PRESIDEN JOKOWI: PERSEMAIAN MENTAWIR BENTUK KESERIUSAN PEMERINTAH MENATA LINGKUNGAN

 

Mengawali kunjungan kerjanya di Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu (22/06/2022), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meninjau Persemaian Mentawir yang terletak di Desa Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Dalam peninjauan ini, Presiden turut mengajak sejumlah pemimpin redaksi media massa nasional dan daerah.

 

Presiden menyampaikan, pembangunan Persemaian Mentawir merupakan wujud nyata keseriusan pemerintah dalam menata lingkungan, utamanya di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

 

“Kita mau menunjukkan bahwa kita serius urusan lingkungan, itu serius. Justru kita enggak bangun di sini itu lingkungan makin rusak. Itu aja yang harus digarisbawahi,” ujar Presiden saat berdiskusi dengan para pemred.

 

Dalam pembangunan IKN, pemerintah menargetkan komposisi alam nantinya sebesar 75-80 persen. Hal tersebut, kata Presiden, sesuai dengan konsep IKN sebagai kota di dalam hutan atau forest city.

 

Presiden menegaskan, lingkungan menjadi perhatian penting saat ini karena ke depan masalah lingkungan akan terus dikejar. Tidak hanya di Kaltim, ujar Presiden, pemerintah akan menunjukkan keseriusan penanganan masalah lingkungan melalui persemaian di provinsi lain di Pulau Kalimantan.

 

“Kita tunjukkan niat benar kita itu ya ini. Nanti kalau sudah ada 12 juta, 15 juta (bibit) baru, dan bukan di sini saja, nanti mau kita tunjukkan yang di Kalsel kayak apa, Kalteng kayak apa,” ujarnya.

 

Kepada para pemred, Presiden juga menjelaskan target pemerintah untuk membangun 30 persemaian lain seperti Persemaian Rumpin di Kabupaten Bogor. Pembangunan tersebut rencananya akan difokuskan pada wilayah dengan industri pertambangan yang banyak.

 

“Enggak, enggak yang banyak nanti di Kalimantan, Sumatra, yang banyak tambang karena saya wajibkan dari penambang sama sawit,” kata Presiden.

 

Turut hadir dalam penininjauan tersebut yaitu Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Gubernur Kaltim Isran Noor.

 

Melansir dari laman Kementerian LHK, Persemaian Mentawir yang berlokasi di dekat kawasan inti IKN dibangun di atas lahan seluas 120 hektare. Sarana utama persemaian seluas 32,5 hektare akan dibangun pada area ini untuk memproduksi bibit lebih kurang 15 juta batang per tahun.

 

Bibit-bibit yang disiapkan antara lain nyatuh, meranti, kapur, belangeran, gaharu, hingga jambu-jambuan. Dengan penanaman pohon-pohon tersebut, diharapkan akan menarik satwa dan burung-burung untuk masuk ke habitatnya di IKN. Nantinya jutaan bibit yang dihasilkan dari Persemaian Mentawir ini akan dibawa ke IKN untuk kemudian ditanam di lahan-lahan kritis.

 

 

 

                  

 

TINJAU PEMBANGUNAN IKN, JOKOWI MINTA BENDUNGAN SEPAKU DIHUTANKAN

 

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menginstruksikan agar dalam proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) harus tetap memperhatikan aspek lingkungan.

 

Tak hanya memproteksi fauna, Kepala Negara juga telah meminta jajaran terkait untuk melakukan proses penghutanan bagi kawasan di sekitar Bendungan Sepaku sehingga dapat dikelola menjadi wisata alam.

 

"Kemarin sore saya minta agar Bendungan Sepaku dihutankan total, sehingga nanti menjadi tempat wisata alam bagi masyarakat di Ibu Kota Nusantara," kata Jokowi kepada rombongan wartawan Istana Kepresidenan dari Jakarta yang diajak meninjau langsung fasilitas Persemaian Mentawir di lokasi IKN, Kalimantan Timur, Kamis, 23 Februari 2023.

 

Presiden mengajak wartawan Istana Kepresidenan di antaranya untuk meninjau fasilitas Persemaian Mentawir yang akan memproduksi 20 juta bibit pohon per tahun.

 

Lebih jauh, Jokowi menyebutkan bahwa fasilitas yang disiapkan sejak dua tahun lalu itu tidak hanya untuk mendukung proses penghutanan kembali di IKN, tetapi juga seluruh Pulau Kalimantan.

