Tampilkan postingan dengan label PESAN TEGAS JOKOWI. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label PESAN TEGAS JOKOWI. Tampilkan semua postingan

                          


 

USAI DISINDIR JOKOWI SOAL RUU PERAMPASAN ASET NGGAK RAMPUNG-RAMPUNG, KINI SEGERA DIKIRIM KE DPR

 

Proses RUU Perampasan Aset kini mengalami kemajuan setelah sebelumnya disorot Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena tidak rampung-rampung. Lantas sejauh mana proses RUU Perampasan Aset?

 

Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan RUU Perampasan Aset sudah diteken sejumlah menteri dan kepala lembaga. Mahfud menyebut RUU Perampasan Aset tak lama lagi dikirim ke DPR untuk dibahas.

 

"Baru saja saya memimpin rapat yang sifatnya lebih teknis mengenai Rancangan UU Perampasan Aset. Saya informasikan bahwa naskah yang memuat keseluruhan substansi sudah selesai dan sudah diberi paraf oleh menteri atau ketua lembaga atau kepala lembaga terkait, dalam hal ini Menkumham, Menkeu, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala PPATK dan saya selaku Menko Polhukam sudah memaraf yang akan dikirim ke DPR," kata Mahfud, dalam jumpa pers di kantornya, Jumat (14/4/2023).

 

Mahfud mengatakan rapat tersebut merapikan urusan teknis RUU Perampasan Aset. Mahfud menegaskan rapat teknis yang digelar tidak berpengaruh pada substantif yang sudah diteken para menteri.

 

"Oleh sebab itu, dalam waktu tidak lama rancangan UU Perampasan Aset ini segera dikirim ke DPR," kata Mahfud.

 

Disampaikan ke Jokowi Usai Dirapihkan

Segera setelah perbaikan draf tersebut, RUU Perampasan Aset akan segera diserahkan kepada Presiden Jokowi.

 

"Akan diadakan rapat konsinyering tingkat pejabat eselon 1 untuk merapikan catatan. Memang ada catatan-catatan yang sifatnya teknis, tetapi penting," kata Mahfud Md.

 

Catatan-catatan dalam draf RUU Perampasan Aset itu bersifat teknis namun penting. Contohnya, salah ketik atau typo yang perlu diperbaiki.

 

"Misalnya typo dan sebagainya," kata Mahfud.

 

Apabila catatan-catatan perbaikan ini sudah selesai ditindaklanjuti, draf RUU Perampasan Aset akan segera disampaikan ke Jokowi. Dalam tiga hari ke depan, lanjut Mahfud, pihaknya akan menyisir kembali RUU tersebut.

 

"Nanti begitu Presiden pulang dari luar negeri kita sudah bisa langsung ajukan, jadi tak ada masalah di tingkat internal pemerintah, mudah-mudahan berjalan lancar," ucap Mahfud.

 

Komunikasi ke Pimpinan Parpol

Mahfud Md juga mengatakan pihaknya pasti akan mengkomunikasikan RUU Perampasan Aset kepada para pemimpin partai politik (parpol). Komunikasi ini bisa dilakukan secara resmi maupun tidak resmi.

 

Mahfud menjelaskan hal ini untuk menjawab pertanyaan wartawan soal apakah RUU Perampasan Aset akan dikomunikasikan dengan pimpinan parpol. Mahfud memastikan RUU ini akan langsung dikomunikasikan dengan pimpinan parpol.

 

"Soal komunikasi dengan pimpinan parpol, sudah pasti. Sudah pasti kita saling komunikasi. Baik melalui media terbuka maupun ketemu, baik resmi maupun tidak resmi," kata Mahfud.

 

Mahfud menegaskan komunikasi ini merupakan keharusan di sebuah negara demokrasi. "Itu suatu keharusan di negara demokrasi. Kita jalankan hal itu," katanya.

 

Mahfud mengatakan semua pihak ingin agar RUU Perampasan Aset ini segera sampai ke DPR. Bahkan, kata Mahfud, yang meminta RUU Perampasan Aset disampaikan ke DPR termasuk parpol juga.

 

"Tapi semuanya tampaknya sama, pengin RUU Perampasan Aset segera sampai ke DPR. Baik parpol, pemerintah, maupun DPR," kata Mahfud.

 

"Parpol-parpol sudah minta 'segera dong diajukan', DPR juga," imbuhnya.

                    


 

3 UPAYA POLRI MENDUKUNG KEBIJAKAN JOKOWI LARANG THRIFTING

 

Presiden Joko Widodo atau Jokowi melarang bisnis baju bekas impor atau thrifting karena dianggap mengganggu industri tekstil dalam negeri. Hal ini merugikan para pengusaha tekstil dalam negeri dan mengakibatkan kerugian negara hingga miliaran rupiah dan menurunkan tingkat ekspor.

