VIRAL! MOBIL DINAS PEMKOT BANDAR LAMPUNG DIJADIKAN ALAT KAMPANYE PARPOL ANIES BASWEDAN

 

Sebuah video viral di media sosial (medsos) yang memperlihatkan sebuah truk crane milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung, Lampung, tengah memasang bendera Partai Nasdem.

 

Dalam video yang dilihat Beritasatu.com, Selasa (9/5/2023), truk crane itu disebut milik Dinas Pekerjaan Umum Pemkot Bandar Lampung, yang biasa digunakan untuk perawatan penerangan jalan dan pohon-pohon. Pemasangan bendera itu dilakukan oleh dua orang, yakni sopir dan rekannya.

 

Video itu disebut direkam di Jalan Zainal Abidin Kota Bandar Lampung. Terdengar perekam video mengatakan bahwa itu adalah mobil dinas pemerintah yang digunakan untuk memasang bendera partai.

 

“Mobil pemerintah pasang bendera partai. Mobil pemerintah. Woi, itu mobil pemerintah. Punya rakyat mobil ini,” ujar perekam video tersebut. Dari suaranya, terdengar bahwa perekam video itu ditemani seorang pria.

 

Dalam video yang direkam pada malam hari itu terlihat bahwa yang tengah dipasang dengan menggunakan truk crane Pemkot Bandar Lampung itu adalah bendera Partai Nasdem.

 

Sambil berteriak, perekam video mendatangi truk crane tersebut. “Ada dua orang nih yang memasang,” ujar perekam video.

 

Truk crane milik Pemkot Bandar Lampung, Lampung, dipergok warga memasang bendera Partai Nasdem.

 

Perekam lalu memperlihatkan tulisan di pintu samping kanan crane berwarna putih yang tertulis “Kota Bandar Lampung” beserta logonya. Perekam video juga memperlihatkan nomor mobil crane tersebut.

 

“Rekam aja ini, nomor platnya BE 9950 AZ,” ujar perekam video tersebut. Setelah terpergok memasang bendera partai, pengemudi truk pergi dan tidak melanjutkan pemasangan di tempat lain.

 

Seperti diketahui, Wali Kota Bandar Lampung saat ini adalah Eva Dwiana. Dia menjadi Wali Kota Bandar Lampung menggantikan suaminya, Herman Hasanusi atau dikenal sebagai Herman HN.

 

Herman HN dua kali menjabat sebagai Wali Kota Lampung, yakni pada periode 2010-2015 dan 2016-2021. Pada Oktober 2021, Herman HN juga resmi dilantik sebagai Ketua DPW Partai Nasdem Lampung.

                               

 

ANIES GAGAL MEMBANGUN RUMAH DP NOL HINGGA MENJADI KASUS KORUPSI

 

Salah satu janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah program rumah DP 0 rupiah yang pengadaan lahannya diserahkan pada PD Sarana Jaya. Namun belakangan, mantan Direktur Utama Sarana Jaya, yaitu Yoory Corneles Pinontoan, malah main mata melakukan korupsi.

 

Yoory saat ini masih duduk di kursi pesakitan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jaksa KPK pada Kamis, 10 Februari 2022, telah menuntut Yoory dihukum 6 tahun 8 bulan penjara.

 

Saat menyampaikan tuntutannya dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, jaksa menilai PD Sarana Jaya telah gagal mengemban amanah Anies terutama dalam hal pengadaan lahan untuk program rumah DP 0 rupiah. Perkara korupsi yang menjerat Yoory sendiri sebenarnya berkaitan dengan pembelian lahan di Munjul, Jakarta Timur, tetapi urusan lahan itu disebut terkait program rumah DP 0 rupiah.

 

"Perumda Sarana Jaya yang diharapkan dapat berperan dalam upaya mensukseskan program hunian DP 0 rupiah yang merupakan janji kampanye gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI periode 2017 sampai 2022, ternyata telah gagal menjaga amanah tersebut," ujar jaksa KPK Takdir Suhan.

 

Yoory, saat menjabat Dirut Sarana Jaya, disebut memperkaya PT Adonara Propertindo senilai Rp 152 miliar yang berkaitan pembelian lahan Munjul. Warga DKI Jakarta, kata Jaksa, amat terdampak kasus ini.