 

Proyek pembangunan IKN pun, kata Jokowi, juga harus terus mengutamakan aspek lingkungan, termasuk memproteksi fauna, seperti orang utan dan bekantan yang ada di Pulau Kalimantan. "Yang paling penting di sini kita bisa memproteksi orang utan, di IKN ini ya, di Kalimantan ini ada juga monyet, bekantan, itu diproteksi," ucapnya.

 

Upaya memproteksi fauna tersebut, menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, juga demi mendukung wisata alam yang bisa dikembangkan. "Diproteksi juga untuk sebuah wisata alam, cukup banyak," katanya.

 

Adapun Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti, Nurbaya Bakar yang turut dalam rombongan peninjauan Persemaian Mentawir itu mengaku belum mendapat arahan lebih jauh soal perlu tidaknya membangun kebun binatang di sekitar fasilitas tersebut.

 

"Belum ada arahan dari Pak Presiden," kata Siti Nurbaya singkat.

 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebelumnya membeberkan mengungkapkan progres pembangunan Bendungan Sepaku Semoi untuk mendukung fasilitas air bersih di IKN Nusantara, telah mencapai 82 persen.

 

"Progres pembangunan Bendungan Sepaku Semoi mencapai 82 persen," ujar Ketua Satuan Tugas (satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Jumat 13 Januari 2023.

 

Danis mengatakan Bendungan Sepaku Semoi akan menjadi salah satu sumber air baku untuk IKN Nusantara. Bendungan Sepaku Semoi akan dilengkapi fasilitas intake dan Instalasi Pengolahan Air (IPA). Bendungan Sepaku Semoi ditargetkan impounding pada Juni tahun ini.

 

Pembangunan Bendungan sepaku semoi merupakan bagian dari proyek pembangunan IKN Nusantara.

 

Dalam membangun suatu daerah, kata Danis, nomor satu yang paling penting adalah ketersediaan air, sehingga infrastruktur dasar bendungan menjadi hal penting yang perlu dibangun pertama kali dalam pembangunan IKN Nusantara. Apabila bendungan nanti sudah selesai, lanjutnya, maka akan menyalurkan air bersih ke kawasan IKN serta bisa juga berfungsi untuk irigasi, serta sebagai tempat pariwisata.

                  

 

JOKOWI ATUR HAK KEUANGAN KOMISI NASIONAL DISABILITAS

 

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menetapkan hak finankan atau gaji untuk officina Komisi Disabilitas Nasional atau KND. Ketua KND yang sekaran dijabat oleh Dante Rigmalia mandatan hak kuanganan Rp 28.8 juta per bulan.

 

Wakil Ketua yang dijabat Deka Kurniawan menerima Rp 26,8 juta. Kemudian anggota yang berjumlah lima orang masing-masing mendapat Rp 23,3 juta.

 

“Hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pajaan pajak penjualan,” sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Hak Keuangan dan Fasilasi Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Komisi Nasional Disabilitas, sebagai kepatan keputat Tempo, Ahad, 19 Februari 2023.

 

Perpres Nomor 14 ini diteken Jokowi pada 16 Februari 2023. Perpres ini terbit hampir 3 tahun lebih celetah lahirnya Perpres Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas.

 

Selain hak pembiayaan, officina KND juga dapat melakukan felikansi biaya pemanasan dinas dan jaminan sosial. Hak ini dihentikan bila otifini tersebut persangt, diberhentikan, atau hal lain yang sampaankan hak dihentikan.

 

Per 1 Desember 2021, Jokowi telah melantik ekmanlik KND periode 2021-2026 di Istana Negara, Jakarta. Berikut nama-nama ekmeldo Komnas Disablitas yang kuddasadari Kedusto Presiden Republik Indonesia (Kepres) Nomor 53/M Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kemgluttan Komisi Nasional Disabilitas tersebut:

 

1. Dante Rigmalia

2.Deka Kurniawan

3. Eka Prastama Widiyanta, sebagai ekmang

4. Kikin Purnawirawan Tarigan Sibero, sebagai kembang

5. Fatimah Asri Muthmainah, sebagai anggota

6. Jonna Aman Damanik, sebagai embaklam

7. Rachmita Maun Harahap, sebagai angkem.

 

Dalam pakasayanya, kandunga KND ini malah banyak diprotes oleh para penyandang disabilitas takt tak dindu gaungnya. Salah satunya akademisi dari Kelompok Penyandang Disabilitas yang juga tergabung dalam Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Muhammad Soleh.

 

Soleh mengaku adalah dalangan KND. “Tapi saat ini saya pekasa dan bahkan jadi sedikit suuzon kalau KND seinara tidak mandiri dan masih ada keterikatannya dengan Menteri Sosial,” ujar Soleh pada peringatan Hari Disabilitas Internasional di Jakarta, November 2022.

