JOKOWI MENDORONG PRODUK OBAT MODERN ASLI INDONESIA UNTUK MENCEGAH STUNTING

 

Presiden RI, Bapak Joko Widodo (Jokowi) menargetkan prevalensi stunting Indonesia di angka 14 persen pada 2024, sehingga dibutuhkan kerja sama pentahelix untuk menurunkan dari angka 21,6 persen saat ini.

 

Sejalan dengan target pemerintah cegah stunting, PT Dexa Medica sebagai perusahaan farmasi Indonesia turut berkontribusi melalui pengembangan produk Obat Modern Asli Indonesia (OMAI) HerbaAsimor.

 

Bapak Presiden mengapresiasi produk HerbaAsimor yang juga memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tinggi saat berkunjung ke stan pameran dalam pembukaan Business Matching Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Istora Senayan, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Rabu (15/3/2023).

 

Bapak Presiden pun berdiskusi dengan perwakilan Dexa Medica pada kesempatan tersebut didampingi oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Perindustrian Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita.

 

Marketing and Sales Director CHD PT Dexa Medica, Bapak Maret Yudianto memaparkan mengenai HerbaAsimor kepada Bapak Presiden. Beliau menjelaskan bahwa HerbaAsimor dikembangkan dari kekayaan alam Indonesia yakni daun torbangun, daun katuk, dan ikan gabus.

 

"HerbaAsimor dapat membantu melancarkan dan meningkatkan kualitas ASI," ungkap Bapak Maret.

 

Bapak Presiden kemudian membaca informasi produk pada kemasan HerbaAsimor. Beliau pun mengangguk saat Bapak Maret menjelaskan TKDN dari HerbaAsimor mencapai 81,9 persen dan sudah tayang di e-Katalog.

 

"Berdasarkan hasil riset terhadap konsumen yang dilakukan oleh PT Dexa Medica, sebanyak 8 dari 10 ibu menyusui merasakan manfaat HerbaAsPresiden. Saat ini HerbaAsimor digunakan oleh ibu menyusui di 32 provinsi dan lebih dari 250 kabupaten/kota di Indonesia" tutur Bapak Maret usai kunjungan Bapak Presiden.

                         

 

JOKOWI GELAR PERTEMUAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH ADAT KALIMANTAN SELATAN

 

Usai menghadiri acara Istigasah dan Doa Bersama Rabithah Melayu-Banjar, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh agama dan tokoh adat di Wisma Tamu, Komplek Pendopo Bersinar Tabalong, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, pada Jumat (17/03/2023). Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah sangat menghargai berbagai upaya yang telah dilakukan semua pihak dalam membangun negara Indonesia.

 

“Saya betul-betul sangat menghargai upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kalimantan Selatan, oleh Kabupaten Tabalong, dan juga kerja sama kita semuanya pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dan juga para ulama dalam rangka membenahi yang belum baik, memperbaiki yang belum baik,” ujar Presiden.

 

Presiden mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara besar yang terdiri dari 17 ribu pulau dengan letak geografis yang tidak mudah sehingga perlu kerja keras dan kerja sama dari semua pihak dalam pengelolaannya. Meski tidak mudah, Presiden meyakini Indonesia akan berhasil menjadi negara besar jika didukung oleh semua pihak.

 

“Tidak mudah, tetapi saya meyakini insyaallah baik sekarang maupun pemimpin-pemimpin yang akan datang apabila didukung oleh para alim ulama dengan dukungan doa maupun dorongan dari masyarakat, saya meyakini negara ini akan menjadi sebuah negara besar, baik secara ekonomi maupun yang lain-lainnya,” ucap Presiden.

 

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan ini adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, dan Bupati Tabalong Anang Syakhfiani.

 

JOKOWI BERI PERINGATAN!! ‘JANGAN SAMPAI PEMBANGUNAN TIDAK SELESAI DI 2024’

 

Presiden Joko Widodo memimpin Sidang Kabinet Paripurna terkait Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (2/3/2023). Dalam arahannya, Jokowi meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menjelaskan secara detail RKP tahun depan.

