JOKOWI INGIN BASARNAS MILIKI ALAT CANGGIH SEPERTI IRON MAN

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan Basarnas memiliki peralatan canggih untuk mempercepat penanganan bencana. Menurut Jokowi, masih banyak teknologi yang dibutuhkan Basarnas saat ini, salah satunya jet suit seperti milik Iron Man.

 

Hal ini disampaikan Jokowi di rapat kerja Basarnas dan Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan (FKP3) Nasional tahun 2023, Kamis (16/2/2023). Dalam acara ini, Jokowi juga mengecek peralatan yang dimiliki Basarnas.

 

"Oleh sebab itu, menurut saya, yang namanya penggunaan teknologi untuk mempercepat pencarian dan pertolongan ini sangat penting. Meskipun tadi diterangkan di halaman (kantor Badan SAR Nasional) beberapa peralatan yang sudah kita miliki, menurut saya, masih banyak yang harus dimiliki oleh Basarnas," kata Jokowi.

 

Jokowi meminta Basarnas menambah peralatan teknologi untuk penanganan bencana. Salah satunya drone rescue.

 

"Misalnya drone rescue. Meskipun tadi saya melihat drone-nya, tetapi drone yang untuk evakuasi orang kita belum memilikinya. Benar? Belum?" ujarnya.

 

Kemudian robot ular atau snake robot. Jokowi mengatakan robot ular ini efektif untuk melakukan pertolongan dan pencarian.

 

"Kemudian juga untuk efektifitas pertolongan dan pencarian. Ini sudah digunakan di beberapa Negara di Amerika Serikat (AS), di Jepang yaitu robot ular atau snake robot yang bisa," kata Jokowi sambil meliuk-liukkan tangannya.

 

Selain itu, Jokowi meminta Basarnas memiliki robot diver. Menurut dia, robot ini bisa menggantikan peran diver atau penyelam.

 

"Kemudian juga tadi sudah ditunjukkan di depan untuk efektivitas pertolongan dan pencarian dalam mencapai kedalaman yang sampai lebih dari 1.000 meter, lebih dari 1 kilometer (km) ada robot diver yang orangnya tidak menyelam, tetapi robotnya yang disuruh menyelam. Hal-hal seperti ini yang Basarnas harus segera memiliki," papar dia.

 

Minta Menteri Bantu Basarnas

Jokowi mengaku tidak mengetahui apakah Basarnas memiliki anggaran untuk membeli peralatan-peralatan teknologi tersebut. Namun, jika tidak memiliki, Jokowi meminta Basarnas segera melakukan pengajuan.

 

"Saya tidak tahu anggarannya ada atau tidak ada. Tetapi kalau tidak ada, tentunya segera diajukan nanti agar Pak Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia tolong dicatat, Menteri Seskab, Pak, nanti dibantu Basarnas untuk memiliki peralatan yang tadi saya sampaikan," tutur Jokowi.

 

"Dan juga alat untuk pencarian di ketinggian yang bisa mencapai 3.600 meter yaitu jet suit, ini seperti Iron Man. saya kira sekali lagi teknologi sekarang ini semuanya serba-memungkinkan untuk memproteksi personel tim SAR, personel Basarnas kita bisa menggunakan teknologi itu," imbuh dia.

 

                     

 

JOKOWI SERAHKAN DIPA DAN TKDD 2023 KE 53 KEMENTERIAN DAN LEMBAGA

 

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2023 kepada 53 kementerian dan lembaga. Dari total 53 tersebut ada 14 kementerian dan lembaga di antaranya yang menerimanya secara simbolis.

 

“Mereka adalah kementerian dan lembaga yang memperoleh opini BPK dengan status WTP dalam 3 tahun terakhir 2019 hingga 2021,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2023 yang disiarkan langsung di YouTube Kemenkeu RI pada Kamis, 1 Desember 2022.

