Tampilkan postingan dengan label BERTARUNG DI PEMILU 2024. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label BERTARUNG DI PEMILU 2024. Tampilkan semua postingan

                      


 

JOKOWI LAKSANAKAN COKLIT, INILAH BUKTI PEMILU TETAP BERJALAN

 

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Iriana Jokowi secara resmi telah terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024 usai mengikuti proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih pemilu di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (14/03/2023). Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari menilai hal tersebut merupakan simbol bahwa Pemilu 2024 tetap berjalan.

 

“Ini merupakan simbol bahwa Pemilu 2024 tetap berjalan sesuai agenda dan ini merupakan rangkaian dari kegiatan pemilu diantaranya adalah pemutakhiran data pemilih,” ucap Hasyim Asy’ari dalam keterangannya.

 

Hasyim menyampaikan kegiatan pencocokan dan penelitian yang diikuti oleh Presiden dan Ibu Iriana juga menunjukkan partisipasi aktif Presiden dalam kegiatan Pemilu 2024.

 

“Iya saya kira ini simbolik ya bahwa Bapak Joko Widodo sebagai warga negara Indonesia yang juga kebetulan sebagai presiden berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemilu terutama dalam bentuk ikut dalam pencocokan penelitian data pemilih Pemilu 2024,” tandasnya.

 

Lebih lanjut, Hasyim menuturkan bahwa jumlah pemilih yang dijadikan dasar dalam proses pemutakhiran data tersebut terhitung sekitar 204 juta pemilih. Adapun jumlah tersebut diperoleh dari penyelarasan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dimiliki oleh KPU.

 

“Berdasarkan dua data tersebut itu disinkronisasi dan itulah jadi data pemilih yang digunakan sebagai alat atau instrumen atau alat kerja bagi teman-teman pantarlih ketika pemutakhiran data pemilih,” jelas Hasyim.

 

“Untuk data yang digunakan sebagai dasar pemutakhiran data pemilih sekarang ini tercatat adalah 204.559.713 pemilih,” sambungnya.

 

                 


 

DUKUNGAN TERUS MENGALIR, GANJAR PRANOWO: KEPUTUSAN CAPRES MUTLAK DI TANGAN KETUA UMUM

 

Politisi PDI Perjuangan Ganjar Pranowo enggan menanggapi serius usulan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasinal (PAN) Jawa Tengah dan DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jateng yang ingin dia menjadi calon presiden (Capres) pada Pemilu Serentak 2024.

 

Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan, setiap partai politik tentu punya mekanisme masing-masing. Termasuk juga, PDIP sebagai partai politik yang menaunginya.

 

Kata Ganjar, keputusan siapa menjadi calon presiden semua ada di tangan ketua umum partai politik.

 

“Ada proses partai, di PDI Perjuangan ada proses yang ada di PDI Perjuangan dan PDI Perjuangan itu pasti ada dong Ibu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri) dan itu sudah berkali-kali kita bicarakan,” ujar Ganjar saat hadir Rakor DPW PAN Jateng di Kota Semarang, Jumat (2/12).

 

Selain keputusan di ketua umum, kata dia, setiap partai politik saat ini masih menjalin komunikasi untuk menjalin koalisi sebelum mengumumkan capres yang akan diusung.

 

“Pasti antarpartai nanti akan terjadi komunikasi. Biarlah para ketua umum ini nanti yang bicara dan menentukan soal capres ini,” tuturnya.

 

Pada sisi lain, dia menyampaikan sangat menghormati proses tersebut dan berterimakasih karena sebagai kader PDIP mendapat apresiasi dari partai lain.

 

“Saya menyampaikan terimakasih, boleh dong menyampaikan terimakasih karena sebagai kader PDI Perjuangan diapresiasi oleh partai lain,” pungkasnya.

               


 

GANJAR PRANOWO MERIAHKAN YOUR VOICE MATTERS

 

Hari ini, Sabtu (26/11/2022), Indozone akan kembali menggelar acara kece bertajuk Your Voice Matters di acara Festival Kreatif IdeaFest 2022.

 

Acara yang digelar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, akan menghadirkan sejumlah narasumber dan speaker handal yang menginspirasi.

 

Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, menjadi dua dari narasumber kece yang akan memeriahkan Your Voice Matters hari ini.

 

Titip Pesan di Your Voice Matters, Kevin Geraldi: Berpendapatlah Asal Jangan Hate Speech

Hifdzi Khoir Speak Up soal Batasan Berpendapat: Berani Ngomong, Berani Tanggung Jawab!

