LUHUT KENA TEGUR JOKOWI, KENAPA?

 

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengaku ia pun pernah kena tegur Presiden Jokowi. Hal ini terjadi saat ia lebih memilih pakai sepatu impor ketimbang produk lokal.

 

Jokowi menegur Luhut terkait merek sepatu yang dipakai oleh sang Menko Marves tersebut. Luhut menceritakan saat itu ia menggunakan sepatu dari brand kenamaan luar negeri asal Italia Salvatore Ferragamo.

 

"Dulu saya itu gak pernah pakai sepatu dalam negeri karena gak cocok menurut saya. Jadi saya pakai sepatu brand, pernah Presiden (Jokowi) tegur saya 'Pak Luhut pakai sepatu apa?'. Saya bilang, 'Salvatore Ferragamo Pak'," kata Luhut dalam acara Anugerah Bangga Buatan Indonesia (ABBI), Selasa (13/12).

 

Cerita Luhut tersebut disambut tawa tamu undangan yang hadir. Setelah jujur sempat kena 'semprot' Presiden Jokowi karena tak pakai produk lokal, akhirnya Luhut menemukan sepatu buatan dalam negeri yang cocok.

 

Meski sebelumnya menganggap tidak pernah cocok dengan sepatu dalam negeri, Luhut bahkan kini berani mengklaim sepatu dari brand lokal pilihannya itu lebih nyaman ketimbang Salvatore Ferragamo.

 

"Tiba-tiba setahun yang lalu saya ketemu sepatu Indonesia, yang saya pakai sekarang. Itu jauh lebih enak dari Salvatore Ferragamo. Jadi artinya apa? Itu bisa. Kalau kita pakai dalam negeri kenapa, apa salahnya? Jadi saya minta teman-teman sekalian, ayo kita harus jadi bangsa yang cinta pada produk dalam negeri," jelasnya.

 

Sang Menko Marves juga mengajak kepada seluruh tamu undangan yang hadir untuk mencintai produk Indonesia. Menurut Luhut mencintai produk lokal bakal mendorong kemajuan bangsa.

 

"Saya ingin titip pada teman-teman, ayo kita bangga buatan Indonesia. Kalau kurang-kurang cantik sedikit ya ndak apa lah. Maksudnya bukan istri kita ya. Nanti kita masalah pula dibilang istri kita nggak cantik, istri perjuangan itu. Jadi teman-teman sekalian ayo kita dengan suasana yang sudah bagus begini, semua makin kompak, kita bangga," pungkas Luhut.

   

Presiden Joko Widodo menegur otoritas imigrasi yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait dengan layanan visa dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas).

 

Presiden menyebut bahwa banyak keluhan yang masuk mengenai urusan imigrasi sehingga dia mengharapkan perubahan total dalam pelayanan imigrasi menjadi lebih memudahkan dan melayani.

 

Hal ini diungkapkan ketika memimpin rapat bersama jajarannya yang secara khusus membahas mengenai visa on arrival (VoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas), Jumat (9/9/2022).

 

"Jadi yang kita lihat dan disampaikan ke saya, banyak, baik dari investor, baik mengenai turis, baik mengenai orang yang ingin dapat kitas izin tinggal, auranya yang saya rasakan itu, imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol," tegas Jokowi.

 

"Sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan. Ini yang diubah total, harus. Yang seharusnya auranya adalah memudahkan dan melayani. Harus berubah total. Kalau kita ingin investasi datang, turis datang, harus diubah," lanjutnya.

 

Jokowi berpandangan seharusnya dalam hal pemberian visa atau Kitas kepada para investor dilihat juga besarnya investasi, jumlah lapangan kerja yang terbuka, hingga kontribusi terhadap ekonomi maupun peningkatan ekspor.

 

Presiden bahkan memberikan contoh sejumlah negara yang mempermudah visa dan izin tinggal bagi para warga negara asing yang memiliki kemampuan ekonomi maupun keahlian khusus.

 

"Jadi orang diberikan, baik itu yang namanya visa, yang namanya kitas-kalau kita ya-mereka melihat itu. Kalau dia investor, investasinya berapa, sih? Dia lihat, negara itu pasti lihat. Dia membuka lapangan kerja berapa ribu orang, sih? Atau memberikan kontribusi terhadap ekonomi kita berapa, sih? Orientasinya mesti harus ke sana. Atau meningkatkan ekspor berapa, sih?" tegasnya.

 

Melihat masalah ini, Jokowi menegaskan dirinya ingin kembali memastikan agar pelayanan imigrasi lebih melayani dan meninggalkan gaya-gaya lama.

 

Menurut Presiden, visa maupun Kitas bagi para investor maupun tenaga ahli asing diyakini akan memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia.

 

"Ini yang begini-begini ini bermanfaat sekali bagi rakyat kita. Kita harus mulai betul-betul, Pak Menteri, mengubah ini, Pak. Ganti itu kalau kira-kira memang enggak punya kemampuan untuk reform seperti itu, ganti semuanya dari dirjen sampai bawahnya, ganti, akan berubah. Kalau ndak, enggak akan berubah," ucapnya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.