SINERGITAS TNI-POLRI, TINDAK TAMBANG ILEGAL

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta TNI-Polri untuk menindak ekspor ilegal dan pertambangan ilegal. Jokowi menyebut ekspor ilegal mengganggu proses hilirisasi.

 

"Kalau yang namanya ekspor ilegal masih berjalan, yang namanya tambang ilegal masih berjalan, ya proses hilirisasi, proses industrialisasi itu menjadi terganggu, dan tugas TNI-Polri ada di situ," kata Jokowi seusai memberikan pengarahan di Rapat Pimpinan TNI 2023 di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2/2023).

 

Jokowi mengatakan ekspor ilegal berdampak terhadap penerimaan negara yang berkurang. Menurut Jokowi, aparat sudah tahu tugas yang harus dilakukan terkait ekspor ilegal tersebut.

 

"Kalau ekspor ilegal misalnya timah masih berjalan, bauksit masih ada, batu bara masih ada, sehingga penerimaan negara menjadi sangat berkurang. Sehingga tugas TNI Polri. Kalau di laut ya polisi air, Bakamla, TNI AL, misalnya. Dan saya kira sudah ngerti apa yang dilakukan," ujar Jokowi.

 

Dalam Rapim TNI-Polri ini, Jokowi lebih banyak menyampaikan arahan terkait sektor ekonomi. Jokowi meminta TNI-Polri mengawal proses industrialisasi.

 

"Secara garis besar itu tapi karena temanya yang dipilih TNI-Polri berkaitan dengan produktivitas dengan transformasi ekonomi, saya lebih banyak menyampaikan mengenai pentingnya hilirisasi, yang memberi nilai tambah bagi negara. Dan tugas TNI dan Polri adalah menjaga agar yang namanya industrialisasi dan hilirisasi berjalan dengan baik dilapangan tidak terjadi gangguan-gangguan," imbuh Jokowi.

 

               

 

JOKOWI STOP EKSPOR MENTAH TEMBAGA SEGER!

 

Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya akan segera mengumumkan kebijakan penghentian ekspor mentah tembaga, mengikuti langkah serupa yang sudah berlaku untuk nikel disusul bauksit per Juni nanti.

 

“Saya sudah sampaikan di Desember kemarin bauksit stop bulan Juni. Nanti sebentar lagi mau saya umumkan lagi tembaga stop tahun ini. Stop,” kata Jokowi saat menjadi pembicara kunci dalam Mandiri Investment Forum 2023 dilansir ANTARA, RABU (1/2/2023).

 

Jokowi menjelaskan bahwa pertimbangannya untuk menghentikan ekspor tembaga didasari hasil tinjauannya atas progres pembangunan fasilitas pemurnian (smelter) milik PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, serta fasilitas serupa lain yang juga dibangun di Nusa Tenggara Barat (NTB).

 

“Saya cek kemarin smelternya Freeport dan smelter yang ada di NTB sudah lebih dari 50 persen jadi, Freeport itu sudah 51 persen. Jadi, berani kita stop,” katanya.

 

Jokowi juga mengingatkan kembali bahwa Indonesia saat ini sudah menjadi pemilik mayoritas saham PT Freeport Indonesia.

 

“Jadi, jangan terbayang-bayang lagi Freeport itu masih miliknya Amerika (Serikat). Sudah mayoritas kita miliki,” ujar Jokowi.

 

Presiden Jokowi sebelumnya telah memberlakukan larangan ekspor bijih nikel sejak Januari 2020 dan ia memaparkan manfaat besar atas kebijakan tersebut.

 

Menurut Presiden, hilirisasi telah menciptakan lompatan nilai yang dari industri pertambangan nikel Indonesia, dari yang sebelumnya hanya berkisar 1,1 miliar dolar AS menjadi 30-33 miliar dolar AS pada 2022 berdasar perkiraannya.

 

“Bayangkan dari kira-kira Rp17 triliun, kemudian melompat menjadi Rp405 triliun. Betapa nilai tambah itu sangat besar sekali,” ujarnya.

 

Kebijakan tersebut digugat oleh Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) dan Indonesia dinyatakan kalah dalam kasus tersebut.

 

Namun, Jokowi menegaskan bahwa kekalahan itu bukan akhir dari segalanya sebab Indonesia masih bisa mengajukan banding. Di sisi lain, kebijakan awal larangan ekspor telah dibarengi dengan pembangunan hilirisasi industri yang berjalan.