 

Menurut Sri Mulyani, kementerian dan lembaga tersebut akan merepresentasikan bidang prioritas nasional tahun 2023. Dan kementerian lembaga yang menerima secara simbolis adalah yang memiliki nilai kinerja penganggaran yang tinggi.

 

Keempat belas kementerian dan lembaga tersebut adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek, Kementerian Agama, dan Kementerian Pertahanan. Selain itu ada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Perindustrian.

 

“Serta Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan serta Lembaga Administrasi Negara,” kata Sri Mulyani.

 

Sementara kepala negara mengatakan, startegi besar dalam merespons tantangan ekonomi global adalah dengan menempatkan APBN 2023 sebagai instrumen stabilitas untuk mengendalikan inflasi. Dia meminta agar seluruh kepala daerah melakukan secara riil terhadap sumbernya, baik distribusi maupun pasokan yang ada di daerah masing-masing.

 

“APBN juga menjadi instrumen perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan. APBN juga harus mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan juga reformasi struktural,” tutur Jokowi.

                  

 

Program padat karya tunai (PKT) yang digulirkan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sejak 2020 hingga akhir tahun ini masih akan terus menyerap tenaga kerja dari kalangan masyarakat lokal.

 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku pelaksana program PKT memperkirakan, hingga akhir 2022, program itu akan menyerap tenaga kerja sebanyak 2.888.325 orang di seluruh wilayah Indonesia.

 

“Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa atau pelosok,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, melalui keterangan tertulis, Senin, 12 September 2022.

 

Basuki mengatakan Program PKT Kementerian PUPR telah dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.

 

"Ini dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak pandemi Covid-19," ujar dia.

 

 

PKT dimanfaatkan untuk mengerjakan pembangunan infrastruktur kerakyatan yang mendukung produktivitas masyarakat perdesaan seperti peningkatan irigasi kecil, perbaikan jalan lingkungan, rumah subsidi, penanganan kawasan kumuh, peningkatan kualitas air minum dan sanitasi.

 

Untuk periode 2020-2021, program ini telah menyerap 2.103.069 orang tenaga kerja dengan total anggaran Rp34,35 triliun. Pada periode itu, PKT bidang sumber daya air (SDA) telah menyerap 612.673 orang tenaga kerja dengan anggaran Rp 9,70 triliun, kemudian PKT bidang jalan dan jembatan 333.888 orang dengan anggaran Rp8,89 triliun.

 

Selanjutnya, pada PKT bidang permukiman telah menyerap 586.731 orang tenaga kerja dengan anggaran Rp8,07 triliun, dan PKT bidang perumahan telah menyerap 569.777 orang tenaga kerja dengan anggaran Rp7,67 triliun.

 

Pada 2022, telah dianggarkan senilai Rp14,84 triliun dengan target penyerapan tenaga kerja sebanyak 785.256 orang. Program ini kemudian ditujukan juga untuk menghadapi dampak ketidakpastian global yang berpotensi menyebabkan inflasi.

 

Rincian alokasinya yaitu PKT bidang SDA senilai Rp4,21 triliun dengan target 273.946 orang tenaga kerja, dan PKT bidang jalan dan jembatan senilai Rp4,40 triliun dengan target 57.544 orang tenaga kerja.

 

PKT bidang permukiman senilai Rp2,21 triliun dengan target 67.886 tenaga kerja, dan PKT bidang perumahan senilai Rp4,01 triliun dengan target 385.880 orang tenaga kerja.

 

"Hingga September 2022, realisasi PKT TA 2022 telah mencapai 63,54 persen atau Rp 9,43 triliun dengan jumlah tenaga kerja yang terserap 557.907 orang," ujar Basuki.

 

Untuk tahun anggaran 2023, Basuki juga telah mengatakan, program padat karya tunai akan tetap dilanjutkan dengan anggaran Rp 13,76 triliun. Dia memperkirakan program itu akan dapat menyerap 700 ribu tenaga kerja.