INSTRUKSI JOKOWI KEPADA PEMDA UNTUK FOKUS TURUNKAN STUNTING DAN KEMISKINAN EKSTREM

 

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah (pemda) untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai target 0 persen pada tahun 2024 mendatang. Pada tahun 2022, kemiskinan ekstrem di Indonesia masih berada pada angka 2 persen dan 14 provinsi berada di atas angka nasional.

 

Hal tersebut disampaikan Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia Tahun 2023, di Sentul International Convention Centre (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/01/2023).

 

“Semuanya sudah ada datanya, artinya targetnya siapa, sasarannya siapa, sudah ada semuanya. Penanganannya seperti apa, juga saya kira saya sudah tidak usah menyampaikan lagi. Intervensi apa yang harus dilakukan, semua pemda sudah tahu apa yang harus dilakukan,” ujar Presiden.

 

Selain itu, Presiden juga meminta para kepala daerah untuk menekan angka gagal tumbuh pada anak atau stunting di daerahnya masing-masing. Hal tersebut penting mengingat Indonesia akan memiliki bonus demografi yang puncaknya pada tahun 2030-2035 sehingga pengembangan sumber daya manusia (SDM) harus terus dioptimalkan.

 

“Kalau SDM-SDM kita tidak berada pada posisi yang ininya [otaknya] baik, sehingga memiliki produktivitas baik, hati-hati, bukan keuntungan yang akan kita dapat, tetapi akan memberikan beban yang besar kepada negara, sehingga stunting harus menjadi target penyelesaian bagi pengembangan sumber daya manusia Indonesia,” ucapnya.

 

Kepala Negara mengungkapkan, angka stunting nasional terus mengalami penurunan dari 37 persen pada tahun 2014 menjadi 24 persen pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 diperkirakan berada di angka 21 persen. Meski sudah turun drastis, Presiden menargetkan prevalensi stunting mampu ditekan hingga berada di bawah 14 persen di tahun 2024.

 

“Bukan hal yang mudah tetapi sekali lagi kalau kerja keras kita seperti saat kita bekerja mengatasi pandemi, saya yakin ini bukan persoalan yang susah diselesaikan. Datanya ada,” ujarnya.

 

Presiden pun mendorong para kepala daerah untuk memanfaatkan teknologi dan platform aplikasi dalam memantau stunting di daerahnya. Presiden mencontohkan Kabupaten Sumedang yang telah sukses memanfaatkan dukungan teknologi informasi untuk menekan angka stunting dari kisaran 32 persen di tahun 2018 menjadi sekitar 7 persen di tahun 2022.

 

“Di Kampar juga sama, tapi tidak menggunakan platform aplikasi, tapi menitipkan anak-anak asuhnya kepada perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kabupaten Kampar. Ini titipkan 100 anak titipkan, 200 anak titipan, 50 anak titipkan, itu juga berhasil menurunkan dari 27 [persen] ke angka kurang lebih 8 persen, ini juga penurunan yang sangat drastis sekali,” pungkasnya.

 

 

 

 

           

 

CEGAH ANCAMAN GLOBAL, JOKOWI TERBITKAN PERPU CIPTA KERJA

 

Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal menyiapkan tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) bagi Presiden Joko Widodo untuk menghadapi gugatan eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

 

Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu surat kuasa yang diberikan oleh Jokowi untuk menghadapi gugatan tersebut.

 

"Kita menunggu saja, intinya untuk kepentingan Negara dan pemerintah kami selalu siap menyiapkan JPN," ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (29/12).

 

"Kalau kita sebagai turut sebagai tergugat sudah pasti kami menyiapkan JPN, kalau tidak turut sebagai tergugat. Kami tinggal menunggu Surat Kuasa Khusus dari Presiden untuk mewakili di luar maupun dalam Pengadilan," sambungnya.

 

Dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, Sambo mengajukan gugatan pada hari ini, Kamis (29/12). Permohonan gugatan telah teregister dengan nomor perkara: 476/G/2022/PTUN.JKT.

 

"Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya," demikian bunyi petitum permohonan tersebut, dikutip Kamis (29/12).

 

Dalam petitumnya, Sambo ingin PTUN Jakarta menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Jokowi (tergugat I) sebagaimana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 71/POLRI/Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Perwira Tinggi Polri tanggal 26 September 2022.