 

"Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri, sangat mengganggu," kata Jokowi di kawasan Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 15 Maret 2023.

 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam hal ini juga dilibatkan agar mengatasi maraknya fenomena thrifting.

 

Kapolri Perintahkan Jajarannya Tindak Tegas Penyelundupan

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan jajarannya menindak tegas penyelundupan baju bekas impor sesuai arahan Presiden Joko Widodo karena mengganggu industri tekstil dalam negeri.

 

Presiden Jokowi juga telah menginstruksikan jajarannya yang terkait untuk mengusut serta mencari akar permasalahan dari maraknya bisnis baju bekas impor atau thrifting yang masuk ke Indonesia.

 

Menindaklanjuti arahan Presiden, Kapolri Sigit telah menginstruksikan seluruh jajaran Kepolisian mencari akar masalah, serta melakukan pemeriksaan soal munculnya pakaian bekas impor tersebut.

 

"Terkait dengan instruksi Bapak Presiden, saya sudah instruksikan kepada jajaran untuk dilakukan pemeriksaan," kata Sigit dalam keterangan resminya, Jakarta, Ahad, 19 Maret 2023.

 

Ia mengatakan, apabila dalam pemeriksaan ditemukan praktik penyelundupan, maka Kepolisian tidak akan segan melakukan tindakan tegas.

 

"Kalau nanti kedapatan ditemukan ada penyelundupan yang memang itu dilarang Pemerintah saya minta untuk ditindak tegas," ujar Sigit.

 

Sigit menuturkan ketegasan ini merupakan komitmen Polri mengawal dan mengamankan seluruh program kebijakan Pemerintah untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, salah satunya menjaga pasar domestik.

 

"Kita jajaran dari institusi Polri harus betul-betul bisa mengawal apa yang menjadi kebijakan Presiden," kata Sigit.

                     


 

JOKOWI MINTA SEMUA INSTANSI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI TERMASUK TNI/POLRI

 

Presiden Joko Widodo meminta jajaran TNI dan Polri mendukung pembelian produk-produk dalam negeri dalam hal pengadaan keperluan prajurit/anggota mulai dari seragam hingga senjata.

 

"Saya minta di Kemenhan, di Polri, seragam militer (TNI), kita ini bisa bikin, ekspor ke semua negara, eh kita malah beli dari luar. Sepatu, senjata, kita bisa bikin lho," kata Presiden dalam acar Peresmian Pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri Tahun 2023, di Jakarta, Rabu.

 

Dia mengatakan TNI/Polri dapat mengimpor canggih semisal pesawat tempur, dikarenakan Indonesia belum dapat memproduksi sendiri. Namun untuk senjata dan peluru serta keperluan seragam yang dapat diproduksi sendiri, Presiden meminta dibeli dari dalam negeri.

 

"Kalau senjata, peluru, kita ini sudah bisa, apalagi hanya sepatu. Kenapa harus beli dari luar," tegasnya.

 

Presiden juga mengatakan dirinya mendapatkan cerita dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang juga purnawirawan TNI bahwa makanan prajurit TNI sejak masanya hingga saat ini masih dengan penyedia yang sama.

 

"Makanan prajurit. Saya dapat cerita, dibisikin pak Jenderal Luhut Binsar Pandjaitan, 'Pak Presiden saya sejak jadi tentara sampai pensiun, dan sekarang jadi menteri, penyedia barangnya (makanan prajurit) kok masih sama'. Mestinya semakin banyak penyedia itu semakin baik, karena harga semakin kompetitif," ujar Presiden.

 

Presiden Jokowi mengaku akan mengecek kebenaran dari cerita tersebut. Ia meminta TNI/Polri mendukung pembelian produk-produk dalam negeri.

                     


 

JOKOWI: STOP IMPOR BAJU BEKAS! INDUSTRI TEKSTIL NASIONAL TERGANGGU

 

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan melarang bisnis baju bekas impor atau thrifting yang saat ini tengah populer di masyarakat. Bisnis baju bekas impor tersebut, menurut Jokowi, mengganggu industri tekstil dalam negeri.

 

"Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri, sangat mengganggu. Yang namanya impor pakaian bekas, mengganggu, sangat mengganggu," ujar Jokowi saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Maret 2023.

 

Jokowi menyatakan sudah meminta lembaga terkait untuk menelusuri bisnis impor baju bekas tersebut. Menurut Jokowi, sampai sekarang sudah ada beberapa pelaku bisnis tersebut yang tertangkap.

