Tampilkan postingan dengan label PEMBANGUNAN IKN. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label PEMBANGUNAN IKN. Tampilkan semua postingan

                   


PEMERINTAH GEBER PEMBANGUNAN JALAN DI IKN

 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun sejumlah jalan akses ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Proyek jalan ini merupakan bagian dari infrastruktur Dasar yang disiapkan pemerintah.

 

Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan IKN Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga menyampaikan, sejumlah jalan telah selesai pembangunannya adalah jalan Lingkar Sepaku Segmen 1, 2, dan 3 sepanjang 5,7 kilometer (KM).


                 


 

HUNIAN ASN, TNI, DAN POLRI SEGERA DI BANGUN DI IKN NUSANTARA

 

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Hunian Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin (30/01/2023), di Kantor Presiden, Jakarta.

 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dalam keterangannya usai ratas, mengungkapkan bahwa pada tahap awal pemerintah akan segera membangun 47 tower rumah susun untuk rumah dinas ASN, TNI, dan Polri.

 

“Tadi sudah diputuskan 47 tower yang akan segera dibangun,” ujar Menteri PUPR.

 

Basuki menyampaikan, pembangunan hunian dengan alokasi anggaran sebesar Rp9,4 triliun ini akan dimulai pada tahun 2023 ini.

 

“Kalau dalam jadwalnya kalau supaya selesai 2024 ya Juni-Juli [2023] harus sudah mulai bekerja,” ucapnya.

 

Menteri PUPR menambahkan, pembangunan hunian dengan model apartemen sejalan dengan konsep kota hutan atau forest city yang diusung IKN.

 

“Sesuai dengan konsep forest city. Kalau dia enggak tower, dia makin menyebar. Supaya tidak merusak, terlalu banyak memotong hutan,” ujarnya.

 

Menurut Menteri PUPR, Presiden Jokowi telah memberikan arahan agar jajarannya melakukan survei terkait kebutuhan hunian di IKN. Dengan demikian, ASN diharapkan bisa memiliki pilihan antara rumah tapak atau apartemen.

 

“Harus disurvei dulu siapa yang mau di apartemen, siapa yang mau landed, tadi arahannya Presiden begitu,” lanjutnya.

 

Pada kesempatan itu, Basuki juga menyampaikan bahwa jumlah ASN, TNI, dan Polri yang akan dipindahkan ke IKN hingga tahun 2024 mencapai 16,9 ribu orang.

 

              


 

DUKUNGAN DARI KOMUNITAS MELAYU-BANJAR UNTUK PEMBANGUNAN IKN

 

Komunitas Melayu-Banjar yang diwakili Panitia Muktamar Rabithah Melayu-Banjar mendatangi Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, untuk bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan dukungan atas pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

 

"Dalam pertimbangan kami, kajian kami bersama, kami juga menilai adanya Ibu Kota Nusantara itu pilihan luar biasa untuk keseimbangan pembangunan. Jadi secara umum kami support, kami dukung adanya ibu kota baru," kata Ketua Panitia Muktamar Rabithah Melayu-Banjar Syarbani Haora dalam keterangan pers Sekretariat Presiden dikutip ANTARA, Selasa, 17 Januari.

 

Syarbani menyampaikan masyarakat Melayu-Banjar yang berdomisili di Pulau Kalimantan ingin turut berkontribusi dalam pembangunan nasional.

 

"Harapan kami sebenarnya kami ingin bahwa masyarakat Banjar, masyarakat Melayu, turut berkontribusi dalam pembangunan nasional, yang kita tahu nanti akan ada event-event kenegaraan, nah kami akan sukseskan," katanya pula.

 

Kedatangan rombongan Panitia Muktamar Rabithah Melayu-Banjar ke Istana Merdeka, juga sekaligus menyampaikan undangan kepada Presiden Jokowi untuk menghadiri langsung acara yang dijadwalkan berlangsung pada Februari mendatang.

 

"Alhamdulillah kalau tidak halangan beliau berkenan hadir," kata Syarbani.

 

Sekretaris Panitia Muktamar Rabithah Melayu-Banjar Surya Fermana menambahkan bahwa Presiden Jokowi juga mengapresiasi muktamar tersebut sekaligus kontribusi komunitas pada pembangunan nasional.

 

"Beliau mengapresiasi dengan adanya acara ini dan kontribusi dari masyarakat, komunitas Banjar-Melayu yang mayoritas di Kalimantan dan di ibu kota itu," ujar Surya.