 

PTUN Jakarta juga diminta memerintahkan Listyo (tergugat II) untuk menempatkan dan memulihkan kembali semua hak-hak Sambo sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

 

"Menghukum tergugat I dan tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini," ucap Sambo dalam permohonannya.

 

 

BUKA SIDANG KABINET, JOKOWI SAMPAIKAN HAL PENTING

 

Presiden Joko Widodo mengingatkan para menterinya membuat perhitungan teliti untuk menghadapi kondisi perekonomian pada 2023 sehingga krisis ekonomi maupun krisis pangan tidak sampai menjadi masalah sosial.

 

"Mengenai kondisi perekonomian tahun 2023. Sekali lagi, kita harus tetap hati-hati dan waspada, yang berkaitan dengan krisis keuangan, ekspor yang menurun, kemungkinan ekspor menurun, kemudian krisis pangan hati-hati mengenai karena bisa larinya masalah sosial dan politik," kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Selasa.

 

Presiden Joko Widodo menyampaikan hal tersebut dalam pengantar Sidang Paripurna dengan agenda (1) Perkiraan Kondisi Perekonomian Tahun 2023, (2) Evaluasi Penanganan COVID-19 dan (3) Antisipasi Krisis Pangan dan Energi yang dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri kabinet Indonesia Maju, dan sejumlah kepala lembaga tinggi negara.

 

"Dengan demikian, utamanya yang berkaitan dengan beras betul-betul hitung semuanya itu, betul-betul hitung-hitungannya tampak," tambah Presiden.

 

Presiden Jokowi menyampaikan agar para bawahannya jangan sampai membuat perhitungan yang keliru.

 

"Sehingga kita tidak menyiapkan 'reserve' cadangan pada suatu titik cadangan yang nanti (malah) kita habis, dilihat pedagang, dan akhirnya harga beras pasti akan naik. Ini 'supply' dan 'demand' pasti akan menyimpulkan itu," ungkap Presiden.

 

Dengan memahami bahwa situasi dunia masih tidak baik-baik saja, maka Presiden meminta agar seluruh kebijakan terkait dengan hajat hidup orang banyak betul-betul dikalkulasi.

 

"Betul-betul dihitung. Kuncinya sekali lagi kolaborasi antara kementerian dan lembaga. Jangan terjebak pada ego sektoral. Lakukan konsolidasi data, konsolidasi 'policy' dan konsolidasi dari pelaksanaan implementasi," tambah Presiden.

 

Sedangkan terkait dengan strategi besar di tengah situasi ekonomi dunia yg sedang bergejolak, Presiden mengingatkan soal peningkatan konsumsi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

 

"Terutama yang berkaitan dengan belanja-belanja dari pemerintah, belanja APBN, belanja APBD, dan belanja BUMN harus diikuti dikontrol agar bisa menaikkan konsumsi masyarakat," ungkap Presiden.

 

Presiden Jokowi mewajibkan pembelian produk-produk dalam negeri.

 

"Pembelian produk-produk dalam negeri itu wajib. Tidak bisa ditawar lagi," tegas Presiden.

 

Tidak ketinggalan adalah agar kementerian mulai belanja barang sejak awal tahun seperti yang biasa dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), katanya.

 

"Kemudian di awal-awal tahun ini biasanya yang memulai, yang mendahului pasti kementerian PU. Saya minta kementerian lain melakukan hal yg sama. Belanja modal, belanja sosial, segera direalisasikan di awal-awal tahun dan dikawal secara detail jangan terjebak pada rutinitas," jelas Presiden.

                   

 

6 KEBIJAKAN JOKOWI HADAPI GEJOLAK EKONOMI GLOBAL

 

Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Kamis siang, 1 Desember 2022 dimulai dari buruh menggelar demo menolak kenaikan UMP DKI Jakarta hingga pekan depan.

 

Berikutnya ada berita tentang alasan Kaesang Pangarep emoh investasi di saham teknologi dan Luhut menyatakan bakal ada subsidi untuk membeli motor listrik Rp 6,5 juta. Lalu ada berita tentang pemaparan Jokowi soal fokus APBN 2023 dan rencana PUPR membangun rumah bagi korban gempa Cianjur di atas lahan 2,5 hektare.