 

"Oleh karenanya, adanya tindakan koruptif dari pengusaha atau mitra BUMD yang berkolusi dengan oknum pejabat BUMD tersebut, bukan saja telah merugikan keuangan negara. Namun secara luas berdampak kepada tidak terwujudnya tujuan kesejahteraan masyarakat akibat pengadaan tanah yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan akan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah tidak tercapai, padahal negara atau daerah telah mengeluarkan uang yang cukup besar untuk kegiatan tersebut," kata Takdir.

 

Perbuatan Yoory Corneles dinilai pantas diadili untuk memulihkan aset negara. Selain itu, hukuman penjara diharapkan dapat menjadi efek jera bagi pejabat dan pihak swasta yang korupsi.

 

Pasal-pasal yang diyakini dilanggar Yoory yakni Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

 

"Selama proses persidangan juga tidak ditemukan adanya bukti, di mana terdakwa Yoory tidak menikmati kerugian negara yang diketemukan. Namun, dengan demikian atas perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya para saksi dan korporasi PT Adonara Propertindo, di mana seluruh adalah Rp 152,5 miliar," kata jaksa Takdir.

 

"Dengan demikian bahwa unsur dengan adanya melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum," ujarnya.

                          

 

NASIB RIBUAN BURUH KCN MARUNDA SETELAH TEMPAT KERJANYA DITUTUP ANIES BASWEDAN

 

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono diminta untuk membuka kembali kegiatan operasional PT Karya Citra Nusantara (KCN), yang telah 7 bulan dihentikan karena diduga memberikan dampak buruk terhadap lingkungan.

 

Operasional pelabuhan di Marunda itu dihentikan oleh Kementerian Perhubungan karena izin lingkungan KCN telah dicabut Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dimasa Anies Baswedan masih menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Juni 2022 lalu.

 

Ratusan massa yang tergabung dalam Perhimpunan Buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan Pengguna Jasa Pelabuhan (Penjaspel) Marunda mendatangi kantor Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI Jakarta pada Kamis (12/1/2023) untuk menyuarakan aspirasi dan permintaan mereka.

 

“Pak Pj Gubernur tolong, Bapak pernah menjadi Wali Kota Jakarta Utara. Untuk mencari makan, kami sudah tujuh bulan tidak bekerja. Mohon PT KCN dibuka kembali agar kami dapat bekerja,” kata salah satu buruh yang berorasi dimobil komando, Kamis (12/1/2023).

 

Buruh menyatakan bahwa pihaknya memiliki bukti terkait aktivitas pelabuhan KCN tidak mencemarkan lingkungan seperti yang dituduhkan. Pasalnya, selama tujuh bulan berhenti beroperasi, kawasan tersebut tetap tercemar debu.

 

“Kami sudah tidak bisa menafkahi keluarga, kami sudah tidak bisa membayar badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) karena tidak bekerja. Kami akan terus melakukan aksi demonstrasi sampai Pelabuhan KCN dibuka kembali seluruhnya,” paparnya.

 

Buruh juga menyatakan bahwa para pengusaha, buruh pelabuhan, dan pegawai perseroan itu merasakan sengsara karena penutupan operasional terminal PT Karya Citra Nusantara (KCN) Marunda tersebut.

 

Terkhususnya, lanjutnya, para buruh kecil mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga sehari hari.

 

Koordinator Penjaspel Marunda, Fudyanpo Kamin mengatakan massa yang mengikuti aksi kali ini ada sekitar 200 orang. Dan para buruh ini mempertanyakan apa alasan sebenarnya yang terjadi hingga seakan sulit sekali membuka kembali operasional pelabuhan KCN.

 

Penjaspel menilai bahwa dengan berhentinya operasi pelabuhan KCN Marunda, para pengusaha dan TKBM saat ini mengalami banyak kesulitan.

 

“Ditutupnya operasi pelabuhan KCN Marunda berdampak juga pada terganggunya distribusi logistik, termasuk berdampak pada lamanya waktu tunggu kapal,” terang Fudyanpo.

 

Fudyanpo berharap Pemrov DKI Jakarta dapat memahami penderitaan para buruh kecil yang selama ini menggantungkan hidupnya di KCN Marunda.

