WACANA PENUNDAAN PEMILU, INI KATA JOKOWI!

 

Putusan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 untuk ditunda mengundang beragam reaksi. Soal penundaan Pemilu 2024 ini mengingatkan kita pada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Jokowi pernah meminta jajarannya menyampaikan kepada publik bahwa jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) serentak sudah ditetapkan pada 14 Februari 2024.

 

“Saya kira sudah jelas semuanya sudah tahu bahwa Pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan Presiden dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode," ujar Jokowi dalam Rapat Terbatas mengenai persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Ahad, 10 April 2022.

 

Pada saat itu, Jokowi juga menjelaskan bahwa tahapan pemilu tahun 2024 akan dimulai di pertengahan bulan Juni 2022. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 167 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) yang menyebut bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.

 

Jokowi juga menyampaikan bahwa pada 12 April 2022, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) periode 2022-2027 akan dilantik untuk segera mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak 2024. Oleh sebab itu, pemerintah akan segera membahas berbagai persiapan pemilu dan pilkada dengan kedua institusi tersebut.

 

“Nanti kita perlu berbicara dengan KPU dan juga Bawaslu mengenai persiapan-persiapan ini agar persiapan pemilu dan pilkada yang ini kita belum punya pengalaman serentak itu betul-betul bisa kita persiapkan dengan matang,” ujarnya saat itu.

 

Sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan KPU untuk menunda Pemilu 2024. KPU juga diminta untuk melaksanakan tahapan Pemilu dari awal.

 

“Menghukum tergugat (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan tujuh hari,” seperti dikutip dari salinan putusan, Kamis, 2 Maret 2023.

 

Putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim pada Kamis, 2 Maret 2023. Adapun Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan tersebut adalah T. Oyong, dengan hakim anggota H. Bakri dan Dominggus Silaban.

 

KPU akan menempuh upaya hukum banding terhadap putusan ini. “KPU RI akan banding atas putusan PN tersebut. KPU tegas menolak putusan PN tersebut dan ajukan banding,” kata Idham saat dihubungi, Kamis, 2 Maret 2023.

 

ALASAN PDIP TOLAK GABUNG KOALISI PENGUSUNG AKTOR UTAMA KERUSAKAN JAKARTA

 

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, telah menegaskan bahwa partainya tidak akan bergabung dengan koalisi yang mengusung sosok yang disebut sebagai antitesa Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu Anies Baswedan.

 

“Karena faktor-faktor antitesa Pak Jokowi, tidak mungkin bergabung. Karena kita lihat dari Jakarta tidak ada kesinambungan, ini Mas Jarot saksinya, mana ada kesinambungan,” ujar Hasto di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta, kemarin.

 

Meskipun demikian, Hasto menegaskan bahwa PDIP tidak akan menghalangi hak partai politik lain untuk memilih siapa yang mereka dukung sebagai calon presiden.

 

Menurutnya, keputusan Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS untuk mengusung Anies sebagai calon presiden adalah hak mereka sebagai partai politik. Namun, Hasto menegaskan bahwa dalam menentukan pemimpin, harus berdasarkan pada kualitasnya, dan latar belakangnya.

 

“Dalam menentukan pemimpin akan ditentukan oleh bagaimana kualitas pemimpin yang dihasilkan tersebut, bagaimana track record-nya, bagaimana membangun kesatuan dan persatuan bangsa atau justru malah memecahkan belah bangsa,” lanjut ujar Hasto.

 

Terkait dengan pencapresan Anies Baswedan, beberapa waktu terakhir, PKS telah resmi mendeklarasikan sebagai bakal capres yang diusung di Pilpres 2024.

                        

 

ANIES BASWEDAN PENGANGGURAN PALING SIBUK, DEMI AMBISI MENGIBULI

 

Mantan Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyoroti Bakal Calon Presiden atau Bacapres Anies Baswedan yang tampak sedang melakukan safari politik. Terbaru, Anies Baswedan kembali melanjutkan safari politiknya ke Kalimantan Selatan (Kalsel).

 

Hal itu ditanggapi Ferdinand Hutahaean melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Ferdinand Hutahaean mengaku heran.