 

"Yang paling penting satu saja untuk urusan ini jangan sampai ada pembangunan atau program yang tidak terselesaikan di 2024 agar semuanya menuju 2024 itu bisa kita selesaikan," ujarnya.

 

Kemudian, Jokowi lantas memberikan pesan berkaitan dengan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi. Kepala negara menegaskan kalau inti dari reformasi birokrasi adalah rakyat terlayani.

 

"Rakyat terlayani dengan baik secara efektif dan akuntabel," kata Jokowi.

 

JOKOWI RESMIKAN GROUNDBREAKING PLTA MENTARANG INDUK

 

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Mentarang Induk di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, Rabu (1/3), dengan anggaran Rp40 triliun.

 

PLTA Mentarang Induk ini dibangun oleh PT Kayan Hydropower Nusantara, serta masuk proyek strategis nasional (PSN).

 

"Pagi hari ini groundbreaking pembangkit listrik tenaga air, PLTA Mentarang Induk dari PT Kayan Hydropower Nusantara secara resmi saya nyatakan dimulai," ujarnya melalui siaran Youtube Sekretariat Presiden, hari ini.

 

Dengan peresmian ini maka pekerjaan konstruksi PLTA akan dimulai dan ditargetkan rampung tujuh tahun kemudian pada 2030. Ia menjelaskan proyek ini dikerjakan oleh konsorsium Indonesia dan Malaysia.

 

"Menunjukkan kita sebagai saudara serumpun betul-betul bisa bekerja sama dengan baik dan kita harapkan nanti tujuh ahun lagi akan selesai," ungkapnya.

 

Menurutnya, PLTA ini akan terintegrasi dengan Kawasan Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Dengan begitu, produk yang dihasilkan KIPI adalah produk hijau lantaran listriknya dipasok PLTA yang emisi karbonnya rendah.

 

"Produk yang memiliki harga yang premium tapi kompetitif karena energinya dari energi hijau, dari Sungai Mentarang di Malinau," ujarnya.

 

"Dari Mentarang disambungkan dengan kawasan yang ada di Bulungan, disambungkan oleh transmisi, bukan pekerjaan mudah dan membutuhkan anggaran biaya yang tidak kecil US$2,6 miliar. Kalau dirupiahkan kira-kira Rp40 triliun. Sebuah nilai yang sangat besar sekali" imbuhnya.

 

Jokowi berharap PLTA ini menjadi langkah transformasi ekonomi Indonesia menuju ekonomi hijau, di mana RI punya kekuatan besar.

 

Pasalnya, yang akan dibangun di KIPI Bulungan adalah pabrik baterai untuk kendaraan listrik (EV), mobil listrik, alumunium hingga petrokimia.

 

"Alumuniumnya nanti alumunium hijau karena dari energi hijau. Ada (pabrik) petrokimia yang juga semuanya dimulai. Artinya apa, listriknya siap, kawasan industrinya siap, sehingga begitu disambung itulah masa depan Indonesia," pungkasnya.

 

 

JOKOWI TEMUI PERWAKILAN WARGA BERDEMO SAAT PERESMIAN TOL SEMARANG-DEMAK

 

Dalam perjalanan menuju lokasi peresmian Jalan Tol Semarang-Demak di Gerbang Tol Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Sabtu (25/02/2023), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melihat sejumlah kelompok masyarakat membentangkan spanduk yang bertuliskan aspirasi mereka.

 

Merespons aksi masyarakat tersebut, Presiden meminta Asisten Ajudan Presiden Kompol. Syarif Muhammad Fitriansyah untuk mengundang perwakilan dari kelompok masyarakat tersebut untuk berdialog.

 

“Nanti undang tiga orang perwakilan,” ucap Presiden kepada Syarif saat itu.

 

Usai peresmian, Presiden pun bertemu dengan perwakilan masyarakat yang menyampaikan aspirasi tersebut. Saat pertemuan, perwakilan masyarakat menyampaikan kepada Presiden Jokowi terkait permasalahan pencairan ganti rugi lahan mereka yang terdampak.