 

“Negara juga dirugikan, karena tak ada lagi setoran dari konsesi ke negara, nilainya mencapai miliaran rupiah,” tegasnya.

                          

 

WARGA KAMPUNG BENGEK TERLANTAR DI ERA ANIES BASWEDAN

 

Sampah bercampur kotoran manusia berserakan di jalan. Beberapa hewan ternak seperti kambing berkeliaran mengais makanan di antara hamparan sampah di pemukiman liar tersebut.

 

Ketika Liputan6.com berkunjung, aroma busuk langsung menusuk hidung.

 

Seperti itulah gambaran saat berkunjung ke Kampung Baru, RW 17 Muara Baru, Penjaringan Jakarta Utara.

 

Pada lahan milik salah satu BUMN itu, berdiri hunian semi permanen di antara gudang-gudang milik perusahaan. Temboknya terbuat dari kayu. Sedangkan, atapnya menggunakan seng.

 

Udin (49) dan Sugianti (45) adalah salah satu pasangan suami istri yang tinggal di lokasi itu sejak dua tahun lalu.

 

Udin tak merasa jijik melihat sekeliling rumahnya dipenuhi berbagai macam sampah. Dia justru heran dengan mondar-mandirnya wartawan ke lokasi tersebut.

 

"Dari kemarin sudah banyak wartawan yang kemarin. Tadi pagi saja ada dua wartawan televisi," celetuk Udin.

 

Udin saat itu sedang istirahat dari rutinitasnya membuat perabotan rumah tangga. Ia duduk di atas kursi. Sebuah terpal oranye menjadi penghalang tubuhnya terkena sinar matahari.

 

Bola matanya menatap ke arah pewarta foto yang sedang mengabadikan gundukan sampah.

 

Udin mengaku tinggal di kawasan Muara Baru sejak 1985. Namun, baru dua tahun belakangan menempati rumah ini.

 

“Awalnya saya tinggal bersama orangtua di belakang sini (tanah garapan). Begitu menikah saya milih pisah tempat tinggalnya,” kata Udin.

 

Kata Anies

 

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan prihatin dengan tumpukan sampah yang terjadi di Kampung Bengek, Penjaringan, Jakarta Utara. Dia pun menyayangkan banyaknya aturan di Jakarta yang diperlakukan justru seperti anjuran.

 

"Banyak sekali aturan kita itu lebih seperti anjuran. Tidak menaklukan. Jadi kalau ada orang yang melanggar maka tidak ada disinsentif," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta, Selasa (3/9/209).

 

Tumpukan sampah tersebut berasal dari pemukiman liar di Kampung Bengek yang didirikan di atas lahan milik sebuah BUMN. Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH) Jakarta Utara pun kesulitan membersihkannya lantaran belum berkoordinasi dengan pemilik lahan.

 

Anies menyatakan, kejadian ini jugalah mengapa akan ada banyak aturan yang diubah di Jakarta. Dia ingin agar sanksi yang tegas diberikan kepada pihak yang melanggar aturan.

 

"Kita nanti akan review, bila melakukan pelanggaran maka akan ada sanksi yang kuat sehingga orang akan melakukan kegiatan dengan disiplin, termasuk soal ini," tuturnya.

 

"Aturan apa yang bisa kita ubah untuk bisa memaksa, karena kalau tidak memaksa maka secara aturan belum tentu kita dapat memberikan sangsi," dia mengakhiri.

 

Tega banget, jangan merem sama rekam jejak Anies Baswedan. Ini dia rekam jejak sesungguhnya yang gak kesorot.

 

Nasib warga kampung bengek ditelantarkan di era Anies.

 

Keliatan banget kalo Anies cuma mentingin kemauan hobi orang kaya biar dibilang "IYE". Padahal ribuan warga di kampung bengek hidup bersampingan dengan tumpukan sampah.

 

Ini yang katanya merakyat dan perhatian sama warga miskin? Kok kenyataannya beda banget ya??

 

Silahkan nilai sendiri....

                      

 

ANAK PEPO NGAMBEK!! SETELAH TAK DIPERHITUNGKAN DAN DIANGGAP BOCAH INGUSAN DI KOALISI PERLUBAHAN

 

Anak Pepo ngambek! Kenapa??