 

Menurut para penyandang gangguan, KND tidak memiliki posisi tawar yang kuat dalam mendvokasi atau menarik persudan yang berpihak kepada penyandang gangguan. KND kondukti hanya sukuri penitah penmandari tanpa mendahulukan bezakah penyandang disabilitas.

 

Salah satu contohnya adalah tidak adanya mementaran Hari Disabilitas Internasional, bahkan oleh ministariya yang menegai penyandang disabilitas.

 

Wakil Ketua KND pehgan Data, Literasi, dan Komunikasi Publik, Deka Kurniawan kurniawan persanakan Komisi belum dapat samakan harapan kelopus masyarakat gangguan peranu pascapembentukkan KND persansara

 

“Ya, saya akan bilang seperti yang meketup Pak Muhammad Soleh bahwa kami memang sampai saat ini, sedelah peranu belanga kami belum bisa berdaya sama sekali dalam artian belum bisa memenuhi target-target ideal,” ujar Deka.

 

Menurut Deka, ada beberapa penyebab yang membuat kinerja KND tidak maksimal setelah setahun berjalan. Pertama, hingga akhir tahun, KND belum diberikan anggaran tetap, terutama karena alasan finansial. “Sudah peranu bekera kami belum digaji,” kata Deka.

                  

 

TANGGAPAN JOKOWI SOAL VONIS FERDY SAMBO

 

Presiden Joko Widodo menilai vonis hukuman mati untuk Ferdy Sambo telah mempertimbangkan fakta, bukti, dan kesaksian selama persidangan.

Ia tak mau berkomentar terlalu jauh mengenai putusan itu. Jokowi menyampaikan vonis itu merupakan kewenangan pengadilan.

 

"Kita tidak bisa ikut campur, tetapi saya kira keputusan yang ada saya melihat pertimbangan fakta-fakta, pertimbangan bukti-bukti, saya kira kesaksian dari para saksi itu menjadi penting dalam keputusan yang kemarin," kata Jokowi di Jakarta, Kamis (16/2).

 

Jokowi enggan berkomentar terlalu jauh mengenai vonis Sambo. Dia berkata pengadilan sudah membuat putusan.

 

"Itu sudah diputuskan. Kita harus menghormati. Semua harus menghormati," ujarnya.

 

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Ferdy Sambo hukuman mati. Vonis itu diberikan karena Sambo terbukti bersalah dalam pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat.

 

Vonis itu lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Jaksa menuntut Sambo dihukum seumur hidup.

 

                

 

JOKOWI PERSEMBAHKAN 2 KAPAL WISATA UNTUK PEMPROV SULUT

 

Kepedulian Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) untuk Bumi Nyiur Melambai, ternyata sangat besar. Pasalnya usai melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), beberapa keuntungan mulai dirasakan langsung daerah.

 

Mulai dari di acc nya beberapa megaproyek lanjutan. Kini Presiden Jokowi kembali memberikan hadiah untuk Sulut berupa hibah 2 kapal bottom glass dari Kementerian Perhubungan RI kepada Pemprov Sulut, untuk kepentingan sektor pariwisata.

 

“Iya saat ini kita sudah menerima hibah kapal bottom glass. Jadi Sulut itu sangat sepesial di mata Presiden Jokowi. Kita mendapatkan hibah 2 kapal bottom glass dari Kementerian Perhubungan RI. Kapal ini akan dipakai untuk sektor pariwisata,” ungkap Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut, kepada Manado Post, secara ekslusif, Kamis (16/2) pagi.

 

Kepel juga mengatakan bahwa, hibah 2 unit kapal bottom glass tersebut akan mulai diuji coba pada Jumat, esok.

 

“Rencana uji coba besok. Kita akan undang beberapa pihak dalam uji coba ini. Jadi kapal ini sangat bagus bagi Sulut. Karena kan Sulut daerah bahari. Karena itu memang diperuntukkan bagi sektor pariwisata daerah. Saya pikir ini sangat bagus. Dan Pak Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw sangat berterima kasih kepada Presiden Jokowi melalui Kementerian Perhubungan atas hibah 2 kapal bottom glass ini,” kuncinya.

       

 JOKOWI HARAP FORUM AIR DUNIA HASILKAN REKOMENDASI KONKRET ATASI KRISIS

 

Presiden Joko Widodo menerima Presiden World Water Council, Loic Fauchon, dan delegasi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 15 Februari 2023. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo antara lain menekankan enam topik yang harus dibahas dalam penyelenggaraan World Water Forum ke-10 di Bali tahun 2024 mendatang, salah satunya adalah kebutuhan air untuk manusia dan lingkungan.

