JOKOWI KECEWA, SITUASI DI MYANMAR SEMAKIN MEMBURUK

 

Kekecewaan atas situasi di Myanmar yang semakin memburuk disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Kamboja. Jokowi kembali menyerukan agar kekerasan di Myanmar dihentikan.

 

Jokowi menyampaikan pernyataan itu pada sesi retreat KTT ASEAN Ke-41 yang secara khusus membahas implementasi 5-point consensus (5PC) di Myanmar di Hotel Sokha, Phnom Penh, Jumat (11/11/2022). Jokowi mengatakan penerapan 5PC itu sebagai upaya membantu Myanmar keluar dari krisis politik.

 

"Pertama, penerapan 5PC tetap menjadi acuan utama bagi ASEAN dalam membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya," ucap Jokowi seperti dalam keterangan tertulis dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.

 

Kedua, Jokowi mempertegas seruan penghentian kekerasan agar segera tercipta kondisi kondusif di Myanmar.

 

"Ketiga, Presiden Jokowi mengusulkan penugasan Sekjen ASEAN dan AHA Centre untuk terus mengupayakan akses agar Comprehensive Needs Assesment dapat segera diselesaikan," ujar Jokowi.

 

Menurut Jokowi, bantuan kemanusiaan untuk mendukung ­life-sustaining menjadi lebih penting artinya saat ini. Poin keempat yang disampaikan Jokowi yaitu keputusan non-political representation dari Myanmar juga harus diberlakukan selain untuk AMM dan KTT.

 

"Kelima, engagement ASEAN dengan semua stakeholders Myanmar harus segera dilakukan. Karena hanya dengan membuka dialog dengan semua pihak, maka ASEAN akan dapat memfasilitasi dialog nasional yang dimandatkan oleh 5PC," ucap Jokowi.

 

Hal keenam menurut Jokowi yaitu untuk menghormati prinsip non-interference maka ASEAN tidak memberikan dukungan terhadap Pemilu yang tidak inklusif dan tidak dipersiapkan berdasar dialog nasional.

 

"Kita memiliki tanggung jawab kepada rakyat ASEAN dan dunia. Jika kita tidak bertindak tepat, maka kredibilitas dan relevansi ASEAN menjadi taruhannya," pungkas Jokowi.

 

Jokowi Kecewa Situasi di Myanmar Makin Buruk

Jokowi kecewa atas situasi di Myanmar yang semakin buruk. Jokowi menyatakan tak ada progres signifikan dari implementasi 5-point consensus (5PC) oleh junta militer Myanmar.

 

"Indonesia sangat kecewa dengan situasi Myanmar yang semakin buruk, tidak adanya progres yang signifikan dari implementasi 5PC sekaligus kita tidak melihat adanya komitmen dari junta militer untuk mengiplementasikannya," ujar Jokowi dalam keterangan tertulis dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Jumat (11/11).

 

Jokowi mengatakan situasi di Myanmar tidak boleh mengganggu perjalanan dan kerja sama ASEAN.

 

"Indonesia mempertegas posisinya untuk tidak memperbolehkan non-political representation dalam KTT ASEAN dan pertemuan tingkat menteri luar negeri. Indonesia juga mengusulkan hal serupa diberlakukan di luar pertemuan tingkat menteri luar negeri," ungkap Jokowi.

 

Indonesia, menurut Jokowi, tetap berkomitmen akan terus memberikan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Myanmar. Indonesia juga mendorong ASEAN untuk segera melakukan engagement dengan seluruh stakeholders di Myanmar dan melakukan dialog.

 

           

Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden RI Nomor 101 tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak.

 

Perpres yang ditetapkan pada 15 Juli 2022 itu, dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia masih tinggi sehingga perlu optimalisasi peran pemerintah.

 

Apalagi, peraturan perundangan yang berkaitan dengan penghapusan kekerasan terhadap anak belum optimal dalam memberikan pencegahan dan penanganan, sehingga diperlukan strategi nasional.

 

"Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (Stranas PKTA) dimaksudkan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak," demikian disebutkan dalam Pasal 3 Perpres 101 tahun 2022 seperti dilihat di laman Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta, Senin (18/7/2022).

 

Dalam pasal 5 disebutkan, arah kebijakan dan strategi penghapusan kekerasan terhadap anak terdiri atas:
a. penyediaan kebijakan, pelaksanaan regulasi, dan penegakan hukum;
b. penguatan norma dan nilai anti kekerasan;
c. penciptaan lingkungan yang aman dari kekerasan;
d. peningkatan kualitas pengasuhan dan ketersediaan dukungan bagi orang tua/pengasuh;
e. pemberdayaan ekonomi keluarga rentan;
f. ketersediaan dan akses layanan terintegrasi; dan
g. pendidikan kecakapan hidup untuk ketahanan diri anak.

 

Pada pasal 8, disebutkan pendanaan pelaksanaan Stranas PKTA bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pemerintah menyebut, berdasarkan hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun 2018 menunjukkan bahwa 1 dari 17 anak laki-laki dan 1 dari 11 anak perempuan pernah mengalami kekerasan seksual.

 

Sementara 1 dari 2 anak laki-laki dan 3 dari 5 anak perempuan pernah mengalami kekerasan psikis langsung.

 

Selanjutnya, 14 dari 100 anak laki-laki dan 13 dari 100 anak perempuan pernah mengalami kekerasan psikis tidak langsung melalui daring (cyberbullying) serta 1 dari 3 anak laki-laki dan 1 dari 5 anak perempuan mengalami kekerasan fisik.

 

Dapat disimpulkan bahwa 2 dari 3 anak perempuan dan anak laki-laki di Indonesia pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya.

 

Bahkan, umumnya kekerasan yang dialami oleh anak cenderung diterima lebih dari 1 jenis kekerasan.

 

Berdasarkan laporan dari anak yang pernah mengalami kekerasan, pelaku kekerasan adalah orang terdekat, teman sebaya, dan orang dewasa yang dikenal.

 

Ketidaksiapan atas penyediaan layanan perlindungan anak, berdampak pada anak korban kekerasan sulit mendapatkan bantuan dan pendampingan yang tepat.

 

Akibatnya, kekerasan masih sering tersembunyi atau tidak terlaporkan sehingga sulit untuk dicegah, ditangani secara efektif, dan diatasi dampak jangka panjangnya.