 

“Enggak tahu menang atau kalah ini banding. Kalah ya tetep terus. Barangnya sudah jadi, industrinya sudah jadi, ekosistemnya sudah jadi. Jangan mundur. Kalau mundur, sudahlah jangan berharap kita ini menjadi negara maju,” katanya.

 

Presiden juga sempat menitipkan kepada dunia perbankan agar turut berperan aktif dalam mengawal kebijakan hilirisasi pertambangan tersebut, salah satunya dengan memberi kemudahan ketika ada pengajuan kredit untuk pembangunan smelter.

              

 

JOKOWI HEBAT! HANYA DI ERANYA, CADANGAN TEMBAGA RI TERBESAR KE-7 DI DUNIA

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan akan menyetop ekspor tembaga pada pertengahan tahun ini. Rencana tersebut disampaikan Jokowi, setelah sebelumnya mengumumkan akan menyetop ekspor bauksit di Juni 2023.

 

"Meski ditakuti masalah nikel kalah di WTO kita tetap terus, justru kita tambah setop bauksit. Kemudian tengah tahun kita tambah akan setop tembaga," sebut Jokowi dalam Peringatan HUT PDIP ke-50, Selasa (10/1) lalu.

 

Bicara mengenai tembaga, Indonesia bisa dibilang memiliki potensi yang besar. Bahkan, potensi tembaga Indonesia salah satu terbesar di dunia.

 

Dikutip dari Booklet Tambang Tembaga 2020 yang mengolah data USGS 2020, Kamis (12/1/2023), total cadangan tembaga dunia sebesar 871 juta ton. Indonesia merupakan negara yang memiliki cadangan tembaga terbesar ke-7 di dunia yang artinya berperan penting dalam penyediaan bahan baku tembaga dunia. Indonesia memiliki porsi 3% cadangan tembaga dunia atau sebanyak 28 juta ton.

 

Sementara itu, cadangan terbesar dunia yakni Chili dengan porsi 23%. Kemudian disusul Peru 10%, Australia 10%, Rusia 7%, Meksiko 6%, Amerika Serikat (AS) 6%.

 

Berikutnya, dari sumber ICSG & DBS Bank 2018 yang diolah, dengan cadangan bijih tembaga Indonesia 2,6 miliar ton dan produksi 100 juta ton per tahun, maka umur cadangan diperkirakan yakni 25 tahun atau sampai 2045.

 

Itu dengan asumsi cadangan tetap dan produksi bijih dari tahun tahun 2024 tetap.

 

Lebih lanjut, mengacu data USGS 2020 yang diolah, Indonesia merupakan produsen tambang tembaga urutan ke-11 di dunia. Total produksi tembaga dunia di tahun 2019 tercatat 20,3 juta ton. Sementara, produksi tembaga Indonesia tercatat 340 ribu ton.

 

Di atas Indonesia ada Chili 5,6 juta ton, Peru 2,4 juta ton, China 1,6 juta ton, Kongo 1,3 juta ton, dan AS 1,3 juta ton.

 

Lalu, ada Australia 960 ribu ton, Zambia 790 ribu ton, Meksiko 770 ribu ton, Rusia 750 ribu ton, dan Kazakhstan 700 ribu ton.

 

            

 

LAKSANA TANGAN BESI, JOKOWI TEBAS RIBUAN TAMBANG 'NGANGGUR'

 

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menggebrak dunia pertambangan Indonesia, nyali para pemilik perusahaan pertambangan mineral dan batu bara dibuat ciut oleh kebijakannya di awal tahun 2022 ini tepatnya bulan Januari 2022.

 

Gebrakan Presiden Jokowi menjadi rentetan peristiwa besar dan penting di tahun 2022 ini. Karena Jokowi berani mencabut 2.078 Izin Usaha Pertambangan (IUP) baik mineral maupun batu bara.

 

Kebijakan Presiden Jokowi laksana 'tangan besi' dalam artian positif sebagai pemimpin negara ini. Tangan besi yang dimaksudkan adalah Presiden Jokowi berani dan tegas menindak ribuan tambang yang saat ini tidak memberikan manfaat kepada negara.