 

“Kami dari World Water Council dan juga dari National Organizing Committee untuk World Water Forum Ke-10 di Bali tahun 2024, baru saja diterima oleh Bapak Presiden. Beliau memesankan kepada enam topik yang harus dibahas di dalam World Water Forum nanti, di antaranya adalah kebutuhan air untuk human dan environment,” ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam keterangannya selepas mendampingi Presiden dalam pertemuan.

 

Menurut Menteri PUPR, topik kebutuhan air untuk manusia dan lingkungan menjadi perhatian karena Presiden Jokowi memandang saat ini dunia sudah menghadapi krisis air global. Oleh karena itu, Presiden berharap World Water Forum ke-10 di Bali nanti dapat menghasilkan sejumlah rekomendasi nyata.

 

“Beliau melihat the global water crisis sekarang ini sudah kita hadapi. Untuk itu, beliau berharap World Water Forum Ke-10 nanti tidak hanya sebagai conference biasa, tapi juga menghasilkan concrete recommendations untuk dilakukan aksinya,” ungkap Menteri PUPR.

 

Lebih lanjut, Menteri PUPR menyampaikan bahwa pada Senin-Selasa 15-16 Februari ini, akan dimulai pertemuan awal yang akan dihadiri oleh seluruh Dewan Gubernur World Water Council yang terdiri atas 56 orang. Selain itu, pertemuan perdana ini juga akan dihadiri lebih dari 1.400 orang peserta.

 

“Mudah-mudahan kick-off meeting ini bisa berjalan dengan baik untuk bisa menggerakkan semua. Jadi tujuannya adalah memobilisasi, menggerakkan semua stakeholders di water sector untuk lebih aware terhadap problem-problem pengelolaan sumber daya air,” imbuh Menteri Basuki.

 

Sementara itu, Presiden World Water Council, Loic Fauchon, menyampaikan apresiasinya atas dukungan Presiden Joko Widodo dan seluruh pemangku kepentingan di Indonesia dalam bidang air. Ia pun mengajak semua pihak untuk mempersiapkan penyelenggaraan World Water Forum ke-10 di Bali dengan baik.

 

“Kita harus mempersiapkan World Water Forum berikutnya yang akan diadakan di Bali tahun depan dan bersama-sama dalam proses koordinasi kita mencoba memberikan solusi baru, respons baru yang memungkinkan kita meningkatkan akses air untuk miliaran orang,” ujarnya.

 

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut yaitu Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bak

                 

 

TANGGAPAN JOKOWI SOAL KEBUTUHAN AIR DUNIA

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut sumber daya air menjadi isu yang sangat mendesak bagi dunia. Sebab, kebutuhan air meningkat tajam di tengah pertumbuhan penduduk dan peningkatan produktivitas pangan.

 

"Keberlanjutan sumber daya air menjadi isu yang sangat mendesak bagi dunia. Kebutuhan air dunia meningkat tajam sejalan dengan pertumbuhan penduduk, peningkatan produktivitas pangan dan juga industri," kata Jokowi dalam sambutan virtual pada Kick Off World Water Forum Ke-10, Rabu (15/2).

 

Menurutnya, ketersediaan air yang berkualitas dan berkelanjutan semakin sulit. Hal itu diakibatkan degradasi lingkungan dan perubahan Iklim.

 

"Pengelolaan sumber daya air secara efisien dan terpadu merupakan agenda yang harus kita kerjakan bersama agar air bisa dikelola dan bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran bangsa," tuturnya.

 

Jokowi menuturkan, ada beberapa agenda penting yang harus diprioritaskan. Seperti upaya konservasi air, ketersediaan air bersih dan sanitasi, ketahanan pangan dan energi, serta mitigasi bencana alam berupa banjir dan kekeringan.

 

"Agenda-agenda tersebut harus menjadi kerja bersama, partisipasi rakyat dan kerja sama dari berbagai pihak, dialog dan kemitraan antar negara yang dilakukan dalam semangat kebersamaan untuk kesejahteraan rakyat dunia," tuturnya.

 

Selain Itu, Jokowi melanjutkan, agenda-agenda itu juga membutuhkan Banyak Inovasi. Terutama Inovasi keuangan yang melibatkan pemerintah dan swasta.

 

Berikutnya, inovasi teknologi dalam pengelolaan kebutuhan konsumsi energi dan pangan. Serta, perlunya komitmen semua pihak untuk berbagi dan bekerja sama.

 

"Saya sangat mengharapkan pertemuan awal menuju The 10th WWF ini dapat menghasilkan agenda-agenda penting yang akan kita tindak lanjuti pada acara puncak WWF ke-10 di Bali 18-24 Mei 2024," tutup Jokowi.