 

Dalam keterangan terpisah, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menjelaskan bahwa pemerintah akan segera menindaklanjuti permasalahan tersebut. Presiden Jokowi juga telah memerintahkan kementerian terkait untuk segera menyelesaikan hal tersebut.

 

“Kalau bisa selesai dalam waktu dekat, tidak berlarut-larut. Presiden memerintahkan kepada saya dan Bapak Mensesneg untuk segera diselesaikan masalah ini. Jangan sampai masyarakat rugi menunggu,” kata Hadi.

 

Lebih lanjut, Hadi menjelaskan bahwa BPN setempat akan mengawal dan mendampingi masyarakat dalam proses pencairan tersebut. Hadi juga menargetkan pada minggu ini permasalahan tersebut bisa selesai.

 

“Minggu ini saya kira sudah selesai. Tadi Kepala BPN juga sudah saya panggil untuk menyupervisi, mendampingi ke pengadilan kemudian uang segera diserahkan,” lanjutnya.

 

Sementara itu, perwakilan masyarakat yang bertemu dengan Presiden, Fathoni, mengaku bersyukur atas pertemuannya dengan Presiden Jokowi hari ini. Menurutnya, melalui pertemuan ini, permasalahan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat telah menemukan titik terang.

 

“Dengan rawuh-nya (kedatangan) Bapak Presiden, ini menjadi solusi buat kami. Tadi Bapak Presiden sudah menjanjikan insyaallah selesai, tidak ada masalah,” ujar Fathoni.

 

                

 

JOKOWI TERIMA DELEGASI WORLD WATER COUNCIL DI ISTANA MERDEKA

 

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima Presiden World Water Council, Loic Fauchon, dan delegasi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (15/02/2023). Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo antara lain menekankan enam topik yang harus dibahas dalam penyelenggaraan World Water Forum ke-10 di Bali tahun 2024 mendatang, salah satunya adalah kebutuhan air untuk manusia dan lingkungan.

 

“Kami dari World Water Council dan juga dari National Organizing Committee untuk World Water Forum Ke-10 di Bali tahun 2024, baru saja diterima oleh Bapak Presiden. Beliau memesankan kepada enam topik yang harus dibahas di dalam World Water Forum nanti, di antaranya adalah kebutuhan air untuk human dan environment,” ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam keterangannya selepas mendampingi Presiden dalam pertemuan.

 

Menurut Menteri PUPR, topik kebutuhan air untuk manusia dan lingkungan menjadi perhatian karena Presiden Jokowi memandang saat ini dunia sudah menghadapi krisis air global. Oleh karena itu, Presiden berharap World Water Forum ke-10 di Bali nanti dapat menghasilkan sejumlah rekomendasi nyata.

 

“Beliau melihat the global water crisis sekarang ini sudah kita hadapi. Untuk itu, beliau berharap World Water Forum Ke-10 nanti tidak hanya sebagai conference biasa, tapi juga menghasilkan concrete recommendations untuk dilakukan aksinya,” ungkap Menteri PUPR.

 

Lebih lanjut, Menteri PUPR menyampaikan bahwa pada Senin-Selasa 15-16 Februari ini, akan dimulai pertemuan awal yang akan dihadiri oleh seluruh Dewan Gubernur World Water Council yang terdiri atas 56 orang. Selain itu, pertemuan perdana ini juga akan dihadiri lebih dari 1.400 orang peserta.

 

“Mudah-mudahan kick-off meeting ini bisa berjalan dengan baik untuk bisa menggerakkan semua. Jadi tujuannya adalah memobilisasi, menggerakkan semua stakeholders di water sector untuk lebih aware terhadap problem-problem pengelolaan sumber daya air,” imbuh Menteri Basuki.

 

Sementara itu, Presiden World Water Council, Loic Fauchon, menyampaikan apresiasinya atas dukungan Presiden Joko Widodo dan seluruh pemangku kepentingan di Indonesia dalam bidang air. Ia pun mengajak semua pihak untuk mempersiapkan penyelenggaraan World Water Forum ke-10 di Bali dengan baik.