 

Ferdinand Hutahaean mengherankan hal tersebut lantaran menurutnya Anies Baswedan pengangguran usai tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sejak 17 Oktober 2022.

 

"Banyak duit ya Anies ini, jalan-jalan terus kerjanya padahal pengangguran," ujar Ferdinand Hutahaean dikutip Newsworthy dari akun Twitter pribadi miliknya, Jumat (17/2).

 

Diketahui bahwa dalam akun Twitter Anies baswedan, ia menyambangi relawannya di Kalimantan Selatan, Kamis (16/2/2023). Anies disambut ratusan relawannya di Stadion Mini Barakat, Martapura.

 

Anies Baswedan pun mengajak relawan turut serta dalam upaya melakukan perubahan yang lebih baik. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini terkesan atas sambutan para relawannya di Kalsel. Anies juga sambangi tokoh agama Kabupaten Banjar, Pondok Pesantren dan Pasar Terapung Banjarmasin

 

Kedatangan Anies di Bumi Lambung Mangkurat juga disambut oleh parade kebudayaan, mulai dari tarian baksa kembang, tabuhan hadrah dari para pemuda Kalsel, antraksi barongsai dan juga reog.

 

Di samping itu, Ketua DPW Partai NasDem Kalsel, H Mansyur menilai figur Anies Baswedan sangat dicintai masyarakat Kalsel. Tak ayal, ribuan warga dan kader NasDem Kalsel antusias menyambut kehadiran Anies.

 

"Pemimpin pasti ada yang diidolakan, salah satunya Anies Baswedan sebagai calon presiden yang diusung NasDem. Apalagi, Kalimantan Selatan berbeda dengan wilayah lain, dan Anies Baswedan merupakan sosok yang cocok dengan masyarakat Kalimantan Selatan," tutur Mansyur.

 

Setelah menyapa ribuan masyarakat di sekitar bandara, Anies pun kemudian bergerak menuju Dapur Himalaya yang berada di kediaman H Mansyur untuk melihat langsung proses pengolahan 15 ekor daging sapi yang telah dipotong sehari sebelumnya. Selanjutnya dilakukan tradisi mengawah, di mana Anies bersama rombongan melakukan sarapan bersama.

 

Lanjut, usai melakukan tradisi mengawah, rencananya Anies akan melakukan Temu Akbar dengan masyarakat Kalsel di lapangan Barakat di Martapura serta mengunjungi Pondok Pesantren Darul Hijrah di Cindai Alus Kabupaten Banjar.

                             

 

LAGIII! SPANDUK PENOLAKAN WARNAI TEMPAT KUNJUNGAN YOHANIES DI PONTIANAK

 

Rencana tempat acara salah satu kegiatan Anies Baswedan di Kota Pontianak dihiasi beberapa spanduk penolakan. Dimana hari ini Jumat (17/2/2023) Bakal Calon Presiden Anies Baswedan datang ke Pontianak Provinsi Kalbar, salah satu agendanya Dialog Kebangsaan Bersama Anies Baswedan di Rumah Radakng Kalbar.

 

Namun di pagar dan di depan Rumah Radakng tersebut terpasang beberapa spanduk yang bertuliskan “Adil Ka Talino Bacuramin Ka Saruga Basangat Ka Jubata. Kami masyarakat adat Dayak Kalimantan Barat Menolak Dengan Tegas dan Keras Penggunaan Rumah Radakng yang merupakan simbol budaya adat dayak Kalimantan Barat untuk dijadikan ajang kepentingan politik yang bertajuk kegiatan dalam bentuk apapun.”

 

Sebelumnya sudah diagendakan kegiatan Anies Baswedan di Rumah Radakng sesuai undangan dari DPW Nasdem dimana dalam undangan tersebut adalah dialog kebangsaan oleh Bapak Anies Baswedan dengan Masyarakat Kalbar pada 17 Februari 2023 Pukul 14.00 sampai Selesai, tempat Selasar Rumah Radakng Kalimantan Barat.

 

Hingga pagi tadi spanduk penolakan tersebut masih terpasang.