 

Maklum, ribuan pemegang IUP pertambangan tersebut tidak pernah menyampaikan rencana kerjanya, padahal izin usahanya sudah bertahun-tahun diberikan. Sehingga, pemerintah tidak mengetahui pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dari ribuan tambang tersebut.

 

Asal tahu saja, kebijakan Presiden Jokowi mencabut ribuan IUP pertambangan itu buntut dari krisisnya pasokan batu bara yang dialami oleh PT PLN (Persero) pada awal Januari 2022. Kritisnya batu bara untuk pembangkit listrik PLN membuat pemerintah harus menyetop kegiatan ekspor batu bara selama sebulan sejak 1 Januari hingga 31 Januari 2022.

 

Yang paling penting, kata Presiden Jokowi, dari kebijakannya mencabut ribuan IUP pertambangan itu, pihaknya ingin memperbaiki tata kelola sumber daya alam agar terjadi pemerataan, transparan, dan adil untuk mengoreksi ketimpangan ketidakadilan dan kerusakan alam.

 

"Izin-izin pertambangan, kehutanan dan juga penggunaan lahan negara terus dievaluasi secara menyeluruh. Izin yang tidak dijalankan, tidak produktif, dialihkan ke pihak lain, yang tidak sesuai peruntukkan dan peraturan kita cabut," tandas Presiden Jokowi dalam Konfrensi Persnya pada waktu itu atau, Kamis (6/01/2022).

 

Jokowi juga pada saat itu mengingatkan bahwa pemerintah mewajibkan perusahaan swasta, BUMN beserta anak perusahaannya yang bergerak baik di bidang pertambangan, perkebunan maupun pengolahan sumber daya alam lainnya untuk menyediakan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu, sebelum melakukan ekspor.

 

Hal itu sudah menjadi amanat dari Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. "Bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," tegas Jokowi.

 

Ratusan Pemegang Tambang Ajukan Keberatan

Atas kebijakannya mencabut sebanyak 2.078 IUP itu, Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, ada sebanyak sekitar 700-an perusahaan mengajukan keberatan. Nah, dalam prosesnya, Kementerian yang dipimpin Bahlil Lahadalia ini melakukan peninjauan dalam beberapa tahapan.

 

Pertama, meninjau sekitar 213 izin dan telah mengembalikan IUP kepada 83-90 perusahaan. Kedua, memproses sekitar 213 izin dan 115 diantaranya masuk kriteria untuk dikembalikan izin usahanya. Ketiga, akan meninjau sekitar 300 perusahaan.

 

Setelah itu, ia akan memproses 2.015 izin pada tahap kedua dengan 115 diantaranya telah memenuhi persyaratan pemulihan izin. Ia menyebut, kalau jumlah ini rata-rata adalah pengusaha skala kecil dan menengah.

 

Menteri Bahlil menyampaikan, bahwa saat ini IUP pertambangan yang dicabut kebanyakan adalah galian C yang merupakan pengusaha UMKM di daerah. "Kalau memang yang benar-benar itu kita harus kembalikan (izinnya), jangan kita zalim pada pengusaha, jadi yang betul-betul yang tak memenuhi kaidah, norma, dan tujuan dalam pemberian izin itu yang kita lakukan pencabutan," tandas Bahli.

                 

 

Tegas! Jokowi Tantang Semua Negara Gugat Larangan Ekspor Bahan Mentah RI

 

Presiden Jokowi menantang semua negara yang merasa dirugikan atas kebijakan larangan ekspor bahan mentah RI untuk menggugatnya ke WTO.

 

Ia mengatakan gugatan itu tak akan menyurutkan langkahnya sebagai pemimpin Indonesia.

 

"Meskipun kita digugat, tidak apa-apa. Nikel digugat, ini nanti yang kita umumkan hari ini digugat lagi, tidak apa-apa. Suruh gugat terus. Yang kedua digugat belum rampung, ketiga kita setop lagi. Digugat, tidak apa-apa," katanya dalam Outlook Perekonomian Indonesia 2023 di Jakarta, Rabu (21/12).

 

Jokowi hari ini mengatakan akan mengumumkan larangan ekspor salah satu komoditas mulai Rabu (21/12). Hal itu dilakukan demi menciptakan hilirisasi sehingga dapat menambah nilai tambah bagi Indonesia.

