JOKOWI MELANTIK ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN BADAN PELAKSANA BPKH

 

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melantik anggota Dewan Pengawas dan anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Periode 2022-2027, di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/10/2022).

 

Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Periode 2022-2027 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2022.

 

Adapun susunan anggota Dewan Pengawas BPKH yang dilantik adalah sebagai berikut:

1. Firmansyah N. Nazaroedin, dari unsur pemerintah, sebagai Ketua merangkap Anggota

2. Deni Suardini, dari unsur masyarakat, sebagai Anggota

3. Heru Muara Sidik, dari unsur masyarakat, sebagai Anggota

4. M. Dawud Arif Khan, dari unsur masyarakat, sebagai Anggota

5. Mulyadi, dari unsur masyarakat, sebagai Anggota

6. Rojikin, dari unsur masyarakat, sebagai Anggota

7. Ishfah Abidal Aziz, dari unsur pemerintah, sebagai Anggota

 

Sedangkan anggota Badan Pelaksanan BPKH yang dilantik adalah sebagai berikut:

1. Fadlul Imansyah, sebagai Anggota

2. Indra Gunawan, sebagai Anggota

3. H.M. Arief Mufraini, sebagai Anggota

4. Acep Riana Jayaprawira, sebagai Anggota

5. Amri Yusuf, sebagai Anggota

6. Harry Alexander, sebagai Anggota

7. Sulistyowati, sebagai Anggota

 

Usai pembacaan Keputusan Presiden oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti, prosesi dilanjutkan dengan pengucapan sumpah oleh pejabat yang akan dilantik.

 

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

 

Prosesi diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dari Presiden Jokowi yang diikuti oleh para undangan lainnya.

 

Turut mendampingi Presiden dalam acara ini Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

 

  

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Benny Harman menilai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tidak akan mengancam kebebasan pers.

 

RKUHP akan mengatur hukuman bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan kebebasan tersebut. Hasilnya, para jurnalis dapat menjalankan tugasnya dengan mengutamakan prinsip kode etik jurnalistik.

 

“Kalangan pers dan teman-teman jurnalis tidak perlu takut dan khawatir dengan RKUHP, karena sudah terharmonisasi dan tersinkronisasi antara Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan RKUHP,” ungkap Benny dalam keterangan persnya, Selasa (19/7/2022).

 

Hal itu dikatakan Benny dalam diskusi Forum Legislasi dengan tema “Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP dan Ancaman Kebebasan Pers” di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

 

Benny mengatakan, UU Pers sebagai lex specialis sehingga aturan yang ada di dalamnya akan berlaku lebih tinggi dibandingkan dengan UU lex generalis.

 

Sementara itu, RKUHP ketika sudah disahkan menjadi UU tidak bisa dianulir menjadi aturan yang sudah ada dalam UU Pers karena bersifat khusus atau lex specialis.

 

“Dalam proses harmonisasi ada aturan di UU Pers yang bisa dimasukkan ke dalam RKUHP agar tidak menimbulkan kecurigaan lebih lanjut. RKUHP justru melindungi kebebasan pers,” jelas Benny.

 

Meski begitu, kata dia, untuk penyalahgunaan kebebasan pers akan diatur hukumannya agar memberikan efek jera. Ini dilakukan agar kalangan pers menyampaikan informasi yang dipastikan sumber beritanya, yaitu dari pihak yang berwenang.

 

“Jadi informasi yang dituntut kepada teman-teman pers adalah informasi yang harus dipastikan sumber berita dari pihak berwenang. Karena kalau bukan dari pihak berwenang, maka itu berita bohong,” katanya.

 

Ia menegaskan bahwa yang dipidana adalah perbuatan pihak-pihak yang menyalahgunakan hak menyampaikan pendapat dan hak kebebasan pers dengan menyiarkan berita bohong.

 

“Komisi III DPR membutuhkan masukan konkret terkait RKUHP yang saat ini untuk draf resminya sudah disampaikan oleh pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham),” katanya.