TRANSISI PANDEMI, JOKOWI MINTA MASYARAKAT TETAP WASPADA

 

emerintah resmi mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada akhir tahun 2022. Memasuki masa transisi ini, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran terkait untuk tetap waspada dan berhati-hati dalam mengambil kebijakan agar tetap menjaga stabilitas perekonomian Indonesia.

 

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi pada Rapat Koordinasi Nasional Transisi Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) Tahun 2023, Kamis (26/01/2023), di Gedung AA Maramis, Jakarta Pusat.

 

“Setelah PPKM kita cabut di akhir tahun 2022, masa ini adalah masa transisi dan kita tetap harus waspada, hati-hati dalam memutuskan kebijakan, utamanya ekonomi yang sekarang ini kita berada pada posisi yang sangat baik,” ujar Presiden.

 

Presiden menyampaikan, di tengah upaya penanganan pandemi di tahun 2022 lalu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.

 

“Kuartal III berada di angka 5,72 dan year on year di tahun 2022, seperti tadi Pak Menko Airlangga menyampaikan 5,3 [persen], kalau itu tercapai sebuah prestasi yang sangat baik yang bisa kita capai,” ujarnya.

 

Pada kesempatan itu, Presiden pun menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang bekerja bersama selama tiga tahun dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi dari tingkat pusat hingga ke tingkat desa.

 

“Saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak-Ibu semuanya dan seluruh jajaran dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa, yang telah bekerja keras selama tiga tahun dalam menangani pandemi maupun mengatasi ekonomi kita.  Sebuah tantangan yang sangat berat, sebuah persoalan yang sangat sangat berat yang kita hadapi saat itu, dan tidak ada standarnya, tidak ada pakemnya, karena memang kita semuanya belum memiliki pengalaman dalam menangani pandemi ini,” tandasnya.

 

Turut hadir dalam acara ini Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Panglima TNI Yudo Margono, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.

 

               

 

4 LANGKAH JITU JOKOWI SUKSES TANGANI PANDEMI

 

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memaparkan sejumlah langkah yang diambil pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang melanda sejak tahun 2020.

 

Langkah pertama yang diambil pemerintah, kata Presiden, adalah melakukan manajemen makro dan mikro secara efektif sehingga semua pihak ikut serta menangani pandemi COVID-19.

 

“Saya melihat semuanya kita ini bekerja karena tertekan oleh persoalan, tertekan oleh masalah, semuanya bekerja. Itu yang tidak saya lihat sebelum-sebelumnya,” ujar Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transisi Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) Tahun 2023, di Gedung AA Maramis, Jakarta, Kamis (26/01/2023).

 

Presiden mengatakan, Indonesia dan seluruh negara belum memiliki pengalaman dalam mengatasi pandemi. Presiden mengisahkan, di saat sebagian besar menteri menyarankan untuk melakukan lockdown ia memiliki pertimbangan lain.

 

“Hitungan saya, dalam 2 atau 3 minggu rakyat sudah enggak bisa memiliki peluang yang kecil untuk mencari nafkah, semuanya ditutup, negara tidak bisa memberikan bantuan kepada rakyat, apa yang terjadi? Rakyat pasti rusuh. Itu yang kita hitung sehingga kita putuskan saat itu tidak lockdown,” ungkap Presiden.

 

Langkah kedua, sinergi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga TNI dan Polri. Hal tersebut dapat terlihat dari jumlah vaksin COVID-19 yang telah disuntikkan kepada masyarakat yang sudah mencapai 448 juta suntikan.

 

“Itu semuanya bisa kita lakukan dan kita melihat TNI dan Polri betul-betul bekerja melampaui tugas intinya. Ke kampung-kampung ngajakin rakyat untuk mau divaksin, bukan pekerjaan yang mudah,” ucap Presiden.

 

Langkah ketiga, melakukan manajemen “gas dan rem” dalam rangka menyeimbangkan penanganan di sektor kesehatan dan pemulihan ekonomi. Presiden menyebut langkah tersebut bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan.

 

“Begitu hitungan salah sedikit, ekonomi akan jatuh. Tetapi begitu gasnya terlalu kencang juga pandeminya bisa naik. Itulah yang kita lakukan menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi yang semuanya menekan manajemen negara, tidak mudah,” ujarnya.

 

Langkah keempat, pemerintah melakukan keputusan dan kecepatan bertindak dalam menangani pandemi COVID-19.

 

“Kita harus melakukan keputusan dan cepat bertindak, ini yang juga tidak mudah. Kecepatan bertindak sesuai dengan data-data lapangan yang ada, tidak mudah,” pungkasnya.

 

  

NASIB PENCABUTAN PPKM DI UMUKAN JOKOWI HARI INI

 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan nasib Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat besok (30/12).

 

"Ada update [PPKM], Pak Presiden akan press conference hari Jumat. Jadi sama saya juga nanti," kata Budi di RSAB Harapan Kita, Jakarta Barat, Kamis (29/12).

 

Mengenai wacana penghapusan pembiayaan Covid-19 pada 2023 mendatang, Budi mengatakan belum ada keputusan final.

 

"Jadi itu belum confirmed. Itu juga belum dibahas yang vaksin berbayar [pada 2023], jadi sampai sekarang vaksin masih gratis, yuk cepat-cepat," ujarnya.

 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan kemungkinan kebijakan PPKM di Indonesia disetop total pada awal Januari 2023 mendatang.

 

Kendati demikian, Mahfud belum menjelaskan pertimbangan dan kajian yang melatarbelakangi PPKM disetop.