 

"Sudah saya perintahkan untuk mencari betul dan sehari dua hari sudah banyak yang ketemu," kata Jokowi.

 

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas telah memastikan pemerintah tidak akan melarang bisnis baju bekas di dalam negeri, seperti thrifting. Hal yang dilarang adalah mendatangkan baju bekas dari negara-negara lain. Impor baju bekas tidak diizinkan karena berisiko terhadap kesehatan dan merusak industri dalam negeri.

 

“Kemendag (mengatur) yang enggak boleh itu impor. Kalau kita boleh jual barang bekas, yang tidak boleh impor barang bekas. Kalau sudah tersebar bagaimana? Ya kita cari,” kata Zulhas.

 

Larangan impor pakaian bekas dengan pos tarif HS 6309 diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dan Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

 

Sementara itu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen Bea Cukai) Kementerian Keuangan Askolani mengatakan impor baju bekas hingga kini masih marak terjadi. Pihaknya telah melakukan tindakan di sejumlah wilayah mulai dari Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi.

 

"Penindakan sudah dilakukan. Jumlahnya banyak. Biasanya masuk lewat pelabuhan tikus yang kami enggak awasi," tuturnya saat ditemui Tempo di Gedung DPR RI, Selasa, 14 Februari 2023.

 

Pelabuhan tikus yang ia maksud adalah pelabuhan kecil yang tidak termasuk dalam wilayah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Askolani menyebut ada pelabuhan tikus di wilayah pesisir Sumatera, sehingga isu ini merupakan tanggung jawab Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah.

 

Menurutnya, impor baju bekas banyak masuk lewat Malaysia dan Singapura. Sementara itu, ia menyatakan akan terus menindak pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut.

                   


 

JOKOWI TEKANKAN KOLABORASI ANTARA MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) terus berkolaborasi untuk menjamin kepastian hukum. Dia mengatakan pemerintah mendukung setiap langkah meningkatkan kualitas peradilan.

 

"Sebagai mitra MA, KY harus terus berkolaborasi untuk menjamin kepastian hukum yang berkeadilan dan menjawab rasa keadilan masyarakat. Pemerintah mendukung setiap langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan peradilan," ujar Jokowi dalam video yang ditayangkan di Laporan Tahunan Komisi Yudisial 2022, Jakarta, Senin (13/3/2023).

 

Jokowi mengatakan KY punya peran penting dalam reformasi peradilan. Dia mengatakan KY menjadi pengawas eksternal untuk akuntabilitas peradilan.

 

"Peran KY dalam reformasi peradilan sangat penting, untuk melakukan fungsi pengawasan eksternal yang independen agar kekuasaan kehakiman mengedepankan akuntabilitas peradilan," tuturnya.

 

Jokowi menyebut KY dan MA harus diperkuat. Dia mengatakan hal itu penting demi menjaga perilaku hakim yang merupakan unsur penting dalam peradilan di Indonesia.

 

"Sinergitas antara KY dengan MA perlu terus diperkuat untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran dan perilaku hakim yang menjadi bagian penting untuk mencapai Indonesia maju yang kita cita-citakan," sebut Jokowi.

 

Jokowi juga menyampaikan terima kasih kepada KY. Jokowi mengapresiasi KY yang menyampaikan laporan tahunan secara terbuka.

 

"Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada KY yang telah bekerja keras menjaga marwah dunia peradilan kita," katanya.

 


 

TABUHAN BEDUG JOKOWI MENGAWALI ABAD KEDUA NAHDLATUL ULAMA

 

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin menabuh bedug sebagai pertanda dibukanya acara resepsi puncak Satu Abad NU di Stadion Gelora Delta, Kota Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Selasa, 7 Februari 2023.

 

Acara puncak Satu Abad atau 100 tahun NU dihadiri dan disambut meriah oleh jutaan Nahdliyin.

 

Presiden Joko Widodomenilai, memasuki abad kedua, NU akan tumbuh semakin kokoh.

 

"Insyaallah NU akan tumbuh semakin kokoh. Menjadi teladan atas keberislaman yang moderat, memberi contoh hidup yang baik menjunjung akhlaqul karimah dan adab ketimuran," kata Jokowi.

 

Kemudian, tata krama, unggah ungguh, etika yang baik dan adab yang baik.

 

"NU, sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, layak berkontribusi bagi masyarakat internasional. Pemerintah sangat menghargai usaha PBNU untuk membangun peradaban yang lebih baik dan lebih mulia," katanya.

 

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengungkapkan, NU siap menghadapi perjalanan abad kedua.

