika memimpin rapat bersama jajarannya yang secara khusus membahas mengenai visa on arrival (VoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas), Jumat (9/9/2022).

 

"Jadi yang kita lihat dan disampaikan ke saya, banyak, baik dari investor, baik mengenai turis, baik mengenai orang yang ingin dapat kitas izin tinggal, auranya yang saya rasakan itu, imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol," tegas Jokowi.

 

"Sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan. Ini yang diubah total, harus. Yang seharusnya auranya adalah memudahkan dan melayani. Harus berubah total. Kalau kita ingin investasi datang, turis datang, harus diubah," lanjutnya.

 

Jokowi berpandangan seharusnya dalam hal pemberian visa atau Kitas kepada para investor dilihat juga besarnya investasi, jumlah lapangan kerja yang terbuka, hingga kontribusi terhadap ekonomi maupun peningkatan ekspor.

 

Presiden bahkan memberikan contoh sejumlah negara yang mempermudah visa dan izin tinggal bagi para warga negara asing yang memiliki kemampuan ekonomi maupun keahlian khusus.

 

"Jadi orang diberikan, baik itu yang namanya visa, yang namanya kitas-kalau kita ya-mereka melihat itu. Kalau dia investor, investasinya berapa, sih? Dia lihat, negara itu pasti lihat. Dia membuka lapangan kerja berapa ribu orang, sih? Atau memberikan kontribusi terhadap ekonomi kita berapa, sih? Orientasinya mesti harus ke sana. Atau meningkatkan ekspor berapa, sih?" tegasnya.

 

Melihat masalah ini, Jokowi menegaskan dirinya ingin kembali memastikan agar pelayanan imigrasi lebih melayani dan meninggalkan gaya-gaya lama.

 

Menurut Presiden, visa maupun Kitas bagi para investor maupun tenaga ahli asing diyakini akan memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia.

 

"Ini yang begini-begini ini bermanfaat sekali bagi rakyat kita. Kita harus mulai betul-betul, Pak Menteri, mengubah ini, Pak. Ganti itu kalau kira-kira memang enggak punya kemampuan untuk reform seperti itu, ganti semuanya dari dirjen sampai bawahnya, ganti, akan berubah. Kalau ndak, enggak akan berubah," ucapnya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.