BAWASLU KOTA SURABAYA INGATKAN MASYARAKAT LEWAT SMS AGAR TIDAK TERLIBAT DALAM KAMPANYE TERSELUBUNG ANIES BASWEDAN

 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya, Jawa Timur menyebar pesan singkat kegiatan politik Anies Baswedan di Masjid Al-Akbar Surabaya. SMS itu diterima sejumlah warga.

"Surat Bawaslu Jatim 123/PM.00.02/K.JI-38/03/2023 Tgl 13 Maret 2023 Melarang Masjid Al-Akbar untuk politik Anies Baswedan yang melanggar aturan Pemilu," bunyi pesan Bawaslu tersebut.

 

Salah satu warga yang menerima SMS itu adalah Achmad. Ia mengatakan pesan itu masuk ke ponselnya Jumat (17/3) pukul 12.45 WIB.

 

"Saya baru menerima SMS ini, saya lihat nomornya enggak ada, tapi ada nama [pengirimnya] dari Bawaslu," kata Achmad.

 

Ketua Bawaslu Kota Surabaya Agil Akbar membenarkan ada pesan singkat yang disebar ke sejumlah nomor mengenai larangan aktivitas politik di tempat ibadah.

 

Menurut Agil, sesuai PKPU 3 tahun 2022, tahapan kampanye baru dimulai November 2023 mendatang. Dan tempat ibadah termasuk lokasi yang dilarang.

 

"Kami sampaikan kalau tempat ibadah, pendidikan, Ini kan tempat yang tidak boleh dilakukan kampanye," kata Agil.

 

Bawaslu Kota Surabaya menyebar pesan singkat berisi imbauan agar Masjid tidak dijadikan tempat aktivitas politik. Pesan singkat disebar saat Anies Baswedan berkunjung ke Jawa Timur, Jumat (17/3).

 

Agil menyatakan acara Anies di Surabaya boleh digelar sepanjang tidak melanggar UU Pemilu. Salah satunya tidak melakukan sosialisasi di masjid atau tempat pendidikan.

 

Saat ini, Bawaslu Surabaya juga tengah mendalami apakah ada kegiatan politik atau tidak saat Anies Baswedan menjalani ibadah Salat Jumat di Masjid Al Akbar.

 

"Kalau Pak Anies belum menyampaikan ajakan memilih dia, berarti belum melanggar. Kami pastikan dulu orasinya ada ajakan memilih dia, kalau belum berarti tidak memenuhi unsur kampanye," sambungnya.

 

Anies Baswedan mengunjungi sejumlah daerah di Jawa Timur mulai hari ini, Jumat (17/3). Dia bakal menemui masyarakat untuk menyerap aspirasi jelang Pilpres 2024.

 

Ketua DPW Partai NasDem Jatim Sri Sajekti Sunjunadi mengatakan kunjungan Anies ke Jatim ini untuk memenuhi permohonan sejumlah elemen relawan dan pendukung mantan Gubernur DKI Jakrta itu.

 

Anies juga dijadwalkan akan silaturahmi dengan sejumlah tokoh masyarakat dan ulama di Jatim.

 

"Kunjungan Pak Anies ke Jatim untuk bersilaturahmi sekaligus menyapa simpul-simpul relawan dan pendukungnya di Jatim, yang kian hari semakin banyak dengan beragam latarbelakang dan tersebar di seluruh Jawa Timur," kata Janet

 

 

           

 

SARINGAN SAMPAH ERA ABAS, 5 TAHUN CUMA FOKUS PEMBEBASAN LAHAN

 

Pembangunan sistem saringan sampah Kali Ciliwung di Jalan TB Simatupang molor dari target penyelesaian lantaran adanya kendala dalam pembebasan lahan.

 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan sistem saringan sampah itu ditargetkan selesai pada Januari.

 

"Iya harusnya Januari, kalau kontraknya di Desember, karena memang hambatannya masih di lahan, jadi kita kemarin kasih perpanjangan waktu, karena pembebasan lahannya itu mundur selama 3 bulan," kata Asep di Balai Kota Jakarta, Rabu (1/2).

 

Ia mengatakan pembebasan lahan untuk proyek itu masih terus berproses bersama dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta. Selagi menunggu, ia mengatakan DLH tetap melakukan pengerjaan fisik.

 

"Karena pembebasan lahan kan oleh Dinas SDA (Sumber Daya Air) ya, tapi pekerjaan fisiknya oleh kami, jadi sambil kita menyelesaikan pembebasan lahannya, pengerjaan fisik, data sana yang sudah dibebaskan kita lanjutkan," kata Asep.