 

"Hari ini akan kita tambah lagi. Kalau kemarin stop nikel. Hari ini nanti akan kita umumkan lagi satu komoditas yang kita miliki. Setelah dari sini, saya akan umumkan lagi stop (ekspor). Tidak bisa kita biarkan lagi ekspor bahan baku mentah " ujarnya.

 

Jokowi mengatakan larangan ekspor diberlakukan supaya kekayaan alam di dalam negeri bisa memberikan manfaat besar ke rakyat Indonesia. Ia menambahkan manfaat itu sudah didapatkan dari larangan ekspor nikel yang diberlakukan pemerintah.

 

Ia menyebut nilai ekspor nikel dalam bentuk bahan baku mentah sebelumnya US$1,1 miliar. Tahun ini, ia menargetkan setelah larangan ekspor diberlakukan dan nikel diolah didalam negeri,  nilai itu bisa melonjak jadi US$30 miliar.

 

Ia mengatakan Indonesia selama ini dirugikan selama berpuluh-puluh tahun karena mengekspor bahan baku mentah.

 

"Kita ikut memiliki dividen enggak dapat, royalti enggak dapat, bukaan lapangan kerja enggak dapat, gak dapat apa2. Ini lah yang harus dihentikan," ujarnya.

 

Jokowi telah berulang kali mengatakan hilirisasi akan terus dilanjutkan meski Indonesia mengalami tantangan termasuk saat kalah dalam gugatan larangan ekspor nikel yang diajukan oleh Uni Eropa (UE).

 

Ia mengatakan Indonesia harus berani mengambil keputusan dan tidak takut terhadap negara manapun.

 

"Saat kita mensetop ekspor bahan mentah nikel, kita dibawa ke WTO (World Trade Organization), baru dua bulan yang lalu kita kalah, tapi keberanian kita menghilirisasi bahan bahan mentah, itu lah yang akan terus kita lanjutkan, meskipun kita kalah di WTO," kata Jokowi dalam silaturahmi relawan Nusantara Bersatu di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (26/11)

 

              

 

JOKOWI PUTUSKAN LARANGAN EKSPOR BIJIH BAUKSIT MULAI JUNI 2023

 

Pemerintah memutuskan melakukan pelarangan ekspor bijih bauksit sekaligus mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri. Kebijakan pelarangan tersebut akan mulai diberlakukan pada Juni 2023.

 

Kebijakan tersebut diumumkan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam pernyataan persnya, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/12/2022).

 

“Saya ulangi, mulai Juni 2023 pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri,” ujar Presiden.

 

Dari industrialisasi bauksit di dalam negeri ini, kata Kepala Negara, diperkirakan pendapatan negara akan meningkat dari Rp21 triliun menjadi sekitar kurang lebih Rp62 triliun.

 

Presiden menegaskan, pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan industri pengolahan sumber daya alam di dalam negeri. Pemerintah juga akan terus mengurangi ekspor bahan mentah sekaligus meningkatkan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri.

 

“Pemerintah terus berkomitmen untuk mewujudkan kedaulatan sumber daya alam dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, terutama dalam rangka pembukaan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya dan peningkatan penerimaan devisa serta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata,” ujarnya.

 

Sebelumnya, sejak 1 Januari 2020, pemerintah telah memberlakukan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel. Kebijakan tersebut, ungkap Presiden, berhasil meningkatkan nilai ekspor nikel secara signifikan dari Rp17 triliun di akhir tahun 2014 menjadi Rp326 triliun pada tahun 2021, atau meningkat 19 kali lipat.

 

“Perkiraan saya, tahun ini akan tembus lebih dari Rp468 triliun atau lebih dari 30 miliar US Dollar. Ini baru satu komoditi saja. Pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi di dalam negeri agar nilai tambah dinikmati di dalam negeri, untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.

 

JOKOWI TEGAS! INDONESIA TIDAK MAU DIPAKSA SOAL EKSPOR

 

Presiden Jokowi menegaskan Indonesia tidak mau dipaksa-paksa termasuk dalam mengekspor sumber daya alam yang dapat diolah di dalam negeri.

