TANGGAPI PENANGKAPAN TERSANGKA KORUPSI, JOKOWI: KPK SUDAH PUNYA FAKTA DAN BUKTI

 

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa proses hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilakukan berdasarkan fakta dan bukti. Hal tersebut disampaikan dalam keterangannya usai menghadiri acara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 PDI Perjuangan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada Selasa (10/01/2023).

 

“Saya kira kalau KPK menangkap itu pasti sudah punya fakta, barang bukti yang ada itu pasti,” tegasnya.

 

Kepala Negara mengungkapkan hal tersebut sebagai respons atas penangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe yang terjerat kasus korupsi.

 

Selain itu, Presiden juga kembali menegaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan harus menghormati segala proses hukum yang berlaku.

 

“Ya semua sama di mata hukum, itu kan proses penegakkan hukum yang harus kita hormati,” ujar Presiden.

 

                   

Dugaan kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Papua, Lukas Enembe, masih menjadi sorotan publik, termasuk dari tokoh-tokoh masyarakat di Papua.

 

Kasus ini juga menyita perhatian mantan Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM), Lambert Pekikir.

 

Lambert mengatakan, dia dan banyak pihak sangat kecewa jika memang benar Lukas menyalahgunakan uang ratusan miliar, padahal masih banyak warga Papua yang hidup dalam kesusahan.

 

Menurut Lambert, situasi ini membuktikan bahwa Papua kini sedang dipimpin oleh orang-orang yang tidak peduli dengan kesejahteraan rakyatnya, termasuk gubernur Lukas Enembe.

 

Lambert menuturkan, dia pun telah menonton video yang memperlihatkan Lukas Enembe tengah bermain judi di kasino.

 

"Maka sudah sepantasnya KPK memeriksa Gubernur Lukas Enembe atas dugaan kasus penyalahgunaan uang rakyat," kata Lambert, dikutip dari TribunJabar.id, Rabu (28/9/2022).

 

Dia menyampaikan, tidak akan muncul gejolak di Papua secara keseluruhan meskipun pemerintah memeriksa dan menindak tegas Lukas Enembe serta pejabat korup lainnya.

 

“Saat ini hanya lingkungan keluarga Lukas Enembe saja yang membela Lukas. Masyarakat lainnya sedang menunggu, apakah pemerintah bisa bertindak tegas terhadap Lukas Enembe, dan bagaimana Lukas Enembe dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah,” jelasnya.

 

Kalau pun muncul gejolak dari pihak yang mengatasnamakan OPM akibat penindakan terhadap Lukas Enembe, Lambert memastikan, itu adalah OPM palsu.

 

“Kalau ada OPM di markas-markas yang angkat senjata, tembak orang hanya karena gubernur, hanya karena seorang bupati, itu OPM buatan dia. Dia yang kasih makan, supaya bisa tantang negara, karena dia punya pasukan,” terangnya.