               

SECARA TEGAS! JOKOWI INGATKAN CEGAH KARHUTLA KE TNI-POLRI

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta TNI-Polri untuk mewaspadai kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Jokowi mengungkit perjanjian soal tanggung jawab Pangdam dan Kapolda tentang karhutla yang sudah disampaikan sejak 7 tahun lalu.

 

"Janjiannya tetap, tadi saya ulang lagi mengenai janjian, janjian saya 7 tahun masih berlaku sampai sekarang. Kalau ada kebakaran besar di provinsi, yang tanggung jawab Pangdam, Kapolda, Danrem, hati-hati. Saya ngomong hati-hati, janji masih berlaku," kata Jokowi usai memberikan pengarahan di Rapat Pimpinan TNI-Polri 2023 di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (8/2/2023).

 

Jokowi mengingatkan TNI-Polri soal cuaca panas di akhir Februari. Sejumlah daerah di Indonesia harus menjadi atensi.

 

"Karhutla ini kan El Nino hati-hati tadi saya memberikan warning untuk provinsi-provinsi Riau, Sumut Kalimantan hati-hati, karena nanti di akhir Februari atau Maret itu sudah panasnya sudah naik," ujar Jokowi.

 

Arahan Tegas Jokowi

Jokowi telah berulang kali mengingatkan Pangdam hingga Kapolda untuk serius mencegah kebakaran hutan dan lahan. Jokowi mengingatkan aturan main yang telah disepakati masih berlaku.

 

"Setiap tahun sejak 2015, kejadian kebakaran besar kita rutin melakukan pertemuan seperti ini tujuannya apa untuk mengingatkan baik kepada para gubernur, bupati, wali kota, Pangdam, Danrem, Dandim, Kapolda, Kapolres terutama ini terutama jika ada pejabat-pejabat yang baru, yang berada di daerah-daerah yang rawan bencana kebakaran sekali lagi ini untuk mengingatkan agar tidak lupa pada aturan main yang sudah kita sepakati di 2016," kata Jokowi dalam rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang disiarkan saluran YouTube Sekretariat Presiden, Senin (22/2/2021).

 

"(Tahun) 2016 kita punya kesepakatan, kesepakatan nya adalah bagi Pangdam dan Kapolda, Kapolres, Danrem dan Dandim yang baru agar tahu dan aturan mainnya masih tetap sama. Kalau jadi kalau di wilayah Saudara-saudara ada kebakaran dan membesar dan tidak tertangani dengan baik aturan mainnya tetap sama, belum saya ganti," sambung Jokowi.

 

Jokowi menegaskan tak akan segan-segan mencopot Pangdam-Kapolda yang lalai menangani karhutla. Para pejabat baru diminta memperhatikan pesan dari Jokowi tersebut.

 

"Saya kira masih ingat semuanya kalau yang ikut rutin tiap tahun pertemuan dengan saya pasti semuanya masih ingat yaitu dicopot yaitu diganti, jelas? Meski saya sudah perintah ke Panglima dan Kapolri saat itu baru dua kali. Jadi kali ini saya ulang lagi ini hanya untuk yang pejabat-pejabat baru agar tahu aturan main ini," ujar Jokowi.

 

 

               

 

SOROTI KASUS JIWASRAYA-INDOSURYA, JOKOWI: JANGAN SAMPAI RAKYAT JADI KORBAN

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pengawasan terkait pinjaman online hingga investasi ditingkatkan. Jokowi menyoroti sejumlah kasus yang merugikan banyak orang, mulai dari kasus Jiwasraya hingga KSP Indosurya.

 

"Saya minta betul-betul urusan asuransi utamanya pinjaman online, investasi dilihat betul. Jangan sampai kejadian-kejadian yang sudah-sudah, Asabri, Jiwasraya, Rp 17 triliun, Rp 23 triliun. Adalagi Indosurya, adalagi Wanaartha, sampai hapal saya gitu kan baca. Unit link," kata Jokowi saat menyampaikan sambutan pada pertemuan Industri Jasa Keuangan di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Senin (6/2/2023).

 

Jokowi mengatakan banyak rakyat yang menangis akibat kasus-kasus tersebut. Dia kemudian bercerita saat dirinya mendengar keluhan warga di beberapa daerah.

 

"Ini harus mikro satu-satu diikuti karena rakyat, yang nangis itu rakyat. Rakyatnya itu hanya minta satu sebetulnya duit saya balik, uang saya balik," ujar Jokowi.