 

"Masa-masa kolonial telah meninggalkan trauma panjang bangsa kita. Kita dipaksa kerja paksa, kita dipaksa tanam paksa. Saat ini kita tidak mau dipaksa-paksa, termasuk kita tidak mau dipaksa untuk ekspor paksa," kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan virtual dalam acara Rapat Terbuka Peringatan Dies Natalis ke-73 UGM di Grha Sabha Pramana, UGM, Sleman, Senin (19/12/2022).

 

Di dalam KTT ASEAN-Uni Eropa, kata Presiden, Indonesia telah mempertegas posisinya bahwa dalam kerja sama antarnegara tidak sekadar untuk maju bersama tetapi juga maju setara.

 

Dengan demikian, kata dia, tidak ada satu pihak pun yang berhak memaksakan kehendak dan menggunakan standarnya untuk dipaksakan ke pihak lain.

 

Menurut Jokowi, Indonesia berpeluang menjadi lumbung pangan dan energi dunia apalagi energi hijau yang sangat dibutuhkan dunia.

 

Melalui program hilirisasi atas sumber daya alam yang dimiliki, kata Jokowi, Indonesia berpeluang menjadi negara maju dengan nilai tambah di dalam negeri.

 

"Semua itu harus diperjuangkan dalam percaturan politik internasional, politik global, dan juga diperkuat oleh kapasitas internal di dalam negeri," kata Presiden.

 

Makin Relevan

Semangat memperjuangkan kepentingan kemanusiaan, kepentingan kemajuan, dan kedaulatan bangsa dari UGM, kata dia, semakin relevan di dunia yang penuh dengan disrupsi apalagi dampak pandemi belum selesai.

 

Ia menyebutkan puluhan negara mengalami kebangkrutan serta jutaan orang mengalami kekurangan pangan dan kelaparan hingga jatuh ke jurang kemiskinan ekstrem.

 

"Indonesia bersyukur berkat kerja keras kita semuanya termasuk alumni UGM pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,7 persen. Di Kuartal ketiga 2022 inflasi juga sangat terjaga. Harga pangan dan energi juga masih terkendali tetapi kita tidak boleh puas dengan situasi ini," kata Presiden Jokowi.

 

Realisasikan Proyek Riil

Melalui Presidensi G20, kata dia, Indonesia tidak sekadar melahirkan deklarasi di tengah konflik global sedang memanas tetapi Indonesia juga berhasil merealisasikan proyek-proyek riil untuk memecahkan persoalan kemanusiaan dan perekonomian.

 

"Saya mengajak keluarga besar UGM untuk menjadi pelaku penting bagi peningkatan martabat dan kemandirian bangsa bagi kedaulatan negara, serta bagi kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia," kata dia.

 

2 LANGKAH STRATEGIS JOKOWI HADAPI GUGATAN NIKEL DI WTO

 

Pascakekalahan Indonesia di Badan Penyelesaian Sengketa di WTO, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tetap tidak menyerah sebab kebijakan hilirisasi sumber daya alam demi kepentingan nasional.

 

Presiden Jokowi telah mengeluarkan dua langkah penting dan strategis. Pertama, Indonesia akan mengajukan banding usai kalah di WTO. Kedua, ada kemungkinan pemerintah menaikkan pajak ekspor bijih nikel sebagai cara untuk melanjutkan hilirisasi salah satu mineral logam tersebut.

 

Merespon hal tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Wahid mendukung penuh langkah Presiden Jokowi dalam merespons kekalahan gugatan dari Uni Eropa terhadap kebijakan hilirisan dan pelarangan ekspor bijih nikel.

 

Menurut Abdul Wahid, dua langkah yang diambil oleh Presiden Jokowi dalam menghadapi keputusan WTO sudah tepat. Yakni menaikkan pajak ekspornya dan melakukan banding sambil menyiapkan seluruh perangkat smelter untuk hilirisasi.

 

“Dua langkah itu sudah tepat, artinya ada dua opsi bahwa bagusnya kita banding dan banding itu status quo sambil kita siapkan semua perangkat smelter itu untuk hilirisasi. Artinya kita masih ada waktu untuk persiapan hilirisasi dan saat itu kan sudah matang banget dan itu langkah yang paling tepat,” kata Abdul Wahid saat dihubungi, Sabtu (17/12).

 

Dikatakan politisi PKB ini, jika dalam banding nanti yang dilakukan pemerintah dan hasilnya mengecewakan, maka pemerintah bisa mengambil langkah kedua, yakni menaikan pajak ekspor bahan mentah nikel dan itu keputusan negara yang tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun, termasuk WTO.

