DIRESTUI JOKOWI, RI TANCAP GAS TAMBANG BAHAN BAKU NUKLIR

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengesahkan aturan penambangan bahan baku nuklir di Indonesia. Aturan itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Keselamatan dan Keamanan Pertambangan Bahan Galian Nuklir.

 

Dalam aturan ini dijelaskan bahan baku nuklir yang bisa ditambang di Indonesia. Dalam pasal 6, tercatat ada tiga kelompok pertambangan bahan galian nuklir.

 

Pertama adalah pertambangan mineral radioaktif yaitu mineral sebagai bahan dasar untuk pembuatan bahan bakar nuklir yang dihasilkan sebagai produk utama dari kegiatan pertambangan bahan galian nuklir.

 

Kedua adalah mineral ikutan radioaktif, yaitu mineral ikutan dengan konsentrasi aktivitas paling sedikit 1 Bq/g (satu becquerel per gram) pada salah satu unsur radioaktif anggota deret uranium dan thorium atau 10 Bq/g (sepuluh becquerel per gram) pada unsur kalium yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan mineral dan batu bara, minyak dan gas bumi, serta industri lain.

 

Ketiga, adalah penyimpanan mineral radioaktif. Perusahaan yang akan menambang nuklir untuk melakukan analisis wilayah tambang sebelum melaksanakan konstruksi fasilitas penambangan dan pengolahan mineral radioaktif.

 

Ada tiga aspek utama yang diatur dalam aturan tersebut terkait dengan keselamatan. Pertama keselamatan pertambangan bahan galian nuklir. Kedua, keamanan pertambangan bahan galian nuklir. Ketiga, manajemen keselamatan dan keamanan pertambangan bahan galian nuklir.

 

Pemegang izin wajib melaksanakan analisis keselamatan untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan Mineral Radioaktif dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan pertambangan Mineral Radioaktif.

 

Dijelaskan potensi bahaya bagi keselamatan pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup dapat timbul karena adanya Mineral Radioaktif dan Mineral Ikutan Radioaktif yang memancarkan radiasi dan menimbulkan potensi kontaminasi.

 

Selain itu, kandungan uranium atau thorium pada Mineral Radioaktif dan Mineral Ikutan Radioaktif dalam jumlah yang signifikan dapat menjadi ancaman baik bagi keamanan nasional ataupun dunia jika digunakan untuk tujuan non-damai sehingga penting untuk mewujudkan keamanan dalam pemanfaatannya.

 

Namun kegiatan pertambangan bahan galian nuklir memiliki nilai tambah dan bersifat strategis bagi peningkatan pendapatan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

 

 

                  

 

Proyek Tol Bawah Laut di Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), digadang-gadang akan menjadi yang terdalam di dunia. Informasi tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono usai acara National Stakeholders Forum 2nd Announcement of 10th World Water Forum (WWF) di Jakarta, Kamis (11/8/2022).

 

"Kami lihat di Korea (Selatan), di sana ada immersed tunnel, bukan terowongan di bawah laut ya, teknologinya beda. Kalau terowongan kan membuat lubang, kalau ini seperti dibuat di darat terus dicemplungin atau ditenggelamkan, dan terdalam di dunia," tegas Basuki.

 

Kendati demikian, Basuki tak menyebutkan secara pasti berapa kedalaman dari proyek tol bawah laut di bakal ibu kota baru Indonesia tersebut. Akan tetapi, proyek tersebut sudah ada feasibility study-nya (FS) atau studi kelayakannya, serta sedang proses desain.

 

Namun, Basuki menyebutkan bahwa panjang dari infrastruktur tersebut mencapai 1,5 kilometer. Basuki melanjutkan, proyek ini akan dibangun setelah pelelangan proyek jalan tol dari KM 11 Balikpapan-Samarinda ke arah Jembatan Pulau Balang.

 

Dari Jembatan Pulau Balang ke IKN, terdapat kawasan bekantan. Sehingga, perlu dilindungi dan dia berharap agar proyek tersebut tidak mengganggu lingkungan. Sehingga, dia memperkirakan, tender (lelang) proyek tol bawah laut IKN bakal dilaksanakan tahun 2023 mendatang.

 

Sebelumnya, Kementerian PUPR telah melanjutkan perkuatan kerja sama dengan Korsel terkait pemindahan teknis dan pembangunan ibu kota yang berlokasi di Kaltim.

 

Perpanjangan ini diimplementasikan melalui penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) untuk mendukung pembangunan infrastruktur di IKN. Basuki menjelaskan terkait bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Kementerian PUPR dengan Korsel.

 

Ini dimulai dari pertukaran informasi, berbagi pengalaman, pengetahuan dan teknologi, pengiriman tenaga ahli, peningkatan kapasitas, proyek percontohan, dan bentuk kerja sama teknis lainnya.

 

"Kami sangat berterimakasih atas kerja sama dan dukungan Pemerintah Korsel kepada Indonesia selama ini," ungkapnya.