TAK ADA UPAYA PENCEGALAN, DERETAN ALASAN PENOLAKAN SAFARI ANIES DI BERBAGAI DAERAH

 

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyatakan siap maju sebagai calon Presiden RI untuk Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024. Diusung Partai NasDem, PKS, dan Partai Demokrat, jelang Pilpres 2024 Anies gencar melakukan safari politik. Alih-alih menggalang dukungan masyarakat, safari politik Anies justru dijegal atau mendapat penolakan di sejumlah daerah.

 

Menurut pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zahro, safari politik hakikatnya bertujuan untuk mengenal lebih jauh partai dan capres yang akan diusung. “Para calon menyosialisasikan dirinya sah-sah saja, asalkan ditempuh melalui cara-cara yang benar dan tidak merugikan rakyat,” ujar Siti dikutip dari Lipi.go.id.

 

Lantas, mengapa safari politik Anies Baswedan mendapat penolakan di sejumlah daerah? Berikut fakta-faktanya, sebagaimana dirangkum Tempo dari berbagai sumber:

 

Izin Tempat Dicabut

Terbaru kasus penolakan safari politik Anies Baswedan terjadi di Aceh dan Riau. Anies dijadwalkan berkunjung ke Serambi Mekkah pada 2-3 Desember 2022 dan Pekanbaru 4 Desember 2022. Musababnya, seperti diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali, yakni karena izin penggunaan tempat di kedua kota itu dicabut secara tiba-tiba oleh pemerintah daerah setempat.

 

Safari Politik Anies di Aceh Tetap Jalan

Sebelumnya, Ahmad menegaskan bahwa safari politik Anies ke Aceh bakal tetap jalan meski izin tempat dicabut sepihak oleh pemerintah daerah setempat. “Kalau itu ditiadakan, takutnya itu menjadi hal-hal yang justru tidak kita inginkan. Jadi DPW tetap akan menyelenggarakan silaturahmi dalam format yang kita belum tahu seperti apa nanti,” kata dia saat dihubungi, Rabu, 30 November 2022.

 

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyambangi Aceh sejak Jumat 2 Desember hingga Sabtu, 3 Desember 2022. Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali, menerangkan sambutan masyarakat Aceh menyambut Anies luar biasa. “Luar biasa animo dari masyarakat,” kata Ali saat dihubungi, Sabtu, 3 Desember 2022.

 

Ali menyebut NasDem optimistis bisa meraup suara hingga 85 persen di Aceh. Pasalnya, kata dia, semua masyarakat Serambi Mekkah menjagokan Anies. “Menang 85 persen. Maunya Anies semua,” ujarnya.

 

Spanduk Penolakan Anies di Jogja

Sejumlah spanduk berisi penolakan kedatangan Anies bertebaran di sepanjang jalan Kutu Asem dan Denggung, Kecamatan Mlati Sleman, Yogyakarta. Momen itu terjadi ketika Anies akan menghadiri Deklarasi Forum Kabah Membangun pada Rabu, 16 November 2022. Dalam salah satu spanduk bergambar karikatur Anies di dalam bingkai lingkaran merah seperti tanda dilarang disertai tulisan 'Orang Munafik ! Membawa Agama Untuk Politik'.

 

Anies Ditolak di Ciamis

Seperti halnya di Jogja, spanduk berisi penolakan kedatangan Anies tersebar di Ciamis, Sabtu, 19 November 2022. Diketahui, isi spanduk penolakan Anies Baswedan mengatasnamakan Forum Santri Kabupaten Ciamis Menggugat. Spanduk itu bertuliskan ‘Menolak Anies Baswedan, Anies bapak politik identitas jualan agama dan ayat’.

                  

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kemungkinan sebentar lagi pemerintah akan mengumumkan akhir pandemi Covid-19. Menurutnya, penyebaran virus sudah mulai mereda.

 

"Pandemi memang sudah mulai mereda. Mungkin sebentar lagi juga akan kita nyatakan pandemi sudah berakhir," kata Jokowi di acara Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (3/10)

 

Jokowi lantas menyinggung situasi ekonomi di seluruh dunia saat ini pada posisi tak baik-baik saja. Bahkan, negara maju pun dalam kondisi sangat sulit.

 

Ia mengatakan proses pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 belum sepenuhnya normal. Apalagi, kondisi itu diperparah dengan perang antara melanda Rusia dan Ukraina.

 

"Kita tahu sekarang ini krisis pangan energi dan finansial sedang terjadi. Tapi negara kita di kuartal 2 tahun 2022 ini masih bisa tumbuh 5,44 persen," ucapnya.

 

Sebagai informasi, Indonesia masih menerapkan status gawat darurat Covid-19 sampai saat ini. Status gawat darurat itu termaktub dalam Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 dan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional.

 

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan keputusan pemberhentian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia masih menunggu arahan Presiden Jokowi.

 

Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mewanti-wanti pemerintah agar tidak buru-buru mencabut status pandemi Covid-19. IDI mengatakan satu-satunya pihak yang berhak mencabut status pandemi secara global adalah Badan Kesehatan Dunia (WHO).

 

Ketua Umum Pengurus Besar IDI M Adib Khumaidi mengingatkan ada sejumlah indikator yang dapat menjadi parameter kondisi Covid-19 Indonesia sudah aman, di antaranya dengan melihat jumlah kasus aktif, kasus positif, kematian, surveilans, dan juga capaian vaksinasi lanjutan atau booster