 

"Tidak ada hal yang lebih patut dilakukan saat ini selain bersyukur atas satu abad usia NU. Menjemput abad kedua menuju kebangkitan baru NU," katanya.

  




MOMEN PASPAMPRES DIAJAK MAKAN BERSAMA JOKOWI

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Iriana Joko Widodo tiba di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan tersebut Jokowi dan Iriana mengajak para pengawal untuk makan bersama.

 

Berdasarkan keterangan tertulis dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Senin (6/2/2023), usai tiba di Kabupaten Sidoarjo, Jokowi dan Iriana melanjutkan perjalanan untuk santap malam.

 

Rangkaian kendaraan Presiden dan Ibu Iriana yang melaju di jalanan Kota Surabaya tampak lengkap termasuk dengan pengawalan kendaraan roda dua. Meski dalam keadaaan hujan, para pengawal motor tetap melaksanakan tugasnya dalam mengamankan perjalanan Presiden dan Ibu Negara.

 

Pada saat itu, para pengawal mendapatkan pesan bahwa Ibu Iriana meminta seluruh personel pengamanan termasuk para pengawal kendaraan roda dua untuk makan bersama-sama.

 

Salah satu pengawal Presiden dan Ibu Iriana, Herfanto, awalnya tidak percaya saat mendengar pesan tersebut. Namun, ia yakin bahwa ini merupakan kesempatan pertama yang diberikan kepadanya untuk makan bersama Jowowi dan Ibu Iriana.

 

"Baru kali ini juga kita diajak makan Ibu Negara, disampaikan kepada komandan saya tadi waktu di jalan," ucap Herfanto.

 

Herfanto menceritakan biasanya tim pengawal motor Jokowi dan Ibu Iriana makan tidak jauh dari kendaraan untuk mempercepat pergerakan. Untuk itu, Herfanto menilai kesempatan makan bersama merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi dirinya.

 

"Suatu kehormatan tersendiri, kebanggaan tersendiri kita bisa makan bareng (Presiden Jokowi dan Ibu Iriana)," lanjutnya.

 

Sementara itu, anggota pengawal motor lainnya, Widi tidak mampu mengungkapkan kata-kata lain selain senang. Widi mengaku merasa bahagia atas perhatian yang telah diberikan Jokowi dan Ibu Iriana kepadanya.

 

"Kita biasanya makan kalau habis pengawalan itu makannya nasi kotak. Ini sama Ibu, sama Bapak diperkenankan untuk makan bersama ya kami merasa senang dan kaget aja begitu. Merasa bahagialah diperhatikan," ujar Widi.

 

Senada, personel pengawalan Presiden lainnya, Hendri juga merasa bangga akan kesempatan yang diberikan. Hendri pun mengucapkan terima kasih atas kepedulian Presiden dan Ibu Iriana kepada para pengawalnya.

 

"Saya mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak sangat peduli kepada pengawal-pengawalnya untuk dalam keadaan yang seperti ini, kita ini diajak untuk makan bersama," kata Hendri.

 

Diketahui, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana berada di Provinsi Jawa Timur untuk melakukan kunjungan kerja. Jokowi dan Iriana diagendakan untuk menghadiri resepsi puncak satu abad Nahdlatul Ulama yang akan diselenggarakan di Gelora Delta Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo.


          


 

PESAN JOKOWI PADA PUNCAK 1 ABAD NU DI SIDOARJO

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara Resepsi Puncak Satu Abad Nahdlatul Ulama di Gelora Delta Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Selasa (7/2/2023). Ada beberapa pesan yang disampaikan Jokowi kepada keluarga besar NU.

 

Turut hadir antara lain Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri hingga Menteri BUMN yang juga sebagai Ketua Panitia Peringatan 1 Abad NU.

 

Presiden mengungkapkan, memasuki abad kedua, NU diharapkan tumbuh semakin kokoh, menjadi teladan dalam keberislaman moderat, toleransi, hingga menjaga persatuan, gotong royong dan mengikuti perkembangan zaman.

 

"Saya berharap lembaga pendidikan di NU agar mempersiapkan nahdliyin muda yang menguasai iptek terbaru, menguasai teknologi digital yang berkembang pesat, dan mampu menjadi profesional unggul," kata Jokowi, dalam sambutannya.

 

Eks gubernur DKI Jakarta itu pun meminta lembaga pendidikan NU memberi perhatian serius kepada generasi muda. Tujuannya agar mereka bisa mengakar kuat pada tradisi, adab ahlus sunnah wal jamaah dan terus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

 

Selain itu, Jokowi juga menghargai upaya NU yang ikut membangun peradaban dunia sebagai organisasi islam terbesar. NU juga masih menjadi patokan menjaga ketahanan masyarakat menghadapi tantangan seperti pandemi, gerakan radikal, termasuk politik identitas dan ekstrimisme.