 

Gegara gak diperhitungkan dan dianggap bocah ingusan di koalisi perLubahan. Demokrat diam-diam ngajak Golkar bikin koalisi berdua.

 

Kalo beneran, berarti koalisi perLubahan bisa bubar. Dan artinya Anies Baswedan gagal nyapres.

 

Sayonara Anies Baswedan. Udah gak ada yang ngehibur kita lagi deh. Capres lawak cuma Anies doangan soalnya.

 

Partai Demokrat mulai melakukan manuver dengan berupaya menggaet Partai Golongan Karya (Golkar) untuk membangun koalisi yang hanya terdiri dari dua partai.  Padahal, Golkar diketahui telah menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang juga diinisiasi oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

 

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPP, Achmad Baidowi alias Awiek, menegaskan bahwa ketiga partai KIB masih solid. Dirinya bahkan mengibaratkan Demokrat seperti partai yang tak punya harapan lagi.

 

“Itu seperti orang putus harapan. Demokrat jangan seperti orang patah harapan, meski itu (penjajakan dengan Golkar) sah-sah saja,” ujar Awiek di Kompleks Parlemen pada Selasa (5/7). 

 

Awiek menilai, ajakan Demokrat terhadap Golkar mencerminkan upaya pemecahan koalisi dengan PAN dan PPP.

 

Hal itu disebabkan rencana penjajakan yang dilakukan setelah KIB terbentuk.

 

“Itu kan rencana memecah belah. Dan KIB tidak terpengaruh itu,”

 

Daripada mengajak salah satu partai, Awiek menyarankan agar Demokrat menjajaki peluang koalisi dengan KIB sekaligus. Sebab, ketiga partai telah memiliki tugas masing-masing dalam mendekati partai lain dalam rangka penjajakan koalisi.

 

“Kalau Demokrat ingin bisa ikut berlayar di Pilpres 2024, ya ikut saja dalam KIB,” tuturnya. 

 

Sebelumnya, Partai Demokrat mengaku bahwa komunikasi politik antara ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dengan Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, terjalin dengan baik meski berada di dalam naungan KIB. Deputi Analisa Data dan Informasi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution, mengibaratkan hubungan di antara kedua partai bagaikan jangkar yang dapat memunculkan bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) potensial.

 

“Kerjasama Demokrat-Golkar dapat menjadi solusi terciptanya stabilitas politik, perbaikan iklim demokrasi dan kembali menggenjot roda ekonomi yang saat ini sedang terpuruk,” kata Syahrial dalam keterangannya kepada Katadata.co.id pada Selasa (5/7). 

 

Sebelumnya Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengunjungi, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, pada Jumat (24/6) malam. Pertemuan di antara keduanya terjadi di kediaman Prabowo di Kertanegara yang berlokasi di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat. 

 

AHY mengungkapkan bahwa dirinya telah berdiskusi banyak hal dengan Prabowo dalam pertemuan kali ini. Beberapa hal yang didiskusikan di antaranya isu-isu global hingga tantangan yang dihadapi dunia pasca-pandemi Covid-19.

 

Selain itu, AHY juga menyampaikan bahwa topik diskusi mengarah kepada cara pandang yang memiliki banyak kesamaan di antara Demokrat dan Gerindra. Dirinya juga menyatakan bahwa Demokrat dan Gerindra senantiasa melakukan komunikasi politik dengan baik, termasuk dalam fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

 

“Banyak teman-teman fraksi di parlemen Gerindra dan Demokrat yang saling berkomunikasi. Jadi selalu terbuka peluang kerja sama. Kita berharap semakin meningkatkan silaturahmi seperti ini,” ujar AHY usai bertemu dengan Prabowo.

                               

 

ANIES AKHIRNYA JADI DEALER BUKAN LEADER

 

Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti desas-desus proses pemilihan calon wakil presiden (Cawapres) Anies Baswedan. Sebab, makin ke sini, ia menilai Anies makin tenggelam.

 

Rocky bahkan menyebut Anies akhitnya hanya menjadi dealer, bukan leader. Hal itu lantaran mantan Gubernur DKI Jakarta itu terus menerus menurut aturan koalisi.