 

“Kita harus mempersiapkan World Water Forum berikutnya yang akan diadakan di Bali tahun depan dan bersama-sama dalam proses koordinasi kita mencoba memberikan solusi baru, respons baru yang memungkinkan kita meningkatkan akses air untuk miliaran orang,” ujarnya.

 

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut yaitu Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

 

                

 

EDY RAHMAYADI TEMUI JOKOWI BAHAS F1 POWERBOAT WORLD CHAMPIONSHIP

 

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat hari ini. Kedatangan Edy itu salah satunya untuk membahas ajang F1 Powerboat World Championship yang bakal digelar di Dana Toba pada 24 - 26 Februari 2023.

 

"(Kesiapannya) sudah 95 persen," ujar Edy saat ditemui wartawan usai pertemuan dengan Jokowi, Selasa, 14 Februari 2023.

 

Saat diminta rincian pembahasan dengan Jokowi, Edy menolak membahasnya. Ia menyebut pihaknya hanya sebagai penyedia tempat saja.

 

"Bukan domain saya, ya. Saya hanya yang punya tempat, lah. pak Wamen, ya, Pak Wamen. Nanti saya salah (kalau menjelaskan), karena yang bayar Menteri Keuangan," kata Edy.

 

F1 Powerboat Buat Danau Toba Jadi Wisata Kelas Dunia

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan ajang F1 Powerboat H2O yang akan digelar di Danau Toba bisa menjadikan destinasi wisata di Sumatera Utara itu sejajar dengan destinasi wisata dunia lainnya. Sebab, ajang sport tourism itu bertaraf internasional.

 

"Kami yakin dengan atraksi ini akan memicu serta memacu Danau Toba sebagai destinasi unggulan yang bisa disejajarkan dengan destinasi dunia lainnya dan menjadi tambahan selain Bali. Menjadi destinasi yang must visit (wajib dikunjungi) untuk Indonesia," kata Sandiaga.

 

Danau Toba dipilih menjadi lokasi F1 Powerboat H20 karena destinasi itu merupakan destinasi super prioritas yang memiliki pemandangan alam dan budaya yang indah dengan masyarakatnya yang beragam.

 

Selain itu, meski sudah menjadi destinasi super prioritas di Indonesia, Danau Toba memerlukan sebuah acara berkelas dunia untuk meningkatkan daya tarik untuk wisatawan, setelah Mandalika dengan Moto GP dan Borobudur dengan ASEAN Tourism Forum. Mandalika dan Borobudur juga merupakan destinasi super prioritas.

 

"Kita melihat bahwa acara ini super efektif dalam mempromosikan destinasi wisata. Bukan hanya Nusantara, tapi, juga dunia," kata Sandiaga.

 

Persiapan Acara

F1 Powerboat H20 di Danau Toba digelar pada 24-26 Februari 2023 dan lokasi utama gelaran ini berada di area pelabuhan Mulia Raja Napitupulu dan lapangan Sisingamangaraja, Balige.

 

F1 Powerboat merupakan Kejuaraan Dunia Perahu Motor Formula 1 (F1) yang diselenggarakan oleh Union Internationale Motonautique dan disponsori H20. Balapan menggunakan perahu motor super cepat.

 

Kementerian terus mengejar pembangunan di sektor interkoneksi seperti beroperasinya beberapa pelabuhan, Bandara Silangit dan adanya jalan tol yang akan menghubungkan dari Kualanamu, Medan menuju Pematangsiantar sampai ke area Toba. Pengerjaan infrastruktur saat ini sudah mencapai tahap akhir untuk dry paddock (area pakir kapal di darat) dan wet paddock (area parkir di permukaan air).

 

Penyelenggara juga sudah memasang kursi untuk area penonton yang ditargetkan mencapai 25.000 orang. Dari angka itu, ditargetkan 10 persen adalah wisatawan mancanegara.

  

JOKOWI SINGGAHI TAMAN BUNG KARNO SEBELUM MENUJU BENDUNGAN DANU KERTHI BULELENG

 

Setelah meresmikan Jalan Pintas (Shortcut) Batas Kota Singaraja-Mengwitani, Buleleng, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Iriana Jokowi melanjutkan perjalanan menuju Bendungan Danu Kerthi, Buleleng, Bali, Kamis (02/02/2023).