Baca juga: Your Voice Matters Bertabur Narasumber Kece di IdeaFest 2022, Fix Gak Boleh Skip!

 

Tidak hanya itu, hadir pula Dico Mahtado Ganinduto yang merupakan bupati termuda suami Chacha Frederica. Tak ketinggalan Riel Tasmaya selaku CEO of Indozone juga turut hadir dalam acara keren ini.

 

Selain itu, Abigail Limuria, Dharmaji Suradika, Raudi Akmal, Kevin Geraldi, Faldo Maldini, hingga komika Hifdzi Khoir juga turut hadir meramaikan acara ini.

                   


APRESIASI GANJAR TERHADAP KONTRIBUSI MATAKIN UNTUK KEMAJUAN BANGSA

 

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Jumat (25/11), resmi membuka Munas ke-19 Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) di Solo, Jawa Tengah. Dia berharap dalam acara yang diselenggarakan hingga 27 November itu, Matakin dapat berkontribusi lebih besar lagi, utamanya di bidang kemanusiaan.


                  


 

"BUKAN BERKAH MALAH MUSIBAH"

PALOH FRUSTASI HADAPI MUSIBAH USAI MENGUSUNG ANIES BASWEDAN

 

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh sedang mengalami kegalauan akibat mendukung Anies Baswedan sebagai kandidat capres di Pemilu 2024, kata pengamat politik Ari Junaedi.

 

Ari mengatakan itu setelah melihat pidato Paloh dalam HUT NasDem, Jumat (11/11/2022) kemarin.

 

“Surya Paloh menjadi kian gelisah seusai beberapa lembaga survei mengeluarkan hasil survei terbarunya pascapencapresan Anies. Justru dengan pencapresan Anies, NasDem tidak mendapat berkah tetapi musibah,” kata dia dalam keterangan yang diterima.

 

Menurut dia, NasDem malah tidak mendapat durian runtuh efek ekor jas dari pencapresan Anies Baswedan.

 

“Diperkirakan suara NasDem akan melorot, bahkan terancam tidak lolos parlementary threshold,” jelas dia.

 

Tak sampai di situ, kata Ari, hubungan NasDem dengan rekan sekoalisi, seperti PDI Perjuangan dan lainnya, menjadi renggang karena partai yang dipimpin Paloh itu berani mencalonkan Anies tanpa mengikuti selera Jokowi.

 

“Anies yang lekat dengan stigma politik identitas seperti yang terjadi di Pilgub DKI lalu dianggap antitesis Jokowi. Bahkan pandangan ini ikut disampaikan oleh kader NasDem yang telah dipecat, Zulfan Lindan,” kata dia.

 

Di sisi lain, Ari juga menilai puncak kegamangan Surya Paloh tidak terlepas dari desakan partai-partai koalisi pemerintah agar NasDem menarik menteri-menterinya dari kabinet.

 

“Ketidakhadiran Presiden Jokowi di HUT NasDem, sekali pun hanya ucapan ulang tahun, sudah lebih dari cukup memang NasDem menjadi pesakitan dari kondisi pascapencapresan Anies,” jelas dia.

 

Ari juga menggarisbawahi dua garis besar pernyataan Paloh. Pertama soal tidak ada jaminan Anies bisa melaju terus.

 

Kemudian, pernyataan Surya Paloh yang akan mundur dari kursi Ketua Umum NasDem jika NasDem berkurang kursinya di DPR apalagi sampai tidak lolos ke parlemen.

 

“Menjadi sinyal kefrustasian level tinggi dari Surya Paloh. Bisa jadi pula ini langkah skak mak NasDem agar Demokrat dan PKS mau diatur dan jangan terlalu memaksakan AHY dan Aher sebagai pendamping Anies,” kata dia.

                  


 

Polres Metro Jakarta Selatan langsung bergerak ke lokasi setelah menerima informasi adanya pengibaran bendera 'HTI' di acara deklarasi dukungan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres 2022. Saat ini polisi telah mengamankan bendera bertuliskan kalimat tauhid itu.

 

"Jadi kita sedang melakukan pendalaman. Jadi begitu ada informasi seperti itu, kita kebetulan langsung di TKP itu kita amankan benderanya. Saat ini sudah diamankan di Polres," ujar Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budhi Herdi Susianto saat dihubungi wartawan, Rabu (7/6/2022).

 

Polisi juga telah meminta keterangan sejumlah orang di lokasi. Saat ini polisi masih melakukan pendalaman terkait kejadian pengibaran bendera HTI di deklarasi Anies jadi capres ini.

 

"Kita sudah mintai keterangan beberapa orang, proses masih berjalan. (Selain panitia), dari sekuriti juga," imbuhnya.