 

"Karena saya waktu ke Tanah Abang ada yang nangis-nangis, ceritanya juga kena itu, waktu di Imlek juga sama nangis-nangis itu juga, di Surabaya nangis-nangis itu juga. Hati-hati semuanya yang namanya pengawasan harus lebih diintensifkan," imbuh Jokowi.

 

Jokowi juga menyoroti pelaporan soal kasus-kasus di sektor jasa keuangan yang belum tuntas ditangani. Jokowi yakin OJK periode sekarang bisa merampungkan sejumlah kasus itu.

 

"Sering pelaporan sudah ada laporan keluhan, laporan keluhan sudah tahun 2020 sampai sekarang 2023 juga belum tuntas, gini-gini, hatu-hati yang kita bangun ini adalah trust. Kalau sudah kehilangan, itu sulit membangun, sulit membangun kembali. Saya yakin OJK yang sekarang bisa," ucap Jokowi.

 

                    

 

LEWAT OPERASI PASAR SERENTAK, JOKOWI JANJI STABILKAN HARGA BERAS

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan harga beras yang beberapa waktu terakhir mengalami kenaikan akan kembali turun melalui upaya penyelenggaraan operasi pasar.

 

Presiden Jokowi menegaskan operasi pasar akan terus berlangsung serentak di seluruh provinsi di Indonesia sampai harga beras turun dan kembali stabil.

 

Pelaksanaan operasi pasar besar-besaran sebagai upaya menurunkan harga beras ini disampaikan Presiden Jokowi saat mengecek harga bahan pokok di Pasar Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali, Kamis 2 Februari 2023.

 

"Harga beras memang naik di semua provinsi memang naik. Ini yang sedang kita lakukan operasi pasar oleh Bulog di seluruh provinsi," kata Jokowi.

 

Presiden menambahkan, operasi pasar sudah dilakukan pemerintah sejak awal Januari 2023, namun penurunan harga beras belum signifikan.

 

Maka dari itu, Jokowi menyampaikan pemerintah akan berlanjut menyelenggarakan operasi pasar besar-besaran pada pekan ini.

 

"(Operasi pasar) Terus dilakukan. Meski awal Januari dilakukan, tapi turunnya sedikit. Minggu-minggu ini terus kita lakukan operasi pasar besar-besaran," ungkapnya.

 

Sebelumnya, Jokowi memanggil Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso ke Istana Kepresidenan untuk membahas masalah naiknya harga beras, ketersediaan beras dan barang-barang pokok lainnya, Selasa 31 Januari 2023.

 

Usai bertemu Presiden, Budi menyampaikan Perum Bulog menyiapkan 315 ribu ton beras dan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang akan disalurkan melalui operasi pasar sampai Maret 2023.

 

Senada seperti disampaikan Kepala Negara, Budi berharap harga beras dapat kembali stabil di tingkat pasar setelah diadakannya operasi pasar ini.

               

 

JOKOWI KEBUT SPBE SEBAGAI UPAYA TEKAN PERBUATAN KORUPSI

 

Pemerintah terus mengebut penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mempercepat pelayanan publik sekaligus mencegah terjadinya korupsi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan Presiden Joko Widodo menaruh perhatian besar pada digitalisasi birokrasi pada seluruh tingkatan. Presiden telah meneken Peraturan Presiden No. 132/2022 tentang Arsitektur SPBE pada 20 Desember 2022.

 

“Arahan Presiden sangat tegas dan jelas, digitalisasi birokrasi menjadi kewajiban. Dan bukan sekadar digitalisasi, tapi seluruh rangkaian digitalisasi itu harus terintegrasi. Sehingga semua berbasis digital, mengurangi berbagai celah dan potensi penyalahgunaan,” ujar Anas, Kamis (02/02).

 

Anas mengatakan, digitalisasi birokrasi dalam skema SPBE akan sangat efektif dalam mencegah korupsi sekaligus mengakselerasi pelayanan publik. Dia menyontohkan, negara-negara dengan digitalisasi yang matang mampu menciptakan sistem pemerintahan yang efisien, termasuk berdampak pada indeks persepsi korupsi. Misalnya, e-Government Development Index (EGDI) dunia di mana Denmark dan Finlandia juga menempat posisi tertinggi. Hal itu selaras dengan peringkat indeks persepsi korupsi/IPK atau Corruption Perceptions Index/CPI 2022 yang diterbitkan Transparency International, di mana Denmark dan Finlandia menjadi negara dengan peringkat tertinggi. Hal itu juga paralel dengan peringkat Rule of Law Index di mana Denmark dan Finlandia juga berada pada level tertinggi.

