Tampilkan postingan dengan label BNPB Satgas PMK. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label BNPB Satgas PMK. Tampilkan semua postingan

  




PUTUS PMK, 2023 PEMPROV JATENG TARGETKAN VAKSIN BAGI 2,4 JUTA TERNAK

 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen memutus penularan penyakit mulut dan kuku (PMK) secara sistematis. Pada 2023 ini, sebanyak 2,4 juta ekor sapi ditargetkan memeroleh suntikan vaksin.

 

Hal itu disampaikan Asisten Ekonomi Pembangunan Setda Jateng Sujarwanto Dwiatmoko, saat Kick Off Pengendalian dan Penanggulangan PMK 2023 yang serentak dilaksanakan di 29 provinsi. Di Jateng, kegiatan itu mengambil tempat di Badan Usaha Milik Petani (BUMP) PT Nyawiji Ki Semar, Desa Kadirejo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, Sabtu (28/1/2023).

 

“Kami berharap dengan dilakukan vaksinasi ini, akan dapat mencegah penularan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak berkuku belah, sehingga harapannya ke depan Provinsi Jateng secepatnya dapat terbebas dari penyakit tersebut,” ujar Sujarwanto.

 

Ia mengatakan, Jateng adalah sentra produsen sapi terbesar nomor dua setelah Jawa Timur. Karenanya, dampak dari PMK tidak hanya menginfeksi ternak, namun juga berpengaruh pada perekonomian daerah dan pendapatan peternak, serta kebutuhan pangan hewani masyarakat.

 

Ditambahkan, berdasarkan data dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, populasi hewan rentan atau dapat tertular PMK di Jateng sebanyak 8.286.530 ekor. Jumlah itu terdiri dari sapi potong sebanyak 1,87 juta ekor, sapi perah 142,51 ribu ekor, kerbau 58,19 ribu ekor, kambing 3,79 juta ekor, domba 2,33 juta ekor, dan babi 88,29 ribu ekor.

 

“Ternak tersebut dipelihara oleh 2,17 juta penduduk Jateng dan jika kita kalkulasikan, maka nilai aset ternak di Jateng ini senilai Rp43,75 triliun, sehingga penanganan PMK dan penyakit hewan lainnya mendapatkan atensi khusus dari Pemerintah Provinsi Jateng,” urainya.

 

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Jateng, Agus Wariyanto menyampaikan, vaksinasi untuk 2,4 juta ekor ternak diberikan pada ternak yang belum divaksin maupun vaksin lanjutan. Hingga kini, total pelaksanaan vaksinasi PMK telah mencapai 1.359.801 dosis atau 91,2 persen dari distribusi vaksin, yang diterima dari Kementerian Pertanian.

 

Lebih lanjut Agus menyampaikan, untuk penanganan PMK, Pemprov Jateng telah melakukan beberapa upaya, di antaranya pembentukan tim Satgas PMK, dan pembentukan Kelompok Kerja URC PMK di Disnakeswan. Kemudian, Investigasi lapangan atas laporan terduga PMK dari kabupaten/ kota berupa penelusuran kejadian kasus dan pengambilan sampel, memperketat lalu lintas ternak di 10 titik perbatasan.

 

Selain itu, dilakukan pula peningkatan biosekuriti di UPT Budidaya dan Pembibitan Ternak, distribusi vaksin, obat-obatan, desinfektan, dan sarana prasarana medik keswan.

 

Adapula gerakan meningkatkan upaya Jogo Ternak, agar penanganan PMK ini dapat sinergi antara pihak pemerintah dan peternak. Terakhir, melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) kepada peternak, dan pelatihan untuk petugas.

 

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Kementerian Pertanian, Syamsul Ma’arif menyampaikan, Kementan dan pemerintah daerah berkomitmen mempercepat pelaksanaan vaksinasi PMK, agar target pengendalian PMK dapat tercapai.

 

“Kegiatan Kick Off Vaksinasi dan Penandaan Ternak ini merupakan kegiatan awal, untuk menguatkan kembali tekad dan kerja kita semua, untuk melanjutkan program penanggulangan wabah PMK di Indonesia,” ungkap Syamsul.

 

Pada kegiatan ini juga dilakukan penyerahan bantuan secara simbolis kepada peternak, sebanyak 127 ribu liter desinfektan untuk 35 kabupaten/ kota, dan 159 ribu botol obat-obatan.


                                           

Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Letjen TNI Suharyanto mengatakan, Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk menerapkan lockdown di tingkat kecamatan sebagai upaya penanganan wabah penyakit mulut dan kuku.

"Bagi provinsi yang kecamatannya ternyata sudah terinfeksi lebih dari 50 persen ini tidak boleh ada pergerakan hewan dari satu titik ke titik lain, jadi semuanya di-lockdown," kata Suharyanto dalam rapat koordinasi penanganan wabah PMK melalui kanal YouTube Pusdalops BNPB, Jumat (24/6/2022).

Suharyanto meminta TNI dan Polri untuk memastikan tidak ada pergerakan hewan ternak dari satu titik ke titik lain di daerah berstatus merah.

Ia juga meminta pemerintah daerah untuk memberikan edukasi terkait wabah PMK kepada masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha.

"Mohon diperkuat lagi komunikasi publik oleh para pimpinan daerah di wilayah masing-masing, sehingga masyarakat tetap tenang, masyarakat tetap waspada dan menyadari sepenuhnya terkait dengan penanganan penyakit mulut dan kuku ini," ujarnya.

Suharyanto mengatakan, saat ini, terdapat 15 provinsi yang belum terdeteksi wabah PMK. Untuk itu, ia mengimbau pemerintah daerah untuk menjaga pintu masuk dan memonitor lalu lintas hewan ternak yang masuk ke wilayah mereka.

"Untuk sementara sampai dengan penyakit mulut dan kuku ini teratasi, mohon itu dijadikan, ditutup dulu batas-batas kabupaten/kota apalagi yang belum terkena penyakit mulut dan kuku," tuturnya.

Lebih lanjut, Suharyanto menambahkan, pihaknya memantau perkembangan harga daging di daerah agar penanganan wabah PMK tak membuat masyarakat panik.

"Tidak menimbulkan kelangkaan daripada harga kebutuhan pokok masyarakat terutama harga daging," ucapnya.