 

Lebih lanjut Budhi menjelaskan pihaknya masih akan mendalami hal itu.

 

"Nanti kita lihat ke depan saja. Sekarang ini masih fokus melakukan pendalaman dulu," imbuhnya.

 

Terkait penyelenggaraan kegiatan deklarasi di hotel di Pancoran, Jaksel, itu, Budhi mengatakan panitia telah mengantongi perizinan.

 

"Setahu saya memang sudah ada izin keramaiannya," tuturnya.

 

Pendukung Ribut soal Bendera 'HTI'

Sebelumnya, kelompok yang menamakan diri 'Majelis Sang Presiden Kami' menggelar deklarasi dukungan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024. Acara ini diselenggarakan di salah satu hotel di wilayah Pancoran, Jakarta Selatan.

 

Pantauan detikcom di lokasi, Rabu (8/6/2022), sempat terpajang empat bendera berkalimat tauhid hitam dan putih di panggung acara. Bendera tersebut dipasang peserta dengan disandingkan bersama bendera Merah Putih.

 

Bendera tersebut terpajang dari sebelum acara dimulai. Namun, sebelum acara dimulai, sempat ada ketegangan karena panitia meminta agar bendera berkalimat tauhid yang dipasang peserta itu diturunkan.

 

Panitia yang meminta bendera tersebut diturunkan menyebut bendera tauhid hitam-putih itu sebagai bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Diketahui, HTI sebagai ormas sudah resmi dilarang di Indonesia.

 

Sebelum acara dimulai, sempat ada ketegangan antara panitia dan peserta. Mereka berteriak satu sama lain.

 

"Itu kalau mau lepas, ana umat islam!" teriaknya.

 

Dia mengatakan pemasangan bendera tersebut akan mencoreng Anies Baswedan. Selain itu, pemasangan bendera tersebut ditakutkan akan membuat persepsi yang keliru.

 

"Antum sayang Pak Anies? Kita nggak mau Pak Anies kejebak," teriaknya.

 

"Jangan sangkut pautin bendera tauhid itu bendera HTI," balasnya.

 

"Saya bilang, kami nggak mau Pak Anies terjebak gegara bendera itu!" sambungnya.

 

Kini, keempat bendera tersebut telah diturunkan oleh pihak panitia. Tak ada lagi bendera HTI bertuliskan kalimat tauhid di lokasi ini, hanya tersisa bendera Merah Putih Republik Indonesia.

 

                


BENTUK RASA HORMAT PADA SOSOK IBU, JOKOWI TUNGGU RESTU MEGAWATI UMUMKAN DUKUNGAN CAPRES

 

Presiden Joko Widodo diperkirakan akan menyampaikan dukungan secara terbuka kepada salah satu calon presiden (capres) 2024 ketika sudah ada restu dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

 

Sebagai kader PDIP, Jokowi dinilai akan menunggu keputusan Megawati.

 

"Jokowi baru akan menyampaikan dukungan kalau sudah ada restu Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri," kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, Selasa (8/11/2022).

 

Penilaian ini menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut Pilpres 2024 akan menjadi jatah Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto di acara perayaan HUT ke-8 Partai Perindo.

 

Jamiluddin mengaku tak bisa membayangkan jika Jokowi memberi dukungan capres secara terbuka kepada seorang kandidat yang bukan kader PDIP.

 

Sebab, Jokowi sebagai kader PDIP harus patuh bahwa yang berhak menyatakan capres hanyalah Megawati.

 

"Karena itu, Jokowi tidak akan berani melanggar aturan itu bila tidak ingin mendapat sanksi dari partainya," ujarnya. Di sisi lain, Jamil melihat pernyataan Jokowi bukanlah bentuk dukungan kepada Prabowo. Sebab, pernyataan senada juga pernah disampaikan Jokowi kepada Airlangga Hartarto saat ulang tahun Golkar.

 

"Jokowi hanya ingin menegaskan Prabowo punya peluang untuk menang dalam Pilpres 2024. Sebab, ia sudah tiga kali mengikuti pilpres," katanya.


                        


DEKLARASI 10 NOVEMBER TERANCAM BUBAR!

 

Usulan Nasdem soal deklarasi koalisi pada 10 November pekan depan ditolak PKS. Demokrat juga masih belum sepakat. Poros yang digadang-gadang akan mengusung Anies Baswedan sebagai capres di Pemilu 2024 ini juga masih alot menentukan figur cawapres.