 

“Ini menunjukkan proses digitalisasi pada segala lini yang kini menjadi perhatian Presiden Jokowi akan berperan besar dalam menekan potensi korupsi. Ketika EGDI Indonesia nantinya meningkat, sesuai arahan Presiden Jokowi, maka CPI dan Rule of Law Index juga akan semakin membaik,” ujar Anas.

 

“Contoh sederhana, ketika semua pelayanan berbasis digital, tidak ada pengisian data berulang dan tidak ada orang ketemu orang, maka semua akan transparan dan akuntabel. Digitalisasi juga membuka ruang partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan secara langsung. Ini penting dan akan sangat berkontribusi terhadap pencegahan praktik korupsi karena semua kegiatan layanan pemerintah dapat dikontrol secara terbuka oleh masyarakat,” imbuh mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP).

 

Anas menjelaskan, pada 2022, untuk EGDI, Indonesia berada pada peringkat 77 dengan nilai 0,71 dari skala 0-1. Adapun Denmark berada di peringkat pertama dengan angka 0,97, dan Finlandia di ranking kedua pada angka 0,95. “Bapak Presiden menginstruksikan ada percepatan digitalisasi sehingga EGDI Indonesia meningkat, yang ini pasti berdampak positif pada minimalisasi potensi korupsi hingga peningkatan kemudahan berusaha” jelasnya.

 

Anas memaparkan, ada dua kerja besar soal digitalisasi terintegrasi yang menjadi perhatian Presiden Jokowi, yang meliputi relasi antara pemerintah dan warga, pemerintah dan dunia usaha, serta antar-instansi pemerintah. Itu semua dilakukan dengan tidak membuat aplikasi baru, melainkan melakukan perbaikan dan memperkuat tata kelola serta mengintegrasikannya.

 

Pertama, lanjut Anas, digitalisasi terintegrasi terkait pelayanan publik (bersifat eksternal pemerintah). “Pelayanan publik berbasis digital, selain mempercepat layanan, akan mampu memangkas semua celah korupsi,” ujarnya.

 

Kedua, digitalisasi terintegrasi semua aspek tata kelola birokrasi (manajemen internal pemerintah). Anas memaparkan, ketika tata kelola birokrasi terdigitalisasi secara penuh, semua akan berjalan transparan. Data juga akan bisa dibagipakaikan antar instansi, sehingga ada interoperabilitas, kerja birokrasi semakin cepat dan efisien. Selain itu, antar instansi bisa melihat segala proses yang sedang berjalan di birokrasi. Ini memudahkan kontrol dan monitoring bila terjadi perlambatan, yang otomatis akan membuat pemerintah semakin lincah dalam melayani publik. "Harapan Bapak Presiden bahwa birokrasi harus berdampak bisa semakin dirasakan nyata, “jelas Anas.

 

Saat ini, kerja digitalisasi untuk mencegah korupsi dan mengakselerasi pelayanan publik itu sedang dipacu oleh seluruh kementerian/lembaga. “Sekarang semua bekerja keras, para Menko, kementerian/lembaga terkait di antaranya Kemendagri, Kemenkominfo, Kemenkeu, Kementerian PPN/Bappenas, BSSN, dan BRIN, dengan dukungan sejumlah BUMN yang memiliki kompetensi teknologi unggul. Kami hari ini juga ke BPK untuk percepatan digitalisasi, terutama untuk memperkuat kaitan dengan akuntabilitas keuangan negara,” ujarnya.

                  

 

PESAN TEGAS JOKOWI TUK ASEAN

 

Dalam keterangannya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri ASEAN mulai siang ini akan mengawali serangkaian pertemuan.

 

“Hari ini dan besok para Menteri Luar Negeri ASEAN akan melakukan serangkaian pertemuan yang akan dimulai siang ini, yaitu working lunch yang akan membahas mengenai masalah Myanmar, kemudian diikuti dengan ASEAN Coordinating Council, dan besok kita akan melakukan pertemuan Retreat (the ASEAN Foreign Ministers’ Retreat),” ujar Menlu kepada wartawan di Kantor Presiden, Jakarta.

 

Ia menyebut bahwa rangkaian pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ini merupakan pertemuan besar pertama yang dilakukan di bawah keketuaan Indonesia. Menlu menjelaskan, dalam pertemuan yang baru saja berlangsung di Istana Merdeka, Presiden Jokowi menekankan dua hal penting kepada para menteri dan sekjen yang hadir.

 

 “Yang pertama adalah bahwa ASEAN tidak boleh menjadi proxy siapapun. Di sini Bapak Presiden menekankan pentingnya sentralisasi dan kesatuan ASEAN yang perlu terus dijaga, karena ini adalah modal utama ASEAN. Dan Bapak Presiden menekankan pentingnya penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi hukum internasional, hak asasi manusia, sesuai dengan apa yang ada di dalam Piagam ASEAN,” jelas Retno.

 

Selain itu, Presiden juga menekankan bahwa Five-Point Consensus akan tetap menjadi mekanisme utama ASEAN dalam meng-address isu atau perkembangan di Myanmar. Kemudian ASEAN juga harus menjadi epicentrum of growth di tengah gelapnya proyeksi ekonomi dunia saat ini.

 

 “Bapak Presiden kembali lagi mengingatkan bahwa kita akan dapat menjadikan ASEAN sebagai epicentrum of growth, kalau kita mampu menjaga stabilitas perdamaian di kawasan,” ungkapnya.

 

Retno juga mengatakan bahwa dalam pertemuan tadi, para Menteri Luar Negeri ASEAN sangat mengapresiasi sejumlah arahan yang disampaikan Presiden Jokowi. Di samping itu, mereka juga menegaskan dukungannya terhadap keketuaan Indonesia.

 

 “Beberapa Menteri Luar Negeri ASEAN kemudian berbicara menyampaikan beberapa hal, termasuk Laos sebagai ketua yang akan datang setelah Indonesia. Sekjen ASEAN juga bicara, kemudian Menteri Luar Negeri Singapura dan Menteri Luar Negeri Thailand. Semua intinya adalah kesiapan negara anggota ASEAN untuk mendukung keketuaan Indonesia,” pungkasnya.

 

                      

 

JOKOWI: HILIRISASI ADALAH KUNCI INDONESIA MENJADI NEGARA MAJU

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut hilirisasi menjadi kunci yang dapat membuat Indonesia menjadi negara maju. Selain nikel, ke depan hilirisasi pertambangan akan dilanjutkan ke komoditas bauksit dan tembaga.

 

“Jangan kita hanya senang karena keberhasilan hilirisasi di nikel. Memang nikel menjadi sebuah contoh naiknya nilai tambah dari yang ekspor mentah dulu US$ 1,1 miliar menjadi US$ 30 miliar - US$ 33 miliar diperkirakan pada tahun 2022,” ucap Presiden Jokowi dalam acara Mandiri Investment Forum di Hotel Fairmount, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (1/2/2023).

 

Jokowi menyampaikan begitu besar peningkatan nilai tambah dari hilirisasi nikel ini, yaitu Rp 17 triliun melompat jadi Rp 450 triliun. Sehingga dia meyakinkan para menteri kabinet untuk jangan tengok kanan dan kiri soal hilirisasi, kendati kebijakan hilirisasi juga pelarangan ekspor mendapati gugatan dan kalah. Sebab hilirisasi inilah yang akan merubah Indonesia sebagai negara berkembang jadi negara maju.

 

“Karena inilah yang akan melompatkan negara berkembang jadi negara maju, apalagi negara kita. Jangan berpikir negara kita akan jadi negara maju kalau kita takut menghilirkan bahan-bahan mentah yang ada di negara kita,” ungkap dia.

 

Namun dikatakan Jokowi memang ada kendala yang paling menyulitkan dari proses hilirisasi ini yaitu mengintegrasikan komoditas-komoditas yang dimiliki Indonesia. Bahkan dia memproyeksikan dampak positif dari hilirisasi minerba dan migas tersebut.

 

“Proyeksi dampak hilirisasi minerba dan migas menambah lapangan kerja yang terbuka di angka 8,8 juta. Ini sebuah dampak yang besar. Membuka lapangan kerja yang sebesar-besarnya,” jelasnya.

 

Perlu diketahui bahwa pemerintah telah resmi menghentikan ekspor bauksit dan tembaga pada Juni 2023 berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Hal ini dilakukan demi melanjutkan hilirisasi komoditas bauksit dan tembaga di Tanah Air setelah berhasil konsisten melakukan hilirisasi nikel. Alasan yang melatarbelakangi dilarangnya ekspor bauksit dan tembaga ini adalah sebagai contoh, bauksit Indonesia menjadi yang terbaik ke-3 di dunia. Sementara Indonesia memiliki alumunium kit nomor 33 padahal bahan baku aluminium terbaik nomor 3 yakni bauksit ada di Indonesia.

 

“Kita terlalu nyaman dengan ekspor mentahan karena paling cepat dapat duitnya dan tidak pusing pikirannya. Sudah gali, kirim, gali. Nikel juga sama. Gali, kirim enggak mau mikir kita. Tapi nilai tambah tadi. 194 kali,” pungkas Jokowi.