 

Namun dalam perjalanan tersebut, Presiden Jokowi meminta kepada Asisten Ajudan Presiden Kapten Inf. Mat Sony Misturi agar rombongan berhenti di Ruang Terbuka Hijau Taman Bung Karno.

 

Di sini, Presiden melihat prasasti tentang riwayat hidup Bung Karno dan juga tulisan Bung Karno yang ditulis pada 6 Juni 1957. Selain itu, Presiden juga melihat patung Bung Karno.

 

Sebelum meninggalkan kawasan tersebut, Presiden dan Ibu Iriana berfoto bersama warga dan membagikan buku-buku dan kaus.

 

  

15 KEWENANGAN OJK DIBERIKAN JOKOWI UNTUK PENYIDIKAN KASUS PIDANA JASA KEUANGAN

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 15 kewenangan selaku penyidik tindak pidana sektor jasa keuangan.

 

Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan. Beleid itu diteken Jokowi pada 30 Januari 2023.

 

"Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya," ujar Jokowi dalam pasal 1 PP 5/2023, dikutip Selasa (31/1).

 

Dalam beleid itu, penyidik tindak pidana sektor jasa keuangan terdiri dari pejabat penyidik pada Polri dan OJK. Penyidik OJK terdiri atas pejabat penyidik Polri, pejabat pegawai negeri sipil tertentu, dan pegawai tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik.

 

Apabila dirinci, 15 wewenang penyidik OJK terdiri dari, pertama, menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan.

 

Kedua, melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

 

Ketiga, melakukan penelitian terhadap setiap orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan.

 

Keempat, memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan.

 

Kelima, meminta kepada instansi yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap warga negara Indonesia dan/atau orang asing serta penangkalan terhadap orang asing yang disangka melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

 

Keenam, melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain terkait dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

 

Ketujuh, meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan yang sedang ditangani.

 

Kedelapan, melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan.

 

Kesembilan, memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari setiap orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan.

 

Kesepuluh, meminta data, dokumen, atau alat bukti lain baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi atau penyelenggara jasa penyimpanan data dan/ atau dokumen.

 

Kesebelas, meminta keterangan dari lembaga jasa keuangan tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

 

Kedua belas, meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

 

Ketiga belas, melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal berupa tindak pidana di sektor jasa keuangan.

 

Keempat belas, meminta bantuan aparat penegak hukum lain.

 

Terakhir, menyampaikan hasil penyidikan kepada jaksa untuk dilakukan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

             

 

INDONESIA SIAP GELAR FIFA U-20 HINGGA ANOC WORLD BEACH GAMES 2023

 

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas (ratas) untuk memastikan kesiapan Indonesia untuk menggelar tiga ajang olahraga internasional pada tahun 2023. Ketiga ajang tersebut adalah Piala Dunia Sepak Bola U-20 FIFA 2023, Piala Dunia Bola Basket FIBA 2023, dan ANOC World Beach Games 2023.

 

“Bapak Presiden memberikan arahan hal-hal yang belum bisa diselesaikan, segera diselesaikan. Paling lambat akhir bulan ini, saya diminta untuk melaporkan kembali kalau ada hal-hal yang masih belum,” kata Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainuddin Amali dalam keterangan pers usai mengikuti ratas, Rabu (25/01/2023), di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

 

Menpora mengungkapkan, secara keseluruhan persiapan penyelenggaraan tiga kompetisi olahraga antarnegara ini telah berjalan dengan lancar.

 

“Secara keseluruhan ini sudah dalam kondisi siap, tinggal ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian kita,” ujarnya.