 

Dari catatan data media kalbar, bahwa Rumah Radakng Kalbar yang dibangun saat Drs. Cornelis, MH menjadi Gubernur Kalbar tersebut sering menjadi tempat berbagai kegiatan utamanya Adat Budaya Masyarakat Dayak seperti Pekan Gawai Dayak yang dilaksanakan setiap tahun. Pernah juga menjadi tempat Deklarasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar.

              

 

GANJAR IKUT HADIR MEMERIAHKAN PERTUNJUKAN SENI BUDAYA 'ORANG-ORANG BERBAHAYA'

 

Pertunjukan "Orang-Orang Berbahaya" ke-38 di Kota Semarang, Kamis (17/2/2023) malam, sukses membuat warga Jawa Tengah terpingkal-pingkal.

 

Cerita dua detektif yang membongkar teka-teki di rumah sakit jiwa berhasil menyegarkan suasana menuju tahun politik 2024.

 

Adalah Butet Kartaredjasa, pendiri Indonesia Kita dan Agus Noor sebagai direktur kreatif, kompak menyuguhkan polesan isu-isu politik hingga pandemi dengan ringan, penuh kejenakaan.

 

“Ini tahun politik, kami menciptakan kesejukan, melihat Indonesia dari perspektif kejenakaan, karena tema-tema yang diangkat melalui program Indonesia Kita ini sampai hari ini ke-38, semangatnya itu semangat untuk merayakan keberagaman,” kata Butet usai pentas.

 

Pertunjukkan ini diinisiasi Butet dan Agus Noor sejak 2022.

 

Di balik cerita dua detektif, Butet membalut pesan-pesan politik dengan asyik dan menggelitik.

 

“Supaya tahun politik itu bukan tahun yang panas, bukan tahun yang mendidih, tetapi tahun yang membawa kita di dalam kegembiraan, itu semangat yang ingin dihadirkan,” katanya.

 

Butet pun puas memilih Kota Semarang sebagai tempat pertunjukkan ke-38 ‘Orang-Orang Berbahaya’. Menurutnya, antusiasme dan energinya terasa.

 

“Sangat memuaskan, saya sangat senang dengan energi yang diberikan para penonton yang dilimpahkan ke atas panggung, sangat responsif dan saya percaya penonton Semarang Jawa Tengah punya kecerdasan menangkap simbol-simbol yang disampaikan,” tegasnya.

 

Dalam acara itu, hadir Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyaksikan sejak awal hingga akhir pertunjukkan.

 

Gubernur berambut putih itu juga tampak menikmati dan ikut terpingkal menyaksikan Cak Lontong, Akbar, Susilo Nugroho, Marwoto hingga Inaya Wahid, saling beradu akting.

 

Ditanya soal kehadiran Ganjar, dianggap Butet sebagai penghargaan.

 

Menurutnya, kehadiran pejabat publik di pertunjukan "Orang-Orang Berbahaya" adalah bukti pemimpin yang sehat.

 

"Biasa saja, satu penghargaan pejabat publik nonton produk kebudayaan, menunjukkan bahwa pemimpinnya sehat jiwanya," tandasnya.

 

Sementara itu, Gubernur Ganjar Pranowo mengapresiasi Butet Kartaredjasa, Agus Noor, pemeran hingga seluruh pendukung pertunjukkan tersebut.

 

Menurutnya, apa yang ditampilkan benar menggambarkan hal-hal yang terjadi di Indonesia.

 

“Kemasannya menarik, bikin orang terpingkal-pingkal tapi pesannya masuk ke otak dan pikiran serta rasa kita. Bahwa sesuatu yang tidak baik, publik itu tahu. Sesuatu yang kamu sembunyikan, publik itu tahu. Skenario-skenario jahat, publik itu membaca, karena mereka cerdas,” ucapnya.

 

Ganjar juga senang karena Kota Semarang dipilih program Indonesia Kita untuk menggelar pertunjukan.

 

Gubernur Jateng dua periode itu berharap pementasan serupa bisa lebih sering digelar di Jawa Tengah.

 

“Agak jarang ini di Semarang, agak jarang ini di Jawa Tengah. Saya menyampaikan terima kasih pada seluruh artis, Anda sudah memberikan virus seni budaya agar kemudian nanti seni pertunjukan itu akan lebih banyak menunjukkan artis baru, banyak pertunjukan baru, dan orang akan terasah perasaannya sehingga menjadi peka dan tidak pekok,” tandasnya.