 

“Anies akhirnya jadi dealer itu, bukan leader. Kan dia nunggu hasil tuker tambah dengan partai-partai ini kan, padahal dia sendiri terima mandate untuk menentukan cawapresnya,” ujar Rocky, dikutip dari kanal YouTube Total Politik, Sabtu (29/4/2023).

 

“Jadi saya bilang pada Anies, silakan anda tentukan sendiri Cawapresnya, kemudian dia bilang masih nunggu koalisi,” lanjutnya.

 

Jika cara politik Anies terus mengekor pada koalisi, Rocky menyebut ia sudah menjadi tawanan koalisinya senidiri. Padahal, katanya, Anies memiliki mandat dari opini publik bahwa ia bisa menentukan sendiri siapa Cawapres yang cocok.

 

“(Di piagamnya, penentuan cawapres diserahkan seluruhnya kepada calon presidan), iya itu formalnya. Tapi materialnya, nanti disuruh tunggu,” kata Rocky.

 

Karena itu, Rocky menilai apa yang dilakukan Anies sama saja mematahkan harapan publik padanya. Apalagi, selama ini Anies dicap sebagai antitesa penguasa.

 

“Seluruh harapan publik bahwa Anies akan bikin kontra, akan bikin antitesa, sekarang hilang itu. Jadi, Anies itu sebagai calon presiden yang diasumsikan, padahal udah resmi,” ungkapnya.

 

“Kan publik udah bilang ada tiga calon, Ganjar, Anies, Prabowo. lalu Anies bilang oke, saya tau itu, saya dapat 20 persen, untuk itu saya bisa memilih calon wakil saya sendiri,” tandasnya.

                      

 

KEGAGALAN NYATA ANIES BASWEDAN TURUNKAN ANGKA KEMISKINAN DI JAKARTA

 

Ganjar Pranowo akan maju sebagai calon presiden (capres) pada pemilihan presiden (pilpres) 2024. Salah satu pesaing Ganjar adalah Anies Baswedan.

 

Anies dan Ganjar sama-sama memiliki pengalaman dalam memimpin daerah. Anies adalah mantan Gubernur DKI Jakarta pada periode Oktober 2017- September 2022. Ganjar adalah Gubernur Jawa Tengah periode2013-2018 dan 2018-2022.

 

Meski sama-sama berstatus gubernur, keduanya memimpin daerah dengan karakteristik yang berbeda. DKI Jakarta adalah ibu kota sementara Jawa Tengah adalah pusat pertanian dan UMKM.

 

Jakarta merupakan provinsi dengan anggaran terbesar di Indonesia. Sementara itu, Jawa Tengah memiliki anggaran yang relatif kecil untuk provinsi di di Jawa.

 

Pada 2022, misalnya, APBD Jakarta menembus Rp 76,84 triliun sementara Jawa Tengah hanya Rp 24,59 triliun atau hanya sepertiga dari Jakarta.

 

Kecilnya APBD Jawa Tengah juga terkait dengan pendapatan yang diperoleh.

 

Pendapatan Jakarta pada 2022 menembus Rp 62,95 triliun sementara Jawa Tengah hanya Rp 24, 17 triliun.

 

Dengan anggaran yang jauh lebih besar, tidak heran jika kemudian Anies mampu membelanjakan anggaran berkali lipat dibandingkan Ganjar di Jawa Tengah.

 

Data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menunjukkan selama 2018-2022, Anies menghaniskan anggaran Rp 303, 17 triliun. Pada periode yang sama, Ganjar hanya menghabiskan Rp 126,05 triliun atau sepertiganya.

 

Berikut realisasi belanja Anies dan Ganjar pada periode 2018-2022.

 

Periode 2018-2022 dipilih untuk lebih berimbang. Anies dilantik pada Oktober 2017 sehingga dia tidak penuh menjalani tahun 2017.

 

Sementara itu, Ganjar terpilih kembali untuk periode kedua pada September 2018. Namun, dia juga masih menjabat pada periode pertama selama Januari-Agustus 2018.

 

Data Kementerian Keuangan juga menunjukkan belanja terbesar Anies adalah untuk belanja barang dan jasa (36-38%) sementara Ganjar untuk belanja pegawai (20-22%).