 

Untuk penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U-20, kata Menpora, pemerintah telah merenovasi enam stadion yang disiapkan untuk jadi tuan rumah ajang olahraga internasional tersebut. Keenam stadion tersebut adalah Stadion Jakabaring di Palembang, Sumatera Selatan; Stadion Utama Gelora Bung Karno di DKI Jakarta; Stadion Si Jalak Harupat di Bandung, Jawa Barat; Stadion Manahan di Solo, Jawa Tengah; Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya, Jawa Timur; serta Stadion Kapten I Wayan Dipta di Gianyar, Bali.

 

“Selanjutnya, tidak ada masalah apa-apa lagi karena semua sudah jalan. Kementerian PUPR [Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat] sudah menjalankan apa yang menjadi tugasnya untuk merenovasi semua stadion,” kata Menpora.

 

Menpora menambahkan, di dalam ratas juga dibahas mengenai tindak lanjut dari kebijakan FIFA yang memperbolehkan adanya upacara pembukaan dan penutupan pada ajang yang akan digelar pada bulan Mei dan Juni 2023 tersebut.

 

Untuk penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket FIBA 2023, kata Menpora, pemerintah telah menyiapkan Indoor Multifunction Stadium (IMS) Gelora Bung Karno sebagai venue pertandingan yang akan dihelat pada bulan Agustus dan September mendatang.

 

“Untuk FIBA juga tidak ada masalah, karena kita sudah punya tempat yang multifunction yang akan digunakan oleh FIBA,” kata Menpora.

 

Menpora menambahkan, persiapan untuk kompetisi ANOC World Beach Games 2023 yang akan digelar di Bali pada bulan Agustus mendatang juga berjalan dengan baik.

 

“Secara keseluruhan kita siap,” ujarnya.

 

Selain ketiga kompetisi internasional tersebut, kata Menpora, di dalam ratas juga dibahas persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh – Sumatera Utara Tahun 2024.

 

“Kita akan launching logo dan maskot di Aceh tanggal 28 dan di Sumatera Utara tanggal 29. Selanjutkan kita akan countdown,” tandasnya.

 

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari mengungkapkan bahwa gelaran ANOC World Beach Games akan diikuti dengan penyelenggaraan ANOC General Assembly.

 

“Akan ada selebrasi olahraga yang tertinggi dalam sejarah Indonesia yang pernah ada, diikuti oleh kurang lebih 130 negara dan dihadiri oleh 205 negara. Ini bertepatan dengan 78 tahun Indonesia merdeka,” kata Okto.

 

Okto menambahkan, kesempatan menjadi tuan rumah kompetisi olahraga multicabang terbesar setelah olimpiade musim panas dan musim dingin ini akan menjadi pijakan Indonesia untuk mengajukan diri menjadi tuan rumah olimpiade.

 

“Kami laporkan tadi ke Bapak Presiden semangatnya adalah bahwa kita sedang punya cita-cita untuk menjadi tuan rumah olimpiade musim panas. Ini akan menjadi stepping stone yang paling dekat untuk melihat bagaimana kesiapan dan juga respons yang positif, yang kita dapatkan dari para tamu nantinya,” tutur Okto.

 

Okto meyakini, gelaran ajang-ajang olahraga internasional di Indonesia ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, salah satunya di sektor pariwisata.

 

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, sejak tahun 2019 untuk menjemput kegiatan-kegiatan olahraga internasional ke Indonesia, diharapkan bisa mendorong perekonomian Indonesia lebih cepat lagi. Dan, ini dibuktikan ketika 2008 Asian Beach Games pertama kali diinisiasi di Indonesia, ternyata mampu mengembalikan kepercayaan Bali pascabom Bali,” tandas Okto.

 

               

 

JOKOWI BAHAS UPAYA PENINGKATAN KERJA SAMA DENGAN KETUA MAJELIS NASIONAL KORSEL

 

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melaksanakan pertemuan dengan Ketua Majelis Nasional Korea Selatan (Korsel), Kim Jin-pyo, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (18/01/2023) sore. Dalam pertemuan tersebut, Presiden antara lain membahas peningkatan hubungan kerja sama kedua negara yang telah berlangsung baik selama setengah abad.