 

Sebagai informasi, ‘Orang-Orang Berbahaya’ adalah lakon yang diproduksi oleh Kayan Production, ditulis dan disutradarai oleh Agus Noor.

 

Sementara Butet bermain bersama para seniman seni pertunjukan.

 

Di antaranya, Cak Lontong, Akbar, Marwoto, Inaya Wahid, Susilo Nugroho, Sri ‘Encik’ Krishna, hingga Yu Ningsih.

               

 

NGAKUNYA PARTAI SUARA UMMAT TAPI ISINYA TUKANG BEGAL, PREDATOR SEX, SERTA PEMBICARA TUKANG NGIBUL

 

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Ummat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Selasa (14/2/2023) diwarnai dengan aksi pelecehan seksual terhadap jurnalis perempuan.

 

Selain itu, dalam acara yang dihadiri oleh ribuan orang tersebut terjadi pula kasus hilangnya 11 ponsel, charger hingga tas.

 

Peristiwa pelecehan seksual itu terjadi pada diri jurnalis berinisial D, saat para awak media sedang melakukan wawancara doorstop Anies Baswedan usai menjadi pembicara di acara Rakernas.

 

Keterangan lebih lanjut

Saat itu, situasi doorstop penuh sesak. Selain awak media, kerumunan itu juga dipadati oleh kader Partai Ummat dan para relawan Anies Baswedan. Dalam situasi itulah D mengalami pelecehan.

 

“Ada kader yang menyentuh bagian tubuh saya saat doorstop Pak Anies. Seketika saya lemas dan langsung menghubungi pimpinan saya,” kata D, Selasa (14/2/2023).

 

Juru Bicara Partai Ummat Mustofa Nahrawardaya membenarkan adanya pelecehan seksual tersebut. Kendati demikian, ia menampik pelaku pelecehan merupakan kader partainya.

 

Menurut dia, ada penyusup yang mengenakan atribut partai dan diduga menjadi pelaku pelecehan.

 

“Ah nggak mungkin (kader Partai Ummat), kapan kader Partai Ummat (melakukan pelecehan seksual). Itu pasti penyusup itu,” kata Mustofa, Selasa (14/2/2023).

 

Mustofa turut mempersoalkan korban pelecehan yang tidak langsung melaporkan persitiwa itu kepada panitia. Namun, ia menyatakan bakal berupaya menelusuri dan mengusus kasus ini hingga tuntas.

 

“Saya baru dapat laporan, kami belum dapat laporan dari korbannya. Kenapa nggak lapor ke kami? Itu masalahnya. Tapi nanti gini, ada laporan atau tidak, kalau kami tahu, kami akan serahkan ke pihak berwajib untuk pelecehan seksual,” ujarnya.

 

Tas dan Polsel Hilang

Mustofa menjelaskan, panitia rakernas sudah mengerahkan lebih dari 100 personel keamanan untuk menjaga gelaran acara. Ia kemudian meminta maaf karena kendati personel keamanan sudah maksimal, namun tidak bisa membedakan pelaku pelecehan dengan kader Partai.

 

Di sisi lain, dia menyebut rakernas Partai Ummat dipadati masyarakat umum yang bukan kader. Dia menyebut masyarakat ini sengaja membeli kaos dan atribut partai kemudian menyusup ke dalam acara rakernas.

 

“Mereka bisa membeli kaos, di luar itu ada bazar yang menjual atribut. Jadi kalau bukan orang Partai Ummat, beli kaos bisa saja,” kata dia.

 

Selain itu, Mustofa mengakui bahwa peserta rakernas dihadiri oleh banyak orang, kurang lebih sekitar 1.700 orang. Dia menyebut pihaknya juga mendapatkan laporan pencurian 11 ponsel, charger, hingga tas.

 

“Meskipun tim keamanan sudah sangat banyak tapi kami kebobolan. Selain kekerasan seksual itu tadi ada yang kehilangan handphone, kehilangan charger, tas. Karena memang ribuan ada pesertanya 1.700,” kata dia.

 

Mustofa berjanji partainya akan meningkatkan keamanan dan kewaspadaan ke depannya.

 

“Kami akan tingkatkan kewaspadaan dan pokoknya tidak terulang lagi yang menimpa jurnalis tersebut,” kata Mustofa.

                        

 

2024 BAKAL BANYAK PEMAKSAAN DALIL-DALIL POLITIK DARI AMIEN RAIS

 

Pengamat Politik, Jhon Sitorus menyoroti keberanian akan pengusungan politik identitas yang dilakukan oleh Partai Ummat di Pilpres 2024.

 

Dirinya mengatakan dengan manuver tersebut, partai itu telah jelas menunjukkan dirinya sebagai partai yang akan menghalalkan segala cara untuk memenuhi ambisinya.

 

Tak hanya itu, dirinya bahkan curiga partai yang identik dengan sosok Amien Rais ini akan menggunakan tempat ibadah sebagai sarana kampanye.

 

“Terima kasih telah mengakui jika kalian adl bagian dari politik identitas, yang menghalalkan segala cara demi ambisi politik, yang menjadikan rumah ibadah sebagai sarana kampanye,” ucapnya dalam unggahannya, Selasa, (15/2/2023).

 

Menurutnya, dengan kehadiran Partai Ummat, nilai-nilai Ibadah semakin bias karena ibadah bukan lagi tujuan, tetapi sarana politik.

 

“Kami juga semakin meyakini, jika kalian adalah musuh persatuan bangsa. Tak ada dalam Pancasila mengakui bahwa politik Identitas diperbolehkan. Beridentitas boleh, tetapi mempolitisasi identitas maka hati-hati. Yang terjadi adalah perpecahan saudara sebangsa. Kami tak ingin demikian,” ujarnya.

 

Dia menyebut, pihak yang menggunakan politik identitas adalah mereka yang miskin gagasan dan inovasi soal kebangsaan.

 

Lebih jauh kata pegiat media sosial ini, miskin gagasan membuat mereka mencari jalan paling murah dan mudah untuk kampanye. Lanjut kata Jhon, salah satu sarana paling murah adalah menggunakan agama sebagai sarana berpolitik.

 

Apalagi kampanye di rumah-rumah ibadah tak memerlukan ide kebaharuan, tak butuh gagasan, tak ada adu program.

 

“Yang penting satu agama, wajib hukumnya dipilih. Akan ada pemaksaan dalil-dalil untuk meyakinkan khalayak. Agama tidak digunakan sebagai tujuan lagi, tetapi sebagai sarana memperoleh tujuan (politik),” tandasnya.

 

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi menyampaikan, Partai Ummat secara khusus akan melawan dengan cara yang berada dan elegan terhadap narasi latah yang kosong dan menyesatkan yaitu politik identitas.

 

“Kita akan secara lantang mengatakan, ya kami partai Ummat, ya kami adalah politik identitas. Kita akan jelaskan, tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif dalam etika situasional. Ini adalah proyek besar sekularisme yang menghendaki tercerabut, dipisah oleh semua sendi kegiatan termasuk politik. Dengan demikian perlu dipahami bahwa sesungguhnya justru politik identitas adalah politik yang pancasilais,” ungkap Ridho dalam sambutannya saat rapat kerja nasional perdana Partai Ummat di Asrama Haji, Jakarta Timur, Senin (13/2/2023).

 

Dia menegaskan, Partai Ummat juga akan melakukan perjuangan dari masjid sebagaimana Rasulullah Saw melakukan setelah hijrah.

 

Bagi umat Islam, selain tempat ibadah, masjid seharusnya menjadi pusat inkubasi ide dan etalase gagasan. Menjadi ruang pertemuan pikiran untuk menyusun rencana dan strategi keummatan dan menjadi titik nol sebuah perjuangan termasuk di dalamnya jihad politik,” tandasnya.

              

 

MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH TOLAK YOHANIES SAMPAI KIAMAT

 

Warga Kasongan, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah dibuat geger dengan terpampangnya spanduk penolakan salah satu bakal calon presiden Anies Baswedan.

 

Tim satgas dari Satpol PP dan Damkar Kabupaten Katingan bergerak cepat melepas spanduk yang bermuatan isu sara tersebut.

 

Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Katingan Pimanto melalui Sekretaris Budiman L Gaol mengatakan, kejadian ini sekitar pada, Selasa 15 Februari 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan, Katingan Hilir.

 

Masyarakat memberikan laporan terkait spanduk yang bermuatan isu sara terkait pemilihan presiden Tahun 2024 nanti.

 

“Beredarnya spanduk berbau sara yang bisa menghasut masyarakat untuk membenci seklompok atau individu,” katanya, Rabu (15/2/2023)

 

Ia menyebutkan, spanduk itu terpasang di dua tempat yaitu muara Jalan Soekarno – Hatta dan DI Panjaitan. Di Jalan Soekarno-Hatta spanduk bertuliskan masyarakat Kalimantan Tengah menolak Anis Baswaden, Politik Identitas PA 212 Dan Khilafah dengan gambar latar belakang foto Anis Baswedan.

 

Kemudian, spanduk juga terpasang di muara Jalan D.I.Panjaitan. Pada spanduk itu bertuliakan sudah cukup kau porak porandakan Jakarta dengan politik identitasmu, usir Anis dengan gambar latar belakang foto Anis Baswedan.

 

“Demi menghindari hal-hal yang tidak diingkan dan terjadi konflik di masyarakat maka dua buah spanduk yang dilepaskan diamankan di Bidang Penegakan Perda dan Hukum Satpol PP dan Katingan,” jelasnya.

 

Ia menyebutkan, untuk pemasangan spanduk tersebut tidak ada rekomendasi dan izin. Maka, supaya masyarakat tidak terprovokasi spanduk ditertibkan.

 

“Sepertinya di pasang oleh oknum yang tidak bertangung jawab. Harapannya agar setiap pemasangan reklame, spanduk agar melapor dulu ke instansi teknis dengan meminta rekomendasi untuk pemasangan spaduk. Setelah ada rekomendasi maka pemasangan boleh dipasang dilkakukan sesuai arahan petugas agar tdk menyalahi Melanggar Perda Reklame No 3 tahun 2010,” pungkasnya.

                

 

PARTAI UMMAT, PARTAI BERMASALAH PENDUKUNG BIANG MASALAH

 

Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menegaskan partainya akan mengusung politik identitas Islam dalam menghadapi Pemilu 2024.

 

"Kami akan secara lantang mengatakan, 'Ya, kami Partai Ummat, dan kami adalah politik identitas'," ucap Ridho dalam pidatonya di pembukaan Rakernas Partai Ummat, Jakarta, Senin (13/2).

 

Menurut Ridho, tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah. Ia pun menuding pihak sekuler yang menghendaki dipisahkannya agama dari politik.

 

"Kita akan jelaskan tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif dan etika yang situasional. Ini adalah proyek besar sekularisme, yang menghendaki agama dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik," kata dia.

 

Lebih dalam, ia pun menyebut politik identitas merupakan politik yang sudah sesuai dengan Pancasila.

 

"Dengan demikian perlu dipahami sesungguhnya politik identitas adalah politik yang pancasilais," ujarnya.

 

Ia menyatakan Partai Ummat akan membangun perjuangannya dari masjid. Menurutnya, politik gagasan di dalam masjid tidaklah dilarang, melainkan politik provokasilah yang dilarang untuk dilakukan di masjid.

 

"Yang seharusnya dilarang di masjid bukanlah politik gagasan tapi politik provokasi. Keduanya sangat berbeda," kata dia.

 

Presiden Joko Widodo pernah menyatakan bahwa politik identitas sangat berbahaya diterapkan di Indonesia. Dia pun mengingatkan agar politik identitas tak boleh dipakai dalam pemilu.

 

Sejalan dengan Jokowi, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo juga mengajak semua elemen bangsa menjadikan pemilu 2024 berjalan aman dan damai. Ia berharap pemilu tidak menjadi pemecah belah kesatuan dan persatuan bangsa.

 

"Kita tidak boleh membiarkan berkembangnya kembali politik identitas yang dapat menyulut permusuhan serta mengancam persatuan dan keutuhan bangsa. Kalau ada yang bawa-bawa nama agama, kelompok ras, tugas kita bersama untuk segera mencegahnya," tutur Bamsoet di Jakarta, Senin (7/11/2022).

 

             

 

MANIFESTO POLITIK TANPA MAHAR NASDEM, TERANCAM OMONG KOSONG JIKA KEKEH USUNG ANIES

 

Perjanjian politik yang terjadi saat Pilgub DKI 2017 silam bisa menjadi pemantik Partai Nasdem untuk tidak melanjutkan pencalonan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024.

 

Apalagi jika perjanjian tersebut sarat dengan mahar politik yang bertentangan dengan manifesto Partai Nasdem.

 

“Kalau ternyata Anies terlibat pada masa pemilihan gubernur dengan perjanjian politik yang terdapat uang di dalamnya, maka jelas hal yang demikian sangat bertentangan dengan semangat Partai Nasdem yang anti terhadap mahar politik,” ujar Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, Senin (13/2).

 

Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini berpandangan, bisa jadi dengan terungkapnya mahar politik Anies membuat Nasdem tidak melanjutkan dukungan.

 

Nasdem tentu akan mulai menjauh dan ciut dengan berbagai macam desakan, baik dari parpol pendukung pemerintah maupun dari Presiden Jokowi sendiri.

 

“Ini tentu masih berkembang. Apa pun bisa dijadikan alasan untuk tidak melanjutkan dukungan kepada Anies, termasuk dengan terungkapnya soal perjanjian Anies dengan salah satu donatur atau pendana pada saat pilgub yang lalu,” pungkas Saiful.

                

 

ADA CUKONG OLIGARKI DIBALIK 92M HUTANG POLITIK ONTA YAMAN

 

Pegiat media sosial Ade Armando menyoroti persoalan yang jadi perbincangan saat ini yakni perihal utang piutang Anies Baswedan ke Sandiaga Uno dengan jumlah fantastis yakni Rp50 miliar.

 

Hal ini ditanggapi Ade Armando dalam tayangan Channel YouTube Cokro TV. Dalam tayangan tersebut, Ade Armando menegaskan beredarnya perjanjian tertulis yang ditanda tangani Anies Baswedan.

 

Berdasarkan beredarnya perjanjian tertulis yang ditandatangani Anies Baswedan itu, Ade Armando pun mengatakan bahwa ternyata Anies Baswedan berutang sebanyak tiga kali dengan jumlah Rp92 miliar.

 

"Di situ terbaca Anies melakukan tiga kali peminjaman. Utang pertama tanggal 2 Januari 2017 dengan dana pinjaman sebesar Rp20 miliar, utang kedua tanggal 2 Februari dengan dana pinjaman sebesar Rp30 miliar, kemudian pada 9 Maret 2017 itu Anies meminjam kembali Rp42 miliar," ujar Ade Armando dikutip NewsWorthy dari tayangan Channel YouTube Cokro TV, Selasa (14/2).

 

Kemudian, Ade Armando juga mengatakan bahwa pinjaman sebanyak tiga kali itu sebagai dana kampanye.

 

"Dalam surat itu, Anies menegaskan bahwa pinjaman 1, 2 dan 3 itu diperlukan sebagai dana kampanye, karena dana yang dijanjikan oleh Erwin Aksa sampai saat itu belum juga tersedia," ungkap Ade Armando.

 

Ade Armando pun membeberkan isi perjanjian tersebut terkait kemenangan Anies-Sandi pada pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 itu.

               

 

ALASAN DIBALIK BANYAKNYA KELEBIHAN BAYAR DI ERA ANIES

 

Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah menilai seharusnya perjanjian utang piutang Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno saat Pilkada DKI Jakarta 2017 tidak terjadi. Karena menurutnya, perjanjian itu bisa menimbulkan pemufakatan jahat.

 

“ya memang perjanjian semacam itu tidak boleh ada. Dan kita harus komit supaya perjanjian hutang piutang antara politisi di belakang layar itu harus ditiadakan, karena itu bisa disebut sebagai permufakatan jahat,” tuturnya ditemui di Kawasan Jakarta Selatan, Senin (13/2/2023).

 

Ia menyebut, jika ada pernajian di balik proses Pemilu yang dimana pihak yang dipinjamkan uang menang dan dianggap lunas, maka hal itu ada niat untuk menggunakan kekuasaan.

 

“Karena kan niatnya mau menggunakan kekuasaan untuk tujuan yang tidak ada dalam peraturan dan tujuan penyelenggaraan kekuasaan itu sendiri. Maka itu tidak boleh ada,” katanya.

 

Fahri juga menyarankan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan jika ada perjanjian utang seperti itu.

 

"Itu harusnya warning ya, KPK harusnya mengincar itu kalau ada orang bikin perjanjian dengan pengusaha, orang kaya, duit dan sebagainya ditangkap itu harusnya. Tidak boleh ada itu," tuturnya.

 

Ia mencontohkan terkaait unsur korupsi dari utang piutang.

 

"Kalau anda misalnya pinjam uang dengan mengatakan nanti kalau kita menang nggak usah dilunasi, oke. Uangnya hilang nggak? Kan nggak hilang uangnya, uang Rp50 miliar itu kan tetap uang, kan harus tetap dikompensasi, dari apa? dari kekuasaan," tuturnya.

 

"Lah itu masalahnya. Jadi ya tolonglah, ini saya tidak kritik orang, tidak bermaksud dengan orang, tapi cukuplah perjanjian-perjanjian seperti ini," lanjutnya.

             

 

ELIT NASDEM RAGU, KEBERHASILAN JOKOWI TAK BERLANJUT JIKA ANIES BERKUASA

 

Politikus Partai NasDem Zulfan Lindan mengatakan presiden selanjutnya harus memiliki kualifikasi yang diharapkan dapat membangun Indonesia ke depannya. Zulfan menyebut kualifikasi itu tak hanya diharapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), tetapi juga oleh masyarakat.

 

"Bukan hanya diharapkan oleh Pak Jokowi, tetapi diharapkan oleh masyarakat, bangsa, dan negara untuk membangun ke depan," ujar Zulfan Lindan kepada wartawan di kantor Populi Center, Jakarta Selatan, Senin (13/2/2023).

 

"Nah kalau kualifikasi itu memang terpenuhi saya kira nggak masalah, seperti misalnya kita ingin supaya anak kita melanjutkan kepemimpinan kita," sambungnya.

 

Untuk itu, penilaian terhadap figur pengganti Jokowi bukan hanya berdasar suka atau tidak suka, melainkan atas dasar kemampuan. Menurutnya, siapa pun yang menggantikan Jokowi, sudah seharusnya melanjutkan pembangunan Jokowi.

 

"Sebenarnya kan begini, siapa pun yang menggantikan Presiden Jokowi itu memang harus melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan, karena ini bicara negara. Ini bukan uang Jokowi, itu uang rakyat, APBN, dibangun dengan utang negara," jelas Zulfan.

 

"Apalagi kalau ada harapan, misalnya, ini kan masalahnya pengalaman, Pak Jokowi pengalaman misalnya waktu dia jadi gubernur setelah tidak jadi gubernur, program dia tidak dilanjutkan, ya kan. Kemudian itu pengalaman pribadi. Mungkin ada pengalaman yang lain seperti itu. Ini nggak bagus buat negara kita. Jadi menurut saya continuity itu perlu siapapun dia, yang menggantikan pak Jokowi," lanjutnya.

 

Zulfan menilai keberlanjutan (continuity) dalam pemerintahan itu perlu diterapkan. Zulfan lalu mengaku khawatir bakal capres 2024 dari Partai Anies Baswedan tak melanjutkan program yang sudah dilakukan di pemerintahan Jokowi.

 

"Ya kalau Pak Anies ini kan sebenarnya sisi lain ya makanya saya menyebutkan sisi lain dari Pak Jokowi. Itulah yang dikhawatirkan bahwa dia tidak akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi," ungkap Zulfan.

 

"Kan boleh orang tidak percaya, tidak yakin, karena berdasarkan pengalaman," imbuhnya.

 

Zulfan menyebut pengalaman menjadi catatan. Dia menyebut ada kekhawatiran soal program Jokowi yang tidak berkelanjutan.

 

"Tetapi paling tidak kan itu menjadi catatan, kekhawatiran itu pasti ada," kata Zulfan.