                          

 

PROGRAM PPDB ZONASI YOHANIES TUAI GUGATAN HINGGA GANGGU PSIKIS ANAK

 

Perkumpulan Wali Murid 8113, Perkumpulan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia dan 6 orang tua wali murid menggugat Kepala Dinas Pendidikan dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke PTUN terkait proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta.

 

Salah satu orang tua wali murid sebagai penggugat bernama Sandra Pratiwi, mengaku banyak dirugikan dengan adanya proses PPDB DKI 2020-2021.

 

"Saya kan penggugat dari jalur zonasi ya karena itu buat saya pribadi sangat merugikan anak saya. Dan sekarang anak saya tidak bisa mendapatkan sekolah negeri seperti diimpikan dia," kata Sandra ditemui di PTUN DKI Jakarta, Jakarta Timur, Rabu (19/8/2020).

 

Sandra mengatakan, kekinian anaknya harus menerima kenyataan pahit harus bersekolah di sekolah swasta lantaran kalah telak dari proses PPDB DKI jalur zonasi, bina RW hingga bangku kosong.

 

"Akhirnya kita sekolah swasta itu juga sekolahnya saya nyarinya udah last minute terakhir sudah sisa-sisa dan itu psikis untuk anak saya pribadi psikologi juga terganggu psikisnya karena di luar ekspetasinya ya, harus masuk sekolah swasta," ungkapnya.

 

Padahal menurut Sandra, anaknya sudah cukup umur dengan 15 tahun 8 bulan untuk memasuki bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri. Terlebih ia menyebut anaknya sebagai anak yang berprestasi.

 

"Saya cuma minta keadilan saya tidak menyalahkan pribadi pihak mana pun saya minta keadilan untuk anak saya. Anak saya, saya hanya minta anak saya mendapat pendidikan yang layak," tuturnya.

 

"Yaitu sekolah negeri yang bagus seperti apa yang diimpi-impikan karena apa, perjuangan anak saya nilai bagus itu nggak gampang," sambungnya.

 

Ketua Wali Murid 8113, Heru Narsono sebelumnya, mengatakan, pihaknya banyak menemui sejumlah pelanggaran dalam SK Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 501 tahun 2020 junto SK Nomor 670 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru tahun Pelajaran 2020/2021 terhadap peraturan di atasnya yakni Permendikbud No 44 tahun 2019 tentang PPDB.

 

"Di mana dimulai dari jalur afirmasi kemudian jalur zonasi kemudian prestasi itu secara seleksi penerapan di lapangan bertentangan dengan Permendikbud 44 tahun 2019," ungkapnya.

 

Heru menambahkan, banyak orang tua wali murid melapor bahwa mereka telah menjadi korban dari adanya proses PPBD DKI Jakarta.

 

Lebih lanjut, dengan adanya gugatan ini, Heru berharap sejumlah peraturan yang dianggap melanggar dalam PPDB DKI bisa diganti agar tak merugikan lagi ke depannya.

 

"Nanti dalam putusan peraturan-peraturan yang melanggar itu diperbarui diganti yang selaras dengan Permendikbud Nomor 44 tahun 2019," tandasnya.

                              

 

ANIES KEMBALI MAINKAN 'PLAYING VICTIM' UNTUK CARI DANA PINJAMAN DAN CURI SIMPATI DONATUR

 

Bakal calon presiden dari Kolisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan mengaku sumber daya yang dimilikinya kalah jauh di bandingkan dengan capres lain yang akan berkompetisi di Pilpres 2024.

 

Anies tidak merinci sumber daya apa yang dimaksud saat berbicara video yang ditujukan untuk relawan itu dibuat.

 

Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali mengatakan bahwa pernyataan Anies terkait dengan finansial dan dukungan. Dia mencontohkan bahwa harta Anies sangat jauh jika dibandingkan dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto yang berencana maju sebagai capres.

 

Kemudian, Ahmad Ali juga menyinggung soal dukungan Presiden Joko Widodo kepada bakal capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo.

 

Menanggapi itu, pengamat politik Lucius Karus menuturkan pernyataan Anies yang diperjelas oleh Ahmad Ali tidak bisa dianggap sebuah fakta.

 

Dia menilai pernyataan itu merupakan startegi Anies untuk meraih simpati agar mendapat dukungan dari parpol yang belum resmi menetapkan capres pada Pilpres 2024.

 

"Pernyataan dari politisi parpol terkait peluang capres yang diusung parpol mereka belum bisa dianggap sebagai sebuah sikap politik yang jelas. Pernyataan-pernyataan politisi di masa sekarang ini lebih sebagai strategi meraih simpati parpol lain," ujar Lucius kepada wartawan.

 

Dalam situasi koalisi parpol pengusung yang belum jelas, Lucius berkata bicara soal kesiapan dana kampanye pemenangan merupakan sebuah hal yang tidak relevan.

 

Bahkan, ada kemungkinan pernyataan Anies sebagai sebuah upaya lain agar donatur mau memberi dukungan kepadanya.

 

"Mereka akan menutup informasi soal pendanaan untuk membuka ruang bagi donatur yang mau mendanai kampanye capres. Begitu juga pengakuan yang cenderung seperti playing victim, juga nungkin dilakukan untuk memancing rasa simpati para donatur," ujarnya.

 

Pengamat politik Ujang Komarudin menilai klaim bahwa logistik Anies lebih kecil dibandingkan dengan Ganjar atau Prabowo merupakan sebuah konsekuensi politik yang harus dijalankan.

 

"Ini adalah resiko politik ketika Anies atau Partai NasDem dan pendukunya menjadi penantang dari koalisi yang dibentuk oleh pemerintah. Tetapi ini demokrasi harus jalan, lawan tanding harus ada," ujar Ujang.

 

"Calon yang didukung pemerintah ini mesti ada lawannya. Dalam dalam hal ini Anies dari pihak oposisi. Dalam konteks menjaga demokrasi ini bagus," ujarnya menambahkan.

                        

 PUBLIK MASIH MEYAKINI ADANYA KORUPSI PADA PENYELENGGARAAN FORMULA E ANIES BASWEDAN

 

Lembaga Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) melakukan survei terkait isu dugaan Formula E Jakarta dan kaitannya dengan kontestasi Pilpres 2024.

 

Menurut survei yang dilakukan, hanya sekitar 21 persen warga yang mengikuti serius atau tahu masalah ini. Pendiri SMRC, Saiful Mujani menekankan bahwa 21 persen dari 200-an juta pemilih ini masih jauh dari jumlah keseluruhan pemilih. Dari 21 persen warga yang tahu isu ini, SMRC mengklaim mayoritas warga yakin terlah terjadi korupsi pada kasus tersebut.

 

“Mayoritas (57 persen) dari yang tahu isu tersebut menyatakan yakin korupsi dalam kasus tersebut telah terjadi. Hanya 31 persen yang menyatakan tidak yakin dan 11 persen tidak menjawab,” demikian bunyi keterangan resmi SMRC yang diterima wartaekonomi.co.id, Kamis (27/4/23).

 

Lebih lanjut, Saiful mengungkapkan isu ini juga berpengaruh pada kaitannya dengan Pilpres 2024. Sentimen negatif dari isu ini disebut menguntungkan Ganjar Pranowo. Sebaliknya, pihak yang yakin tidak ada korupsi dalam isu ini menguntungkan bagi Anies Baswedan.

 

Karenanya, Saiful menilai, jika Anies bisa meredam isu ini tidak menjadi lebih besar lagi maka keuntungan di Pilpres bakal didapatkan. Sebaliknya, jika gagal meredam isu ini, maka jadi tanda bahaya untuk Anies di Pilpres 2024.

 

“Dari yang menyatakan yakin ada kasus korupsi dalam kasus Formula E tersebut, 60 persen di antaranya memilih Ganjar, 27 persen memilih Prabowo, dan 13 persen memilih Anies. Sebaliknya, yang tidak yakin ada korupsi dalam kasus Formula E (35,2 persen), hanya 24 persen yang memilih Ganjar, 31 persen memilih Prabowo, dan 45 persen memilih Anies,” lanjut keterangan tersebut.