 

Turut mendampingi Presiden dalam audiensi bersama Panitia Muktamar Melayu-Banjar yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

               


 

KAGETNYA JOKOWI, GELIAT INVESTOR IKN MEMBLUDAK

 

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser, Kalimantan Timur sudah mulai dilakukan. Pemerintah juga terus menawarkan ke sejumlah negara agar mau menanamkan investasi di wilayah yang disebut-sebut kota masa depan itu.

 

Efeknya, baru-baru ini Presiden Joko Widodo mengklaim investasi di IKN over-subscribed atau kelebihan kapasitas. Dia bahkan mengaku terkejut karena investor ini jumlahnya meningkat hingga 25 kali lipat.

 

"Saya kaget jajak pasar pertama oversubscribed sampai 25 kali, otoritas IKN juga kaget, sehingga kawasan inti langsung sudah habis," kata Jokowi dalam Kompas 100 CEO Forum 2022, Jumat (2/12).

 

Jokowi mengaku sempat berniat mengundang 30 investor yang memang memiliki potensi menanamkan modal di IKN. Namun, niatan itu langsung ditepis mengingat kawasan inti di IKN sudah ludes diborong investor.

 

"Ini baru menyiapkan lagi kawasan berikutnya. Kalau ini nanti sudah jadi, baru nanti bapak ibu saya undang lagi untuk ikut mendukung (IKN)," jelasnya.

 

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga memastikan pembangunan IKN tak akan memberatkan APBN. Alih-alih itu, semua dana yang digunakan murni berasal dari para investor yang menanamkan modalnya di wilayah itu.

 

Bukan cuma itu, dia juga mengingatkan agar masyarakat tidak pesimis dengan dana pembangunan IKN yang mencapai Rp460 triliun.

 

"Negara sebesar ini jangan kita pesimis dong, membangun (IKN) kurang lebih kalau sekarang US$29 miliar, masa kita grogi, kira-kira kan kalau dirupiahkan Rp460 triliun," katanya.

 

Bukan hanya Jokowi, Kepala Otoritas IKN Bambang Susantono juga mengklaim investor yang ingin ikut serta membangun ibu kota baru membludak. Hal tersebut tidak lepas dari market sounding atau penjajakan pasar atas proyek-proyek yang ditawarkan di kawasan inti IKN.

 

"Untuk itu, sesuai arahan Presiden, akan dibuka lagi penawaran untuk menyambut minat investor yang tak tertampung di KIPP," terang dia.

 

"Sekarang untuk investor kita buka lagi di I B dan IC," lanjutnya usai rapat dengan Presiden Jokowi di Istana, Senin (28/11), tanpa merinci investor yang dimaksud.

 

 

  


JOKOWI MINTA KAWASAN INTI PUSAT PEMERINTAHAN IKN SEGERA DIBANGUN

 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan bahwa pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) wilayah 1B dan 1C di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah siap dilaksanakan.

 

"Saya diminta untuk mempercepat, sekarang yang sedang dibangun adalah KIPP wilayah 1A dan Bapak Presiden RI Joko Widodo meminta agar KIPP wilayah 1B dan 1C segera mulai dikerjakan," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dikutip dari Antara, Rabu (23/11/2022).

 

Dirinya pun telah melaporkan kepada Menteri Keuangan terkait perintah Presiden RI untuk memulai pembangunan KIPP 1B dan 1C tersebut.

 

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara memiliki peran sebagai Wilayah Perencanaan (WP) Pusat Pemerintahan, dan terbagi atas tiga Sub-WP yakni Sub-WP 1A, Sub-WP 1B, Sub-WP 1C.

 

Prinsip perancangan KIPP mengacu pada struktur ruang Kawasan KIPP dirancang dengan pendekatan apresiasi terhadap alam (Nature- Inspired Design), antara lain apresiasi morfologi alami lahan, sistem konektivitas kawasan dan struktur ruang kota dibentuk melingkar, pembentukan sumbu dan koridor visual kawasan sebagai orientasi utama pengembangan kawasan, blok dan fungsi kegiatan dibentuk mengisi pola ruang kota telah disusun dalam program dan rencana kawasan.

 

Sedangkan untuk struktur Ruang Kota KIPP dirancang dengan menerapkan prinsip Kota Layak Huni (Livable City) yakni odel kota polisentris, kota dengan rancangan yang memperhatikan kondisi lokal dan kenyamanan penghuni, dan menciptakan keberagaman (diversity) fungsi serta komunitas aktif dinamis.