 

Menanggapi itu, Juru Bicara DPP PKS Muhammad Kholid menjelaskan komunikasi pihaknya dengan Demokrat dan Nasdem masih berjalan. Ia bilang pembahasan melalui tim kecil dari tiga parpol tersebut masih terus dilakukan.

 

“Dinamika itu biasa saja. Karena kita kan mau memilih calon pemimpin bangsa, maka kita harus pertimbangkan segala aspek,” kata Kholid, Rabu (2/11/2022) malam.

 

“Kita sedang tidak berlomba siapa cepat dia dapat. Yang penting ada mutual trust dan respect. Alhamdulilah, Nasdem PKS dan Demokrat sama-sama saling memahami situasi,” ujarnya.

 

Sejumlah petinggi Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS bertemu dan membahas masalah koalisi menyongsong pemilu presiden di rumah Anies Baswedan di Jalan Lebak Bulus II Dalam, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa, 25 Oktober 2022.

 

Ketua DPP Nasdem bidang Pemenangan Jawa I Banten-DKI, Effendy Choirie atau Gus Choi juga buka suara terkait dinamika dengan Demokrat dan PKS. Menurut dia, semua sudah dikalkulasikan sehingga segalanya bisa terjadi,

 

Namun, dia bilang ada satu hal yang sama jadi titik temu dalam misi bersama gerakan perubahan restorasi Indonesia. Ia bilang misi bersama untuk perbaikan seluruh aspek kehidupan mewujudkan Indonesia yang lebih demokratis, adil dan sejahtera tersebut dengan figur Anies Baswedan sebagai calon pemimpin.

 

“Itu tidak ada perdebatan. Itu final. Di luar itu bagian dari proses dan dinamika politik . Misalnya soal cawapres dan waktu deklarasi bersama,” kata Gus Choi, Rabu, 2 November 2022.

 

Bagi dia, waktu deklarasi koalisi hingga nama cawapres juga relatif sehingga wajar beda pandangan. Ia tak menampik Demokrat mengusulkan AHY jadi pendamping Anies. Lalu, PKS menyodorkan nama Ahmad Heryawan atau Aher sebagai cawapres.

 

“Itu gimik-gimik demokrasi. Semua usulan kita hormati. Kita saling menghormati,” tutur Gus Choi.

 

Dia yakin nanti ada waktunya tak ada lagi manuver masing-masing parpol yang menonjolkan ego sektoral partai dengan menawarkan figur kadernya. Gus Choi menekankan pentingnya kesolidan, bersatu hingga jangan lonjong mendukung figur cawapres.

 

“Yang penting figur cawapres itu bisa menambah kekuatan dan kemenangan. Melengkapi dan menyempurnakan figur capresnya,” kata Gus Choi.

                 


 

MERESPON TUDINGAN SEJUMLAH PIHAK, KPU RI TEGASKAN IJAZAH JOKOWI ASLI!

 

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menegaskan, ijazah yang digunakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat Pilpres 2019 asli. Pernyataan ini merespons tudingan sejumlah pihak bahwa Jokowi menggunakan ijazah palsu.

 

Hasyim menjelaskannya, saat Pemilu 2019, dirinya sudah menjadi komisioner KPU RI. Ketika Jokowi mendaftar sebagai kontestan Pilpres 2019, KPU RI melakukan klarifikasi kepada sekolah dan universitas yang menerbitkan ijazah Jokowi.

 

"Hasil klarifikasinya dinyatakan dokumen (ijazah Jokowi) itu sah dan benar," kata Hasyim kepada wartawan di Kantor KPU Bali, Sabtu (5/11/2022).

 

Hasyim tak mempersoalkan tudingan sejumlah pihak bahwa ijazah Jokowi palsu. Sebab, pihaknya telah memverifikasi sendiri keaslian ijazah eks Gubernur DKI Jakarta itu.

 

"Ya tidak apa-apa (ada orang menuding ijazah palsu). Kan yang punya otoritas menerima penyerahan dokumen peserta kan KPU, yang memverifikasi juga KPU. Kalau ada yang bertanya, ya kita jawab," ujar Hasyim.

 

Sebelumnya, Presiden Jokowi digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) karena diduga menggunakan ijazah palsu dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024. Gugatan itu terklasifikasi sebagai perkara perbuatan melawan hukum.

 

Gugatan tersebut diajukan oleh Bambang Tri Mulyono pada Senin (3/10/2022). Penggugat dikenal sebagai penulis buku Jokowi Undercover, yang sempat dipenjara gara-gara tulisannya tersebut.

 

Belakangan, Bambang Tri mencabut gugatannya tersebut. Pencabutan dilakukan oleh kuasa hukum Bambang, Egi Sudjana, pada 27 Oktober 2022.