 

“Kalau tingkat pengetahuan publik bertambah dari 21 persen, misalnya, menjadi 70 persen, ini akan menjadi masalah besar buat Anies. Sebaliknya, kalau kasus ini bisa diredam (pengetahuan publik tidak naik menjadi 30 atau 40 persen), ini baik untuk Anies,” tambah keteranga

                              

 

YOHANIES SIAP DI BAWA KELILING INDONESIA BARENG 3 PARTAI KOALISI PERUBAHAN

 

Koordinator tim Anies Baswedan Sudirman Said menyebut bakal calon presiden Anies bakal melanjutkan safari politiknya bersama tiga partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan usai lebaran. Mereka adalah Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

 

Sebelumnya Anies menunaikan safari politiknya hanya dengan Partai NasDem. Pasalnya, partai pimpinan Surya Paloh itu merupakan partai pertama yang mendeklarasikan Anies sebagai bacapres. Usai Koalisi Perubahan resmi dibentuk pada akhir Maret lalu, Anies bakal ditemani ketiga partai untuk bersua dengan masyarakat di berbagai daerah.

 

“Tentu saja sesudah ini akan ada perjalanan bersama tiga partai koalisi. Bisa disusun bergantian, atau bersama-sama. Tergantung kebutuhan,” kata Sudirman, Jumat (28/4/2023).

 

Sudirman menjelaskan, Anies berencana melanjutkan komunikasinya dengan masyarakat. Bekas Gubernur DKI Jakarta itu disebut Sudirman juga bakal menggelar pertemuan terbatas dengan tokoh masyarakat. Selain itu, Sudirman menyatakan Anies juga akan disibukkan dengan memenuhi undangan maupun agenda yang sudah direncanakan jauh hari sebelumnya.

 

“Kalau memenuhi undangan partai koalisi tentu akan terbuka. Tapi bisa juga diselingi dengan berbagai pertemuan terbatas dengan tokoh masyarakat atau bisa juga berinteraksi dengan rakyat banyak,” kata Sudirman.

 

Adapun selama Ramadan Anies menjalankan tirakat dengan menyambangi puluhan kabupaten maupun kota. Tujuannya, kata Anies, untuk membekali diri dengan suasana terkini masyarakat yang biasanya jauh dari jangkauan orang-orang di pusat.

 

Anies mengaku tidak menentukan daftar daerah yang dikunjungi. Ia hanya melakukan perjalanan, kemudian mampir untuk bertemu masyarakat serta tokoh setempat. “Sejauh ini saya temui rakyat kebanyakan di 25 kabupaten/kota tanpa pilih-pilih. Jalani saja, temui saja, lalu dengarkan,” kata Anies kepada Optika.id, Jumat (14/4/2023).

 

Saat singgah, Anies menyebut dirinya tidak banyak berbicara. Ia hanya mendengar, menyimak, dan menyerap nuansa kala bersua dengan rakyat. Anies mengaku sudah menemui berbagai elemen masyarakat mulai dari petani, peternak, buruh tani, tukang, dan sebagainya. “Mereka yang berbicara, saya yang menyimak, mencatat, dan menyerap,” kata dia.

 

Saat melewati suatu daerah, Anies bakal mampir untuk berziarah maupun menemui seseorang yang dikenalnya di daerah tersebut. Ia menyebut tirakatnya ini dilakukan dalam mode senyap.”Biasanya kalau ada foto beredar atau cerita, ya dari yang dihampiri. Tapi saya ini sedang tirakat, yang tujuan utamanya menemui rakyat kebanyakan secara spontanitas dalam suasana persaudaraan,” kata Anies.

 

Pada Ahad (23/4/2023) lalu, Anies bersua dengan tim 8 alias tim kecil Koalisi Perubahan untuk membagikan hasil tirakatnya. Ketua DPP Partai NasDem sekaligus perwakilan tim kecil, Willy Aditya mengatakan persamuhan itu turut jadi ajang silaturahmi usai lebaran.

 

“Jadi kami sempatkan ngobrol, silaturahmi, dan mencoba melihat beberapa progres yang terjadi baik secara internal maupun eksternal selama belakangan ini,” kata Willy.

 

Abis lebaran bukannya taubat malah bikin ulah!! Percuma Anies di ajak keliling sana sini kalo masih gak laku juga.

 

Gimana mau laku, kalo yang dia jual semuanya KEBOHONGAN!!