 

"Tak terasa, selama satu abad NU telah memberikan warna yang luar biasa untuk Ibu Pertiwi Indonesia, di mana keislaman dan keindonesiaan, keislaman dan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, serta kerukunan dalam keberagaman," kata Jokowi.

              


 

TEGAS! JOKOWI MINTA OJK TINGKATKAN PENGAWASAN PRODUK KEUANGAN UNTUK MASYARAKAT

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) Tahun 2023 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin, 6 Februari 2023.

 

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi antara lain meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan pengawasan berbagai produk jasa keuangan agar masyarakat makin terlindungi.

 

"Saya melihat masyarakat memerlukan perlindungan yang pasti terhadap produk jasa keuangan, baik itu yang namanya asuransi, yang namanya pinjaman online, yang namanya investasi, yang namanya tur haji dan umrah, betul-betul pengawasannya harus detail," ujar Jokowi, Senin (6/2).

 

Dalam hal pengawasan tersebut, Jokowi juga meminta agar jajarannya bekerja tidak hanya secara makro, tetapi juga detail. Jokowi memberikan contoh sebuah perusahaan di India yang mengalami kerugian akibat harga sahamnya melorot tajam yang kemudian berdampak pada perekonomian India secara keseluruhan.

 

"Hati-hati ada peristiwa besar minggu kemarin, Adani di India. Makronya negara bagus, mikronya ada masalah. Mikro, hanya satu perusahaan, Adani. Kehilangan US$ 120 billion, hilang, langsung. Dirupiahkan Rp1.800 triliun. Hati-hati mengenai ini, pengawasan, pengawasan, pengawasan," jelasnya.

 

Oleh karena itu, Jokowi meminta agar pengawasan terhadap asuransi, pinjaman online, hingga investasi dilakukan secara mendetail dan lebih intensif. Jokowi tidak ingin berbagai kejadian kejahatan keuangan seperti kasus Asabri, Jiwasraya, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, hingga Wanaartha terulang kembali.

 

"Jangan sampai kejadian-kejadian yang sudah-sudah, Asabri, Jiwasraya, Rp17 triliun, Rp23 triliun, ada lagi Indosurya, ada lagi Wanaartha, sampai hafal saya ini karena baca. Unit link, ini harus mikro satu-satu diikuti karena rakyat, yang nangis itu rakyat," pungkas Jokowi.

                   


 

PESAN TEGAS JOKOWI KEPADA DEWAN PERS

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pengawasan terkait pinjaman online hingga investasi ditingkatkan. Jokowi menyoroti sejumlah kasus yang merugikan banyak orang, mulai dari kasus Jiwasraya hingga KSP Indosurya.

 

"Saya minta betul-betul urusan asuransi utamanya pinjaman online, investasi dilihat betul. Jangan sampai kejadian-kejadian yang sudah-sudah, Asabri, Jiwasraya, Rp 17 triliun, Rp 23 triliun. Adalagi Indosurya, adalagi Wanaartha, sampai hapal saya gitu kan baca. Unit link," kata Jokowi saat menyampaikan sambutan pada pertemuan Industri Jasa Keuangan di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Senin (6/2/2023).

 

Jokowi mengatakan banyak rakyat yang menangis akibat kasus-kasus tersebut. Dia kemudian bercerita saat dirinya mendengar keluhan warga di beberapa daerah.

 

"Ini harus mikro satu-satu diikuti karena rakyat, yang nangis itu rakyat. Rakyatnya itu hanya minta satu sebetulnya duit saya balik, uang saya balik," ujar Jokowi.

 

"Karena saya waktu ke Tanah Abang ada yang nangis-nangis, ceritanya juga kena itu, waktu di Imlek juga sama nangis-nangis itu juga, di Surabaya nangis-nangis itu juga. Hati-hati semuanya yang namanya pengawasan harus lebih diintensifkan," imbuh Jokowi.

 

Jokowi juga menyoroti pelaporan soal kasus-kasus di sektor jasa keuangan yang belum tuntas ditangani. Jokowi yakin OJK periode sekarang bisa merampungkan sejumlah kasus itu.

 

"Sering pelaporan sudah ada laporan keluhan, laporan keluhan sudah tahun 2020 sampai sekarang 2023 juga belum tuntas, gini-gini, hatu-hati yang kita bangun ini adalah trust. Kalau sudah kehilangan, itu sulit membangun, sulit membangun kembali. Saya yakin OJK yang sekarang bisa," ucap Jokowi.