JOKOWI MINTA KEPALA DAERAH PERHATIKAN INFLASI DARI JAM KE JAM

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta gubernur, bupati, wali kota untuk memperhatikan pergerakan inflasi dari jam ke jam karena indeks harga konsumen itu kini menjadi momok semua negara. 

 

“Saya minta perhatikan dari waktu ke waktu, dari jam ke jam, pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing. Ini penting sekali,” kata Presiden Jokowi saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis, (1/12/2022).

 

Jokowi mengatakan ancaman kenaikan inflasi menjadi salah satu tantangan perekonomian domestik maupun global pada tahun depan. Karena itu, para kepala daerah diminta turut berupaya keras mengendalikan pasokan dan stok barang dan jasa di daerah masing-masing.

 

“Ini momok semua negara. Inflasi. Sekali lagi, perhatikan pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing,” kata dia.

 

Selain kepada kepala daerah, Jokowi juga turut meminta kepada kementerian dan lembaga non-kementerian (K/L) untuk mempercepat realisasi belanja khususnya belanja modal dan sosial di APBN dan APBN 2023.

 

“Saya minta percepat realisasi belanja,” kata Jokowi.

 

Kepala Negara meminta seluruh K/L dan pemda untuk memiliki kepekaan terhadap krisis dan selalu waspada dengan ketidakpastian global.

 

Para pejabat pemerintah pusat dan daerah, kata dia, harus memahami bahwa saat ini dunia sedang berada dalam kondisi yang tak baik-baik sama.

 

“Semuanya harus betul-betul siap atas segala berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi, yang tanpa kita prediksi, yang tanpa kita hitung semuanya. Bukan hanya untuk mampu bertahan, tapi juga bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada,” kata dia.

 

APBN 2023 yang telah disepakati pemerintah dan DPR mencakup belanja negara sebesar Rp3.016,2 triliun dan pendapatan negara Rp2.463,0 triliun, dengan defisit Rp598,2 triliun atau 2,84 persen Produk Domestik Bruto (PDB).

  

JINAKNYA INFLASI DI TANGAN JOKOWI

 

Momok seram yang amat ditakuti oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni Inflasi kini mulai menjinak. Bahkan hingga akhir tahun, inflasi bisa terealisasi di bawah perkiraan.

 

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis (3/11/2022).

 

"Semula waktu penyesuaian harga BBM, inflasi Oktober bisa mencapai 6,1% (year on year/yoy). Tapi sekarang realisasinya 5,7%. Akhir tahun semula 6,1% dan dengan realisasi ini bisa lebih rendah 6,3% akhir tahun," jelasnya

 

Sementara itu inflasi inti pada Oktober 2022 mencapai 3,31% year on year (yoy). Menurut Perry, realisasi tersebut juga lebih rendah dari perkiraan sebelumnya 3,7%.

 

"Ini inflasi inti lebih rendah. Di akhir tahun inflasi inti bisa mencapai 4,3%, dengan realisasi inflasi bisa lebih rendah dari 4,3%," ujarnya.

 

Terkendalinya inflasi, kata Perry merupakan hasil koordinasi BI dengan pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam kelompok pangan seperti cabai, bawang, telur ayam dan daging ayam. Di samping itu, inflasi terkendali akibat stabilisasi nilai tukar rupiah. "Inflasi pangan yang deflasi jadi faktor positif," kata Perry.

                    

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah masih menyusun skema penyesuaian harga untuk mengurangi beban subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) di APBN.

Luhut mengatakan tingginya harga minyak mentah dunia mendorong meningkatnya gap harga keekonomian dan harga jual Pertalite dan solar dan berdampak pada kenaikan subsidi dan kompensasi energi.

Hingga saat ini, APBN menanggung subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp502 triliun. Tanpa ada penyesuaian kebijakan, angka ini bisa meningkat hingga lebih dari Rp550 triliun pada akhir tahun.

"Pemerintah masih menghitung beberapa skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi dengan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

Namun, ia menegaskan harga BBM di Indonesia relatif lebih murah dibanding mayoritas negara di dunia.

Luhut menambahkan pemerintah pun tengah melakukan simulasi skenario pembatasan volume.

"Pemerintah akan terus mendorong penggunaan aplikasi MyPertamina untuk mendapatkan data yang akurat sebelum pembatasan diterapkan," imbuhnya.

Namun demikian, Luhut memastikan pemerintah akan memperhitungkan rencana ini dengan sangat berhati-hati.

Perubahan kebijakan subsidi dan kompensasi energi nantinya perlu mempertimbangkan beberapa faktor seperti tingkat inflasi, kondisi fiskal, dan juga pemulihan ekonomi.

Hal tersebut menjadi sangat penting untuk tetap menjaga stabilitas negara di tengah ketidakpastian global.

"Anggaran subsidi dan kompensasi energi nantinya dapat dialihkan untuk sektor lain yang lebih membutuhkan dan masyarakat yang kurang mampu mendapat program kompensasi," lanjutnya.

Dalam upaya mengurangi subsidi dan kompensasi energi ini, pemerintah juga akan melakukan langkah-langkah lain seperti percepatan B40 dan adopsi kendaraan listrik.

"Yang perlu diingat, keputusan akhir tetap di tangan Presiden. Namun, langkah awal yang perlu dilakukan adalah memastikan pasokan Pertamina untuk Pertalite dan Solar tetap lancar distribusinya," tutup Luhut.