 

“Jika seandainya kita kalah ya kita harus menaikkan ekspor bahan baku nikel itu lebih tinggi pajaknya, pajak ekspornya lebih tinggi karena itu kebijakan negara. Artinya negara nggak boleh kalah dalam hal ini dari sistem perdagangan internasional,” tegasnya.

 

Lanjut Abdul Wahid, komitmen Jokowi untuk tidak gentar menghadapi gugatan WTO patut diapresiasi. Sebab, selain melindungi sumber daya alam Indonesia untuk kesejahteraan rakyat, juga mendorong Indonesia menjadi negara maju serta menciptakan lapangan kerja yang banyak.

 

"Karena kita kan melindungi negara, berkewajiban melindungi warganya dan seluruh tumpah darah dan tanah airnya. Nah potensi sumber daya alam yang itu kan bagian dari menjaga keutuhan bangsa, maka langkah-langkah itu harus dilakukan. Itu langkah yang paling tepat,” jelasnya.

 

 Ekspor Bahan Jadi

Menurut Abdul Wahid, dengan dinaikkan pajak ekspor nanti dan pembeli dari negara lain tidak mampu, maka itu menjadi kesempatan Pemerintah untuk mengolah sendiri dan yang diekspor kemudian adalah bahan jadi.

 

“Jika ekspor bahan baku mentah itu lebih tinggi umpamanya dari pajak, maka bahan yang sudah jadi dengan sendirinya mau gak mau ya tentu harus diolah dulu baru diekspor,” ujarnya.

 

Dijelaskan Abdul Wahid, kenaikan pajak ekspor bahan mentah nikel tidak akan berpengaruh pada investasi di Indonesia, karena pemerintah akan melakukan hilirisasi dan itu sangat menguntungkan Indonesia, karena selain keuntungan pendapatan juga bisa membuka lapangan kerja.

 

“Enggak lah karena kita sudah siap untuk hilirisasi, nggak akan ada begitu (pengaruh investasi-red) karena itu kita melindungi produk-produk kita, pengen add value dari sebuah kegiatan eksplorasi sumber daya alam, itu baru bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi kalau dimaksimalkan dengan efektif dan efisien,” akuinya.

 

 Harus Ada Strategi Hadapi WTO

Diungkapkan Abdul Wahid, harus ada strategi dalam menghadapi keputusan WTO atas hasil kekayaan alam Indonesia, agar Indonesia tidak didikte oleh pihak manapun, termasuk soal larangan ekspor bahan mentah nikel.

 

“Tentu itu harus ada strateginya, yang pertama penyematan modal begitu juga dengan sumber manusianya, tentu bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah strategi yang harus kita implementasikan atau harus kita eksekusi,” ungkapnya.

 

Untuk itu, Abdul Wahid memastikan pihaknya mendukung penuh langkah Pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi menghadapi WTO untuk melindungi sumber daya alam Indonesia.

 

“Bahwa kita mendukung langkah Pemerintah dalam menjaga sumber daya alam kita, jangan sampai dieksplorasi tetapi tidak memberikan add value dari sebuah kegiatan pertambangan, kita pengen add value itu maksimal di semua sumber daya alam ini. Karena memang salah satu faktor penunjang dari pertumbuhan ekonomi kita itu dari sumber daya alam,” tegasnya lagi.

 

“Iya harus dilawan, kita nggak boleh tunduk dari sistem ekonomi dunia selagi ada peluang, ya kita ambil peluang itu,” tutupnya.

  

KEBIJAKAN JOKOWI BATASI EKSPOR RAW MATERIAL DIANGGAP TEPAT

 

Kebijakan Presiden Joko Widodo yang membatasi kegiatan ekspor barang mentah (raw material) dinilai sebagai langkah yang sangat tepat. Kebijakan Presiden RI ke-7 itu pun mendapat banyak apresiasi dari masyarakat.

 

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Jambi (Unja) Dr Junaidi menjadi salah satu tokoh yang ikut mengapresiasi kebijakan pembatasan raw material oleh Jokowi. Dengan langkah tersebut, kebocoran nilai suatu komoditi bisa ditekan.