 

Berdasarkan data yang diperoleh, ada tiga pemilik lahan yang belum dibebaskan di areal saringan sampah. Dari tiga pemilik itu, masing-masing memiliki luasan tanah 177 meter persegi, 520 meter persegi dan 2.500 meter persegi.

 

"Kita kasih perpanjangan waktu kompensasi kepada mereka, hingga di tanggal 26 Maret 2023 untuk penyelesaiannya (pekerjaan fisik)," kata Asep.

 

Pembangunan sistem saringan sampah ini menelan biaya sekitar Rp195 miliar dan mulai dibangun pada tahun lalu. Gubernur DKI Jakarta saat itu, Anies Baswedan sempat meninjau pengerjaan proyek itu pada akhir September.

 

Ia mengatakan sistem penyaringan sampah itu merupakan yang pertama di Indonesia.

 

"Ini adalah proyek pertama kali dan bahkan pertama kali di Indonesia ada penyaringan seperti ini. Kita lihat nanti seberapa efektif. Secara teoritik efektif ini, kita lihat di lapangan. Kemudian dari situ nanti bisa dikembangkan di semua tempat, bahkan bukan hanya di Jakarta tapi di seluruh Indonesia, dan inilah proyek pertama," kata Anies saat itu.

 

 

BLAK-BLAKAN! PKS PUTUSKAN DUKUNG ANIES CAPRES 2024

 

Pegiat media sosial Jhon Sitorus menyoroti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang resmi mendukung Anies Baswedan maju di Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 mendatang.

 

Hal tersebut ditanggapi Jhon Sitorus melalui akun Twitter pribadinya. Dalam cuitannya, Jhon Sitorus menegaskan bahwa kelompok radikal sudah miliki kuda tunggangan.

 

Loyalis Jokowi itu juga mengatakan bahwa dirinya bukan bagian dari pengusung politik identitas.

 

"Terimakasih karena sudah memastikan bahwa kelompok RADIKAL sudah memiliki kuda TUNGGANGAN. Kami sekaligus memastikan bahwa kami bukan bagian dari pengusung POLITIK IDENTITAS yang doyan kampanye dirumah2 ibadah," tutur Jhon Sitorus dikutip NewsWorthy dari akun Twitter pribadi miliknya, Rabu (1/2).

 

"Karena kita mendidik rakyat dgn cara BERADAB, bukan cara BIADAB," imbuhnya.

 

Sementara itu, Anies Baswedan dalam Twitternya mengucapkan terima kasih atas dukungan dari PKS itu.

 

"Dengan mengucap bismillah, kepercayaan itu kini telah diembankan, sesudah pernyataan dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera pada tanggal 30 Januari 2023 kemarin, deklarasi oleh Partai Nasdem pada tanggal 3 Oktober 2022, dan dukungan Partai Demokrat pada tanggal 26 Januari 2023, maka presidential threshold 20 persen telah terpenuhi," tutur Anies Baswedan.

 

Selain itu, Anies Baswedan pun menegaskan bahwa amanah tersebut akan dijalankannya demi Indonesia.

 

"Kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas dukungan dari Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai pengusung. Insya Allah amanah ini kita jalankan sebaik-baiknya, untuk Indonesia," imbuh Anies Baswedan.

 

KEBIJAKAN ANIES SOAL GRATISKAN PBB DI BAWAH RP2 M DINILAI TANPA ILMU, BERPIHAK KEPADA ORANG KAYA

 

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI diminta menelaah kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk rumah pribadi dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp 2 miliar.

 

Sekretaris Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI Jakarta Yusuf mengatakan pemilik rumah mewah harus tetap membayar pajak kalau memang mampu.

 

“Jangan sampai rumah-rumah mewah yang memang NJOP nya itu Rp2 miliar ke bawah, padahal dia mampu untuk membayar PBB, tetapi digratiskan. Perlu ditelaah kembali,” kata Yusuf kepada Tempo, Kamis malam, 5 Januari 2023.

 

Di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan, Pemprov DKI memang memberikan sejumlah diskon pajak, penghapusan sanksi pajak, hingga pajak gratis.

 

Ada beberapa jenis insentif yang diberikan. Salah satu yang ramai diperbincangkan publik adalah pembebasan atau gratis PBB-P2 untuk rumah pribadi dengan NJOP di bawah Rp 2 miliar.

 

Perihal pendapatan daerah yang terealisasi 86,56 persen dari target Rp 77,8 triliun dalam APBD DKI 2022, Yusuf enggan berkomentar lantaran belum mendapat informasi dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD).

 

“Saya baru dapat info dari Bapenda untuk pajak daerah,” ujar politikus dari Fraksi PKB itu.

 

Untuk pendapatan daerah dari pajak di APBD DKI 2022 yang hanya tercapai 88,11 persen dari target Rp45,7 triliun, atau hanya terealisasinya Rp40,2 triliun, politikus PKB itu mengatakan hal itu disebabkan tidak adanya APBD Perubahan.