 

Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita trending tersebut.

 

1. Mulai Hari Ini Hingga 7 Desember, Buruh Gelar Demo Besar-besaran Tolak Kenaikan UMP DKI Jakarta

 

Sejumlah organisasi serikat buruh dan Partai Buruh dijadwalkan menggelar demonstrasi besar-besaran sebagai bentuk penolakan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta 2023 yang hanya sebesar 5,6 persen. Demo buruh rencananya digelar mulai hari ini hingga Rabu pekan depan, 7 Desember 2022

 

Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan sejumlah alasan kalangan buruh menolak kenaikan UMP DKI Jakarta yang berlaku pada 1 Januari 2023 tersebut.

 

Dalam pandangannya, Said Iqbal menilai kenaikan UMP 5,6 persen atau sebesar Rp 259.944 akan membuat buruh semakin miskin. Sebab, menurut dia, selama pandemi Covid-19 tidak ada kenaikan upah sama sekali, sementara harga-harga barang melonjak akibat kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

 

2. Kaesang Pangarep Beberkan Alasan Tak Tertarik Beli Saham Teknologi: Capek, Boncos Banyak

 

Putra bungsu Presiden Joko Widodo alias Jokowi, Kaesang Pangarep, blak-blakan menyatakan dirinya tak mau lagi berinvestasi saham emiten sektor teknologi. Alasannya karena tren saham di sektor itu cenderung melemah dan ia sudah pernah merasakan rugi banyak dari investasi di saham tersebut.

 

“Saya (saham) tekno ndak. Capek. Boncos banyak,” ujar Kaesang  seusai acara Press Conference Belanja Saham, Bonus Voucher di Menara Imperium, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu, 30 November 2022.

 

Sebagai informasi, indeks sektor teknologi (IDXTECHNO) menjadi indeks sektoral yang menutup sesi pertama kemarin dengan penurunan terdalam (turun 1,74 persen). Hal itu juga terjadi selama tiga hari berturut-turut.

 

3. Akan Ada Subsidi Beli Motor Listrik Rp 6,5 Juta, Luhut Sebut Lebih Hemat dari Bahan Bakar Fosil

 

Pemerintah berencana menggelontorkan subsidi untuk pembelian sepeda motor listrik mulai tahun depan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memperkirakan besaran subsidi bakal berkisar Rp 6 juta per unit sepeda motor.

 

"Segera mobil listrik kita luncurkan dengan subsidi. Misalnya sepeda motor sedang kita finalisasi. Berapa juta mau kita kasih subsidi sepeda motor. Mungkin Rp 6 juta? Di Thailand mungkin Rp 7 juta, mungkin kita Rp 6,5 juta kira-kira berkisar segitu," kata Luhut pada acara Welcoming Stronger Investment Post-Pandemic, Selasa, 29 November 2022.

 

Saat ini, menurut Luhut, pemerintah masih menggodok kebijakan dan besaran subsidi yang akan diberikan kepada masyarakat untuk pembelian kendaraan bertenaga listrik tersebut.

 

4. Hadapi Gejolak Ekonomi Global, Jokowi: APBN 2023 Fokus pada 6 Kebijakan

 

Presiden Joko Widodo alias Jokowi membeberkan strategi Indonesia dalam merespons tantangan ekonomi global yang bergejolak. Dia mengatakan, Indonesia harus menempatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN sebagai instrumen stabilitas untuk mengendalikan inflasi.

 

“APBN harus menjadi instrumen perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan. Juga harus mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan juga reformasi struktural,” ujar dia dalam Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2023 yang disiarkan langsung di YouTube Kemenkeu RI pada Kamis, 1 Desember 2022.

 

Untuk itu, Jokowi melanjutkan, APBN 2023 akan difokuskan pada enam kebijakan.

 

5. PUPR Bakal Bangun Rumah Bagi Korban Gempa Cianjur di Lahan 2,5 Hektare

 

Pemerintah akan membangun rumah bagi korban gempa Cianjur yang telah direlokasi. Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra Atmawidjaja mengatakan lahan seluas 2,5 hektare sudah disiapkan pemerintah daerah setempat di Kecamatan Cilaku.