 

“Ekspor dari pengolahan, kita tahu pengolahan hasil pertanian kita, pertambangan kita banyak yang bahan mentah. Ini menimbulkan banyak kebocoran dari sisi nilai tambah,” terang Junaidi dalam keterangan tertulis, Minggu (16/10).

 

Melalui pembatasan raw material, Junaidi mengatakan nilai tambah sebuah barang akan meningkat. Sehingga, lanjutnya, akan berdampak baik pada kesejahteraan masyarakat.

 

“Dengan pengolahan di dalam negeri dan ini akan mengurangi dan nilai tambah tadi bisa masuk kembali ke masyarakat,” terang Junaidi.

 

Junaidi juga memuji keberhasilan Jokowi yang mampu menjaring berbagai investor global untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal tersebut berdampak pada masifnya pembukaan lapangan kerja di daerah-daerah dan berefek pada penurunan angka kemiskinan di seluruh provinsi di Indonesia.

 

“Jadi penciptaan kesempatan kerja yang produktif ini pasti bisa mengangkat nilai ekonomi masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan,” pungkasnya.

                

 

Pemerintah berencana menambah daftar komoditas tambang yang akan masuk larangan ekspor mentah. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka Sarasehan 100 Ekonom Indoesia 2022 di Jakarta.

 

Sebelumnya, Jokowi telah menutup keran ekspor mentah nikel sejak 3 tahun lalu. Sebagai upaya realisasi dan memacu hilirisasi berbasis sumber daya alam (SDA) di dalam negeri.

 

"Tahun ini, stop (ekspor) timah. Tahun depan bauksit, ke depannya lagi, tembaga. Tiga tahun lalu, kita stop nikel, kita bangun industrinya di dalam negeri dan mulai terlihat hasilnya" kata Jokowi dikutip Senin (12/9/2022).

 

Dia memaparkan, nilai ekspor nikel Indonesia terbilang kecil, sekitar US$ 1,1 miliar karena hanya berupa nikel mentah. Dengan hilirisasi, nikel memiliki nilai tambah hingga mendongkrak nilai ekspor hingga 19 kali lipat menjadi US$ 20,9 miliar tahun 2021.

 

Jokowi memang berulang kali menegaskan agar hilirisasi sumber daya alam terus dipacu. Meski, dia mengakui, kebijakan tersebut akan mendapatkan penolakan keras dari negara-negara tetangga maupun sahabat yang selama ini membutuhkan komoditas sumber daya alam Indonesia.

 

"Musuhnya memang negara maju yang biasa barang itu kita kirim ke sana. Ngamuk semuanya. Nikel kita sudah di bawa ke WTO. Sudah. Enggak apa-apa, kita hadapi," kata Jokowi pernah dalam suatu kesempatan.

 

Senada, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan kisah saat Presiden Jokowi 'dimusuhi' banyak negara akibat sikapnya itu.

 

Awal cerita, saat Jokowi menghadiri pertemuan G-20 di Roma, Italia akhir tahun lalu.

 

Saat itu, Jokowi disodori rencana kerja sama rantai pasok global. Dia pun mengaku sempat tergiur mengikuti perjanjian itu.

 

Disebutkan, sudah ada 16 negara yang sudah berkumpul menandatangani kesepakatan global supply chain itu.

 

Namun Jokowi lalu berubah pikiran setelah membaca detail rencana kerja sama tersebut.

 

Jokowi memutuskan untuk menarik diri dari perjanjian tersebut. Pasalnya, dalam kesepakatan ada klausul yang mengharuskan Indonesia terus mengekspor bahan mentah.

 

"Begitu baca, masuk ke ruangan, ndak, ndak, ndak. Ndak, kita nggak ikut. Semua bubar, enggak jadi. Hanya gara-gara kita enggak mau tanda tangan, semua jadi buyar lagi, karena saya tahu sebenarnya yang diincar hanya kita saja," tegasnya.

 

Jokowi mengatakan, dibutuhkan keberanian dalam mengambil suatu kebijakan. Apalagi menurutnya, posisi Indonesia dalam hal memiliki peran yang cukup besar.

 

"Di WTO kalah, ya enggak apa-apa. Tapi kalau enggak berani coba, kapan kita akan lakukan hilirisasi. Kapan kita setop kirim raw material. Sampai kapanpun kita hanya jadi negara pengekspor bahan mentah," kata Jokowi.