 

“Di APBD Perubahan kita bisa melihat apakah yang kita proyeksikan untuk APBD 2022 ini tercapai atau tidak, ternyata di APBD Perubahan tidak terealisasi. Jadi, penetapannya di APBD murni 2022,” kata dia.

 

Adapun target pendapatan pajak berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam Anggaran Tahun 2022, yaitu:

 

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp9 triliun

 

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp6 triliun

 

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Rp1,35 triliun

 

4. Pajak Rokok Rp780 miliar

 

5. Pajak Hotel Rp1,4 triliun

 

6. Pajak Restoran Rp4 triliun

 

7. Pajak Hiburan Rp750 miliar

 

8. Pajak Reklame Rp1,25 triliun

 

9. Pajak Penerangan Jalan Rp1,3 triliun

 

10. Pajak Parkir Rp1,35 triliun

 

11. Pajak Air Tanah Rp750 miliar

 

12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Porkotaan (PBB-P2) Rp10,25 triliun

 

13. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp8,19 triliuntel Rp1,4 triliun

                

 

ANIES MENINGGALKAN BEBAN BERAT BAGI JAKARTA

 

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tanah, Roedito proyek saringan sampah Kali Ciliwung yang telah dimulai di era Gubernur Anies Baswedan masih menunggu revisi peta bidang dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

 

“Saat ini sedang masih menunggu berita acara revisi Peta Bidang dari BPN, lebih tepatnya di BPN Jakarta Timur,” kata dia saat dihubungi, Selasa, 20 Desember 2022.

 

Selain itu, kata Roedito, Dinas Sumber Daya Air (SDA) sudah mengajukan nota dinas kepada Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengenai masalah proyek sengketa tanah. Isi nota dinas tersebut berupa laporan mengenai kronologis mengapa belum dibebaskan.

 

“Apabila sudah ada pembebasan tanah (proyek) akan dilanjutkan, Dinas SDA sudah mengajukan nota dinas ke Pj Gubernur terkait hal ini,” jelasnya.

 

Ia menjelaskan, pada Desember 2021 peta inventarisasi terbit. Namun, pada November 2022 terdapat sanggah dari warga.

 

Kemudian, April 2022, melakukan peninjauan ulang terhadap sanggah, dan Juli 2022 dilakukan pengukuran ulang oleh BPN Timur. Lalu pada Oktober 2022 peta Inventarisasi terbit.

 

“Tahapan pengadaan tanah masih menunggu BA Revisi Peta Bidang Tanah dari BPN Timur,” ungkap dia.

 

Ahli waris klaim belum terima kompensasi

Sebelumnya, juru bicara ahli waris dari pemilik tanah, Nazarudin, mengatakan sampai saat ini belum mendapatkan kompensasi dari pemerintah DKI.

 

"Sampai saat ini kami (ahli waris) belum menerima sepersen pun pembayaran. Belum dibayarkan, alat berat sudah datang di sini, kami belum dibayar," kata dia di Jakarta, Rabu, 15 Desember 2022.

 

Dia menyebutkan, lahan untuk pembangunan saringan sampah itu merupakan milik mendiang ayahnya, H. Azhari. Luas tanah para ahli waris mencapai sekitar 9.600 meter persegi. Sementara lahan yang terkena proyek seluas 6 ribu meter persegi.

 

Spanduk penolakan proyek saringan sampah Kali Ciliwung di Jalam TB Simatupang Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Jumat 16 Desember 2022. TEMPO/Ami Heppy S

 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah meresmikan dimulainya pembangunan proyek saringan sampah Kali Ciliwung pada Senin, 26 September 2022. Anies mengatakan fasilitas penyaringan sampah yang ditempatkan di badan Kali Ciliwung itu mampu mengurangi beban sampah di Pintu Air Manggarai secara signifikan.

 

Proyek tersebut memiliki nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paket sebesar Rp 197,1 miliar yang dialokasikan dalam APBD DKI 2022. Proyek yang diresmikan di akhir masa jabatan Anies Baswedan ini ditargetkan rampung pada Desember 2022 dan beroperasi Januari 2023.

 

Dinas Lingkungan Hidup DKI buka suara

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto menanggapi kisruh sengketa lahan untuk proyek saringan sampah Kali Ciliwung pada segmen Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Menurut dia, pembebasan lahan di area proyek tersebut merupakan tanggung jawab Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI.

 

“Pembebasan tanahnya dilakukan oleh Dinas SDA,” kata dia saat ditemui di Ruang Pola Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Desember 2022.

 

Asep mengakui pembangunan saringan sampah pada segmen Jalan TB Simatupang memang terlambat lantaran masalah pembebasan lahan. Pembangunan fisik saringan sampah Ciliwung, kata dia, sempat mandek hampir tiga bulan.

 

“Kalau progres memang terlambat, karena memang pembebasan lahannya masih belum selesai oleh Dinas SDA. Jadi, kami juga terhambat,” jelas dia.

                  

 

GANJAR PRANOWO DISEBUT CAPRES IDAMAN RAKYAT, KALAU ANIES BASWEDAN CAPRES IDAMAN BOHIR-BOHIRNYA

 

Aktivis Jaringan Islam Liberal dan politikus Partai Solidaritas Indonesia, Mohamad Guntur Romli membandingkan posisi popularitas Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan dimata masyarakat.

 

Dia bahkan secara blak-blakan mengatakan bahwa Ganjar Pranowo menjadi capres idaman rakyat.

 

Sedangkan Anies Baswedan kata dia, bisa dilihat sebagai capres idaman bohir-bohirnya (pendukungnya).

 

Dalam Fatwa Guntur Romli di Cokro TV, pihaknya mengatakan bahwa nama Ganjar Pranowo tetap berada di posisi atas dalam survei-survei opini publik.

 

"Nama Ganjar Pranowo tetap berada di posisi atas dalam survei-survei opini publik yang dirilis ke publik," Ungkap Guntur dalam Cokro TV dikutip pada Kamis (1/12/22).

 

Guntur menerangkan bahwa menurut survei Charta Politika, Ganjar meraih 32,6 persen di atas nama-nama lain sebagai capres 2024.

 

Sebelumnya, menurut survei SRMC, Ganjar mendapatkan 26,7 persen di atas Prabowo yang hanya mendapatkan 18,6 persen dan Anies 17 persen.

 

"Padahal Ganjar Pranowo belum pernah mendeklarasikan sebagai capres. Bahkan PDIP sebagai partai politik asal Ganjar pun belum menetapkan capres," aku Guntur.

 

Guntur mengakui bahwa meskipun Ganjar belum pernah mendeklarasikan sebagai capres dan partainya belum menetapkan sebagai capres, Namun Ganjar tetap nomor satu di hasil-hasil survei.

 

"Hasil survei opini publik tersebut adalah tanda bahwa rakyat Indonesia benar-benar mengidolakan Ganjar sebagai Presiden Republik Indonesia Tahun 2024," Ujar Guntur.

 

"Ini Murni Suara hati nurani rakyat Indonesia," tambahnya.

 

Tak hanya itu, Guntur juga menyentil nama Anies Baswedan. Menurutnya, meskipun Anies sudah tancap gas terlebih dahulu dan diklaim sebagai capres, namun tidak bisa mengejar elektabilitas Ganjar yang sudah meroket.

 

"Hal ini menunjukkan bahwa Ganjar Pranowo capres idaman rakyat Indonesia, sedangkan Anies Baswedan bisa dilihat sebagai capres idaman bohir-bohirnya," tegasnya.

  

SOAL KUNJUNGAN ANIES BASWEDAN KE BERBAGAI DAERAH, PENGAMAT: NGGAK ADA MANFAATNYA UNTUK RAKYAT!

 

Manuver partai dan aktor politik terus berlansung menjelang Pemilu dan Pilpres 2024. Mengenai hal ini, Pengamat politik Emrus Sihombing menilai Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bukan saingan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

 

Menurutnya, safari politik yang akan dilaksanakan Anies tak akan menyaingi kinerja menteri pertahanan yang berskala nasional.

 

“Sederhana saja, selama ini Anies bekerja hanya di DKI. Di sisi lain, Prabowo bekerja dengan skala nasional,” ujar Emrus dilansi dari GenPI.co, Rabu (23/11).

 

Selain itu, Emrus juga menilai safari politik yang dilakukan Anies tidak akan membawa dampak dan perubahan apapun di masyarakat.

 

“Anies hanya bisa berkunjung ke daerah-daerah tanpa melakukan apa-apa. Siapapun bisa jika hanya ngomong dan bercerita,” tuturnya.

 

Emrus juga mengatakan kunjungan Anies Baswedan ke beberapa daerah tidak memberikan kontribusi apapun kepada masyarakat.

 

Dirinya lantas menyarankan Anies agar membantu masyarakat dalam membangun bisnis atau usaha masyarakat.

 

“Kunjungan dan ngobrol tidak ada manfaatnya untuk rakyat,” kata dia.

 

Selain itu, Emrus juga menyoroti banyaknya masyarakat yang berkumpul dan merasa antusias dengan kunjungan Anies ke berbagai daerah.

 

“Orang itu dimanipulasi persepsinya,” pungkas Emrus.