BICARA ANCAMAN KRISIS

JOKOWI: SOLIDARITAS YANG MEMBUAT EKONOMI KAWASAN MAMPU BERTAHAN

 

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mendorong para pemimpin di negara ASEAN Plus Three (APT) bersatu menghadapi krisis yang sedang dihadapi.

 

Menurutnya, dalam KTT yang beranggotakan pemimpin ASEAN ditambah pemimpin China, Jepang, dan Republik Korea itu, telah menyematkan dunia dari krisis keuangan 2008.

 

"Solidaritas dan kerja sama yang membuat ekonomi kawasan mampu bertahan. Sekarang kita kembali diuji dengan krisis global yang lebih dahsyat. Saya sangat percaya dengan spirit yang sama kita mampu menghadapi krisis saat ini," ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (12/11/2022).

 

Jokowi menjelaskan, APT harus fokus setidaknya terhadap tiga isu yaitu krisis pangan, resesi ekonomi, serta stabilitas keamanan dan perdamaian kawasan.

 

"Pertama, krisis pangan harus dihindari, mekanisme ketahanan pangan kawasan harus diperkuat, dan cadangan beras darurat APT harus ditingkatkan," jelas Presiden.

 

Jokowi menyebut, teknologi produksi beras berkelanjutan mutlak diperlukan dan kapasitas produksi juga harus diintegrasikan dengan sistem logistik anggota APT demi amankan rantai pasok dan stabilkan harga beras.

 

"Kedua, resesi ekonomi kawasan harus dihindari dan stabilisasi keuangan harus dilakukan. Sinergi berbagai perangkat finansial APT harus dijalankan khususnya Chiang Mai Initiative Multilateralisation. Ketika ada ancaman krisis finansial, sinergi ini memungkinkan kita untuk peroleh early warning dan dukungan likuiditas" tuturnya.

 

Lebih lanjut, Presiden juga menekankan pentingnya penguatan infrastruktur keuangan nasional melalui koordinasi erat antar lembaga keuangan dan bank sentral, peningkatan mobilisasi domestic resources, dan kecermatan menjaga inflasi.

 

"Ketiga, stabilitas, keamanan dan perdamaian kawasan mutlak diperlukan. Kompetisi harus dikelola dengan baik sehingga tidak berubah menjadi konflik, dan hukum internasional harus selalu dihormati," tegasnya.

 

Jokowi optimis, apabila APT mampu melakukan semua hal tersebut, maka kawasan akan terus menjadi epicentrum of growth.

                 

 

INDONESIA-SINGAPURA MENJALIN KERJASAMA PERKUAT EKONOMI

 

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin bertemu Wakil Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong, di Parliament of Singapore, Singapura, Selasa (18/10/2022). Pertemuan dengan Lawrence Wong yang juga menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) Singapura ini membahas mengenai kerja sama ekonomi termasuk pentingnya ekonomi syariah, produk halal, hingga pariwisata.

 

“Kemitraan ekonomi ini harus terus ditingkatkan,” ujar Wapres usai pertemuan.

 

Wapres mengungkapkan, Singapura merupakan investor asing terbesar di Indonesia dengan realisasi investasi hingga Juni tahun 2022 tercatat mencapai 6,7 miliar Dolar Amerika Serikat.

 

“Total perdagangan kita Agustus ini juga naik lebih dari 36 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” ujarnya.

 

Terkait Ekonomi Syariah, Wapres menuturkan bahwa sektor ini punya potensi besar untuk memperkuat ekonomi kedua negara. Ekonomi syariah mampu mendukung pemulihan ekonomi di tengah ancaman resesi, khususnya setelah performa yang ditunjukkan saat terjadinya pandemi COVID-19.

 

“Transaksi syariah gunakan model bisnis bagi hasil yang berikan rasa aman. Serta adanya dana wakaf yang terjangkau dan berpotensi jadi aset produktif. Potensi ekonomi ini harus kita kembangkan bersama,” ujarnya.

 

Sementara mengenai produk halal dan pariwisata, Wapres mengungkapkan bahwa saat ini tren wisata muslim mulai meningkat di berbagai negara. Untuk itu, sebagai negara tetangga dan hub bagi para wisatawan menuju Indonesia, peran serta Singapura sangat diharapkan dalam memperkuat kerja sama ini.

 

“Tahun ini, Indonesia berhasil naik peringkat 2 dalam Global Muslim Travel Index. Oleh karenanya, peran Singapura sebagai hub bagi para wisatawan Muslim ke Indonesia jadi sangat penting. Ke depan, saya harapkan penguatan kolaborasi Indonesia-Singapura untuk dorong kemajuan wisata muslim,” pungkasnya.

 

Sejalan dengan Wapres, Wakil PM Singapura Lawrence Wong menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang selama ini terjalin dengan baik antara Indonesia dan Singapura. Wakil PM Singapura juga menyambut baik rencana-rencana kerja sama ke depannya.

 

“Saya yakin kerja sama Indonesia dan Singapura akan semakin kuat,” ujar Lawrence Wong.

 

Hadir mendampingi Wapres dalam pertemuan ini antara alin Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi serta Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryo Pratomo.

  

                 

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menekankan pentingnya peta jalan atau haluan negara untuk menjaga kesinambungan pembangunan jangka panjang. Terutama dalam menghadapi ancaman krisis global yang dinilainya akan berpengaruh pada upaya pemulihan ekonomi nasional.

"Kesalahan terbesar kita dalam setiap menghadapi ancaman krisis adalah, kita sering tidak sadar dan kerap abai untuk melakukan antisipasi dan menyiapkan jaring pengaman secara terintegrasi dan menyeluruh," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Sabtu (30/7/2022).

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan agar seluruh pemangku kepentingan dapat meningkatkan rasa krisis atau sense of crisis. Dengan begitu diharapkan bangsa Indonesia menjadi lebih siap dalam menghadapi krisis apapun di masa depan.

"Jadi yang sering diungkapkan oleh Presiden Jokowi, sense of crisis-nya ditingkatkan sehingga kita memiliki sensitivitas-sensitivitas ketika indikator-indikator yang ada bergerak ke arah sana, pada saat yang sama kita juga bergerak ke arah upaya-upaya penanggulangan krisis. Survival," katanya.

Terkait dengan wacana menghadirkan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) yang bergulir di MPR RI, menurut Bamsoet bukanlah wacana yang tiba-tiba hadir tanpa konteks. Menurut Bamsoet, MPR RI dalam dua kali masa jabatan, yakni periode 2009-2014 dan periode 2014-2019, telah membuat 2 Keputusan MPR untuk merekomendasikan penyusunan PPHN.

Pertama Keputusan MPR Nomor 4/MPR/2014 yang mengamanatkan dalam rangka mewujudkan kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan dan terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan daerah, maka perlu dirumuskan kembali sistem perencanaan pembangunan yang tepat, yang berorientasi pada demokrasi dan kesejahteraan rakyat.

"Kedua, Keputusan MPR Nomor 8/MPR/2019 merekomendasikan kepada MPR Periode 2019-2024 untuk mengkaji substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara, termasuk membangun konsensus politik dalam penetapan bentuk hukumnya," terangnya.

Dikatakan Bamsoet, kedua rekomendasi tersebut lahir untuk merespons aspirasi banyak pihak terkait sistem pembangunan berkelanjutan jangka panjang model GBHN.

"Yang disuarakan antara lain oleh forum akademis (Forum Rektor dan LIPI), organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, dan organisasi keagamaan," tuturnya.

Lebih lanjut ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan berdasarkan hasil kajian Badan Pengkajian MPR RI, bentuk hukum yang paling ideal dari PPHN adalah Ketetapan MPR, melainkan bukan diatur dalam UUD. Sebab akan sulit dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan dinamika zaman.

Tidak juga melalui undang-undang, karena dia menilai haluan negara seharusnya memiliki pijakan legalitas yang kuat, tidak mudah diajukan judicial review atau 'ditorpedo' dengan PERPPU.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan setelah bekerja selama 2 tahun 9 bulan sejak dibentuk, Badan Pengkajian MPR RI menyimpulkan idealnya PPHN masuk dalam TAP MPR lewat amandemen terbatas. Adapun hal ini setelah melalui rapat-rapat pembahasan, diskusi, seminar, focus group discussion, serta mempertimbangkan aspirasi masyarakat, serta melibatkan para pakar ahli, praktisi, dan akademisi.

"Namun melihat dinamika politik yang berkembang, perubahan terbatas UUD tersebut sulit untuk direalisasikan, sehingga disepakati untuk menghadirkan PPHN tanpa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi mengupayakan melalui Konvensi Ketatanegaraan," ungkap Bamsoet.

"Penerapan konvensi ketatanegaraan adalah hal yang lazim dalam kehidupan negara-negara demokratis. Konvensi hadir sebagai rujukan hukum yang tumbuh dalam praktik penyelenggaraan negara untuk melengkapi, menyempurnakan, menghidupkan kaidah-kaidah hukum perundang-undangan atau hukum adat ketatanegaraan, serta mengisi kekosongan hukum formil yang baku," imbuhnya.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mencontohkan Pidato Tahunan (Kenegaraan) Presiden setiap 16 Agustus yang tidak diatur dalam konstitusi, namun tetap dilakukan sejak zaman Orde Baru. Tradisi ini akhirnya diformalkan dalam Undang-Undang MD3. Demikian pula Sidang Tahunan MPR yang tidak diatur oleh konstitusi dan tidak diamanatkan oleh undang-undang, namun mengingat urgensinya dapat diterima, maka akhirnya menjadi konvensi ketatanegaraan.

"Gagasan menghadirkan PPHN melalui Konvensi Ketatanegaraan tersebut juga telah disampaikan dalam pertemuan konsultasi Pimpinan MPR dengan Presiden pada tanggal 14 Juli 2022, dan Presiden Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada MPR. Dengan kesepakatan konvensi ketatanegaraan tersebut yang akan ditindaklanjuti dengan pembentukan Panitia Ad Hoc dan pengambil keputusannya akan dilakukan pada Sidang Paripurna MPR RI awal September mendatang, kita memiliki harapan untuk menuntaskan rekomendasi MPR tentang PPHN, yang telah melewati dua periode keanggotaan MPR," pungkas Bamsoet.