 

“Itu cukup untuk 200 unit. Jadi, warga yang memang terdampak parah dan rumahnya tidak mungkin lagi untuk dihuni bakal pindah ke situ,” ujar Endra ketika ditemui di Kementerian PUPR, Kamis, 1 Desember 2022.

 

Dari lahan seluas 2,5 hektare tersebut, kementeriannya menghitung kavling 26 meter persegi untuk rumah. Sedangkan tanahnya sekitar 60 meter persegi. Dengan begitu, satu hektare lahan bisa untuk sebagai tempat 80 unit rumah dibangun dengan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA).

            

 

JURUS JOKOWI ANTISIPASI KENAIKAN HARGA PANGAN MENJALANG NATARU 2023

 

Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) tengah membuat rencana strategis menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2023 (Nataru).

 

Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan pihaknya juga akan melakukan operasi pasar jelang nataru. Sebab, momen hari raya adalah waktu krusial terjadinya gejolak harga.

 

“Tim kami tengah mengumpulkan data kebutuhan operasi pasar di seluruh Indonesia. Kita akan jadwalkan di seluruh Indonesia bekerjasama dengan Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, Asosiasi, dan BUMN,” kata Arief saat Rapat Koordinasi Terbatas Tim Pengendali Inflasi Pusat Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) wilayah Sulawesi, Kalimantan, Papua dan Maluku bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat, (25/11/2022),

 

Arief menambahkan kalau upaya tersebut merupakan bagian dari tindaklanjut arahan Presiden Jokowi untuk menekan laju inflasi sehingga tidak melebihi pertumbuhan ekonomi.

 

“Pemerintah menargetkan November-Desember terjadi penurunan kembali agar dapat mengimbangi laju pertumbuhan ekonomi. Dua bulan terakhir ini sangat menentukan,” jelasnya.

 

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kesempatan yang sama mengatakan, untuk mendorong peningkatan distribusi pangan pihaknya meminta pemerintah daerah turut menggunakan dana daerah untuk mendukung aktivitas logistik.

 

“Bantuan subsidi ongkos angkut diperlukan. Masih ada beberapa daerah yang belum menggunakan dana tersebut,” ujar Airlangga.

 

Dia mengatakan, ke depan inflasi ini perlu ditangani secara lebih baik. Untuk itu, extra effort harus terus dilakukan, seperti perluasan kerja sama antar daerah, peningkatan sarana-prasarana yang terkait dengan sentra produksi, operasi pasar atau penyediaan pangan murah dengan Badan Pangan Nasional, dan penyaluran Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) beras oleh BULOG.

 

“Kita akan mencatat di bulan Desember nanti pertumbuhan ekonomi kita bisa berkualitas apabila inflasinya bisa di tekan,” katanya.

  

SELAMAT! JOKOWI MELANTIK MARDIONO SEBAGAI UTUSAN KHUSUS PENGENTASAN KEMISKINAN

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik M Mardiono menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan. Mardiono sebelumnya merupakan anggota Wantimpres.

 

Acara pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (23/11/2022). Acara digelar secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

 

Selain melantik Mardiono, Jokowi menyaksikan acara pengucapan sumpah jabatan Guntur Hamzah sebagai hakim Konstitusi.

 

Hadir dalam acara itu Menko Polhukam Mahfud Md, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, Ketua Mahkamah Agung M Syarifuddin, Ketua Wantimpres Wiranto, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, hingga Ketua Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata.

 

Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, keputusan presiden (keppres) pengangkatan Mardiono dibacakan.

 

Setelah itu, Jokowi memimpin pembacaan sumpah jabatan. Rohaniwan berdiri di samping Mardiono.

 

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menjalankan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD Negara demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," demikian petikan sumpah yang dibacakan Jokowi dan diikuti Mardiono.

 

Sebelumnya, Mardiono menyatakan dirinya bakal mengundurkan diri dari Wantimpres sebelum Desember 2022. Pengunduran itu dilakukan lantaran dirinya terpilih menjadi Plt Ketua Umum PPP.

 

"Sebelum Desember saya sudah mengundurkan diri," kata Mardiono kepada wartawan di kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (31/10).

 

Meski masih berstatus Plt, Mardiono mengatakan memiliki kewenangan sama seperti jabatan ketua umum definitif. Hal itu sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP.