PEMERATAAN PEMBANGUNAN KAWASAN INDONESIA TIMUR, RAMPAI NUSANTARA APRESIASI JOKOWI

 

Presiden Joko Widodo memiliki strategi besar di tengah situasi ekonomi dunia yang sedang bergejolak. Hal tersebut diungkapkan Jokowi saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/12/2022).

 

"Saya ingin mengingatkan kembali yang berkaitan dengan konsumsi, peningkatan konsumsi, terutama yang berkaitan dengan belanja-belanja dari pemerintah, belanja APBN, belanja APBD, belanja BUMN harus diikuti, dikontrol agar bisa menaikkan konsumsi masyarakat," ujarnya.

 

"Sehingga yang namanya pembelian produk-produk dalam negeri itu wajib, tidak bisa ditawar lagi," lanjutnya.

 

Dalam kesempatan yang sama, eks gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, situasi dunia masih tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, Jokowi meminta seluruh kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat, hajat hidup orang banyak itu betul-betul dikalkulasi dan benar-benar dihitung.

 

"Kuncinya, sekali lagi, kolaborasi antara kementerian dan lembaga, dan jangan terjebak pada ego sektoral, melakukan konsolidasi data, konsolidasi policy, dan juga konsolidasi dari pelaksanaan atau implementasi," ujar Jokowi.

 

IKN JADI SALAH SATU FOKUS APBN 2023

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, salah satu fokus penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2023 adalah untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

 

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberi sambutan pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12/2022).

 

Menurut Presiden Jokowi, setidaknya ada enam fokus pemerintah dalam memanfaatkan APBN 2023.

 

"Pertama, penguatan kualitas SDM. Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi," kata Jokowi.

 

"Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara (IKN)," ujarnya lagi.

 

Kelima, revitalisasi industri dengan terus mendorong hilirisasi. Keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi. Menurut Jokowi, fokus kebijakan tersebut membutuhkan pengawalan yang ketat di lapangan.

 

Oleh karenanya, ia meminta kepada seluruh kementerian, lembaga, juga pemerintah daerah agar mengendalikan secara detail belanja-belanja yang ada.

 

Presiden Jokowi kemudian meminta jajarannya tidak terjebak rutinitas, serta memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri, khususnya produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

 

"Juga perlu saya ingatkan bahwa tidak ada program kementerian yang tidak bersinggungan dengan kementerian yang lain. Oleh sebab itu, kerjanya harus kerja terintegrasi, tidak sektoral dan berjalan sendiri-sendiri," kata Jokowi.

 

Selain itu, ia meminta agar para gubernur, bupati, maupun wali kota memperhatikan pergerakan inflasi di daerah masing-masing secara detail dari waktu ke waktu, juga mempercepat realisasi belanja.

 

Menurut mantan Wali Kota Solo ini, inflasi adalah momok bagi semua negara saat ini. "Untuk pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota, saya minta perhatikan dari waktu ke waktu, dari jam ke jam pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing," ujar Jokowi.

 

"Ini penting sekali, ini momok semua negara inflasi. Sekali lagi, perhatikan pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing," katanya lagi.

 

Jokowi menambahkan, realisasi belanja APBN dan APBD harus dipercepat. Khususnya, belanja modal dan belanja sosial.

                             

Pembangunan infrastruktur yang masif dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi berdampak signifikan terhadap perekonomian rakyat. Mobilitas masyarakat menjadi lebih mudah sehingga roda ekonomi berputar lebih cepat.

 

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengungkapkan terjadi penurunan ongkos operasional bagi masyarakatnya dalam berniaga karena akses jalan yang serba cepat. Jika sebelumnya pedagang hanya bisa berniaga di suatu tempat, kini mereka bisa berpindah-pindah lokasi dengan biaya operasional yang murah karena infrastrukturnya mendukung untuk itu.

 

“Kalau jalan sudah dibuka, akses ke mana saja bisa, ekonomi sudah pasti hidup. Orang pedagang sayur, pakai sepeda motor sudah bisa berjualan berpindah tempat. Namun jika jalan tidak ada, hasil buminya bisa busuk habis di situ,” ungkap Rudi pada saat menghadiri seminar beberapa waktu lalu di Universitas Riau Kepulauan.

 

Selain itu, pembangunan infrastruktur jalan yang gencar dilakukan Presiden Jokowi juga memangkas jarak tempuh dari satu daerah ke daerah lain. Inilah yang kemudian diselaraskan oleh pemerintah daerah untuk mengikuti komitmen pemerintah pusat tersebut.

 

“Dulu empat jam orang dari Pekanbaru misalnya mau ke Dumai, sekarang cukup satu jam. Orang mau ke Batuaji dulu satu jam, sekarang cukup 20 menit. Penghematan untuk dia sendiri sudah dapat. Perpindahan dari satu tempat ke tempat lain tentu butuh akses,” jelasnya.

 

“Di pusat ada RPJMN, di daerah ada RPJMD. RPJMD tidak boleh menabrak RPJMN, dia harus sejalan. Apa kebijakan Pak Presiden, kita akan jabarkan ke bawah. Bukan hanya jalan, namun apa yang menjadi kebutuhan daerah, itu kita jabarkan dari kebijakan Pak Presiden,” sambung Rudi dalam keterangannya.

 

Secara gamblang dia mengakui perhatian Presiden Jokowi ke daerah sangat tinggi. Bahkan untuk menunjang aktivitas Batam sebagai kota industri, banyak infrastruktur berskala besar yang dibangun pemerintah pusat.

 

“Kota Batam, kota industri yang butuh akses bisa kemana-mana. Kita membuka akses jalan kepada masyarakat Kota Batam yang jumlahnya 1,3 juta, dia bisa kemana saja dengan cepat sehingga bisa menghemat biaya operasional. Pak Jokowi melakukan pembangun di Batam yang besar-besar melalui Menteri PUPR, saya melanjutkan,” tukasnya.