 

“Dalam pertemuan tersebut kami berbicara bagaimana hubungan baik antara Korea dengan Indonesia yang sudah terlaksana atau berlangsung selama 50 tahun. Ini momentumnya di tahun 2023 ini agar bisa meningkatkan, mengeratkan hubungan antara Indonesia dan Korea,” ucap Ketua DPR RI Puan Maharani dalam keterangannya usai pertemuan.

 

Dalam bidang perdagangan, Ketua DPR RI berharap dengan disahkannya Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) pada 1 Januari 2023, hubungan kerja sama perdagangan Indonesia dan Korea Selatan juga dapat meningkat.

 

“Sejak 1 Januari yang lalu sudah berlaku IK-CEPA sehingga memang hubungan kerja sama perdagangan Indonesia dan Korea diharapkan lebih bisa meningkat dan membaik di tahun-tahun yang ke depan,” kata Puan.

 

Di samping itu, Indonesia dan Korea Selatan juga berharap agar kedamaian dan harmoni di Semenanjung Korea bisa terjaga.

 

Sementara itu, Presiden Jokowi turut meminta dukungan Korea Selatan atas keketuaan ASEAN yang pada tahun ini dipegang oleh Indonesia.

 

“Permintaan dari Bapak Presiden Jokowi kepada Ketua DPR Korea dan pemerintah Korea untuk mendukung keketuaan atau presidensi keketuaan KTT ASEAN saat ini dipegang oleh Indonesia atau Presiden Jokowi,” jelas Puan.

 

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Duta Besar RI untuk Republik Korea Gandi Sulistiyanto.

 

 

 

SALUT DENGAN PAK SUBARI, PAK GANJAR KAGET TERIMA 1.800 METER HIBAH TANAH DARI WARGA BUAT KELOMPOK TANI

 

Sebuah video yang memperlihatkan interaksi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan salah satu masyarakat, viral di media sosial. Bagaimana tidak, warga ini mengungkapkan keinginannya untuk hibahkan tanah miliknya.

 

Hal tersebut sukses membuat Ganjar kaget. Terlebih luas tanah yang hendak dihibahkan tidak sedikit. Lantas bagaimana video Ganjar Pranowo kaget mendengar warga ini ingin hibahkan tanahnya untuk kelompok tani?

 

Warga Ingin Hibahkan Tanahnya

 

"Ini tanahnya kamu?" tanya Ganjar Pranowo.

 

"Iya," jawab Pak Subari.

 

"Lah kok dihibahkan. Kenapa dihibahin?" tanya Ganjar.

 

"Ini kan dihibahkan akan kebutuhan kelompok tani," jawabnya.

 

Luas Tanah Tak Sedikit

 

"Berapa luasnya?" tanya Ganjar.

 

"Ya segitu, secukupnya saja," kata Pak Subari.

 

"Secukupnya, lah tanah Anda berapa luasnya?" tanyanya lagi.

 

"Tanah saya gak begitu luas, cuma dari sini sampai sana," jelasnya.

 

"Gak begitu luas itu berapa hektare?" tanya Ganjar lagi.

 

"Kurang tahu luasnya," jawabnya.

 

Mengaku Ikhlas

 

"Kamu ikhlas tanahnya dibagi, jadi nanti kepemilikannya jadi di kelompok tani?" kata Ganjar.

 

"Iya," jawab Pak Subari.

 

"1.800 meter, kamu ikhlas?" ulang Ganjar.

 

"Ini ada suratnya?" tanya Ganjar.

 

"Ada," jawab Pak Subari.

 

"Oh ada, maksudnya dihibahkan perjanjiannya dan manfaat," jelas Ganjar.

 

Diberi Nama Embung Subari

 

"Aku usul nanti ini (embung) dinamakan Subari. Iya Pak ya?" kata Ganjar.

 

"Oh nggih, nggih (Oh iya, iya)," jawab Pak Subari.

 

"Besok ini dinamakan Embung Subari," ulang Ganjar Pranowo.

 

Sebuah video yang memperlihatkan interaksi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan salah satu masyarakat, viral di media sosial.

 

Bagaimana tidak, warga ini mengungkapkan keinginannya untuk hibahkan tanah miliknya.