 

Dia menyampaikan itu tak lama setelah Presiden Jokowi terlebih dahulu memberikan sinyal menghentikan PPKM di Indonesia.

 

Jokowi menyebut pertimbangan untuk menghentikan PPKM itu dilakukan mengingat jumlah kasus Covid-19 di Indonesia terus menurun.

 

Saat ini, PPKM masih berlaku Level 1 di seluruh Indonesia hingga 9 Januari 2023.

 

INDONESIA AJAK NEGARA G20 BANGKIT BERSAMA DARI BADAI COVID-19

Indonesia ajak negara G20 bangkit bersama dari badai COVID-19. Indonesia satu dari sedikit negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi saat badai COVID-19.

 

Hanya saja Indonesia mampu melanjutkan tren positif dengan mencapai pertumbuhan 5,1 persen pada Q1 2022.

 

Hal itu dijelaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

 

Indonesia mampu melanjutkan tren positif dengan mencapai pertumbuhan 5,1 persen pada Q1 2022.

 

“Indonesia meminta dukungan Anda untuk memastikan dunia pulih bersama, sehingga kita semua dapat berdiri lebih kuat menghadapi tantangan ke depan,” kata Airlangga lewat keterangannya di Jakarta, Minggu.

 

Ekspor Indonesia tercatat tumbuh sebesar 16,2 persen dan neraca perdagangan Indonesia mencapai 16,89 miliar dolar AS atau tertinggi dalam 15 tahun terakhir.

 

Hal tersebut diungkap Airlangga dalam sambutannya secara virtual pada pembukaan 2nd Sherpa Meeting atau Pertemuan Sherpa ke-2 di Labuan Bajo, NTT.

 

Kemajuan itu memungkinkan Indonesia untuk merebut kembali statusnya sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas.

 

Meskipun demikian, jika hanya sekedar pulih perekonomiannya, tentu saja tidak ada artinya.

Pada kesempatan tersebut, Airlangga berharap negara-negara anggota G20 atau Group of Twenty (G20), sebagai forum ekonomi global utama, harus bertindak bersama untuk mengatasi tantangan global yang multidimensi dan saling terkait.

 

Hal tersebut dikarenakan berbagai risiko dan tantangan global juga terus meningkat dan memicu pelambatan pemulihan ekonomi global.

 

Tantangan tersebut terkait dengan The Perfect Storm atau 5C yakni COVID-19, Conflict, Climate Change, Commodity Price, serta Cost of Living.

 

Pertumbuhan ekonomi global dikatakannya telah diprediksi turun. Bank Dunia pun memproyeksikan pertumbuhannya hanya mencapai 2,9 persen.

 

Ekonomi negara-negara berkembang akan mencapai tingkat pertumbuhan 3,4 persen pada 2022, setengah dari tingkat pertumbuhan 2021.

 

Airlangga menambahkan 2nd Sherpa Meeting yang saat ini berlangsung diharapkan bisa memberikan solusi untuk kesejahteraan global.

 

Menurutnya, G20 memiliki tanggung jawab untuk memikirkan negara lain dan menempatkan solusi di atas meja. Jutaan orang menderita akibat dampak konflik di Ukraina.

 

Jutaan orang di seluruh dunia mendambakan untuk memenuhi kebutuhan dasar akan makanan, tempat tinggal, dan keamanan.

 

“Rasa kemanusiaan kita harus menjadi yang terdepan dan utama di Labuan Bajo. Tanggung jawab kita adalah memberikan solusi untuk mengangkat orang dari keluhan mereka, memberikan harapan untuk kehidupan yang lebih baik, untuk memastikan tidak ada orang, negara, atau wilayah yang tertinggal,” tambah Airlangga.

 

Ia pun menuturkan tantangan global semakin meningkat.

 

Konsekuensi konflik memperburuk tantangan struktural seperti inflasi, ketahanan pangan, dan volatilitas pasar, dan pasokan energi. Terganggunya hal ini berdampak pada kehidupan dan peluang masyarakat di seluruh dunia.

 

Menurut Program Pangan Dunia PBB, lanjut Airlangga, meroketnya harga pangan dapat menyebabkan 323 juta orang di seluruh dunia menjadi sangat rawan pangan atau berisiko tinggi.

“G20 dapat mengambil tindakan untuk melindungi yang paling rentan di dunia dengan mengatasi gangguan pada produksi pertanian, rantai pasokan, dan perdagangan,” tuturnya.

 

Harga energi dan volatilitas pasar yang belum pernah terjadi sebelumnya, dikatakannya, juga menjadi agenda utama global.

 

Menurut International Energy Agency (IEA) dunia mungkin menghadapi krisis energi global pertama.

 

Kelompok produsen dan konsumen energi utama dapat bekerja sama untuk memastikan sistem energi yang lebih tangguh, di mana dunia harus saling mendukung untuk mencapai transisi yang aman dan berkelanjutan.

 

“Inflasi, ketahanan pangan dan energi akan menghambat ekonomi global, membuat pencapaian SDG's semakin sulit. Indonesia memperkirakan dibutuhkan USD4,3 triliun setiap tahun untuk mencapai tujuan kita. Sekali lagi, tanggung jawab kita sebagai forum ekonomi utama adalah untuk mencapai tujuan ini,” ujar Airlangga.

 

Meskipun konteksnya sulit, lanjutnya, kelompok yang beragam mampu membuat kemajuan.

 

Kepresidenan RI menghargai dukungan anggota untuk membentuk Dana Perantara Keuangan (FIF) untuk pencegahan dan manajemen kesiapsiagaan pandemi, yang diumumkan oleh Rapat Gugus Tugas Kesehatan dan Keuangan Gabungan bulan lalu.