Jokowi: Perhatikan Info BMKG, hingga Intip Peluang pasar untuk tingkatkan Ekspor

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sejumlah instruksi penting kepada jajaran pemerintah. Instruksi ini Jokowi sampaikan langsung saat menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada Selasa (6/10/2022) di Istana Negara.

 

Melansir laman Setkab.go.id, ada lima titah yang disampaikan Jokowi.

 

Pertama, menginstruksikan kepada segenap jajaran pemerintah memperhatikan informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

 

“Yang pertama, antisipasi bencana, cuaca ekstrem, dan yang berkaitan dengan keselamatan lalu lintas. Agar kita semuanya memberikan perhatian, memaksimalkan informasi cuaca dari BMKG sebagai peringatan dini dan juga mitigasi bencana di seluruh daerah yang memiliki potensi bencana harus diperhatikan,” kata Jokowi.

 

Dia menambahkan, dengan adanya beberapa kejadian bencana alam, misalnya gempa bumi di Cianjur dan erupsi Gunung Semeru, Presiden ingin memastikan bahwa negara betul-betul hadir dalam penyaluran bantuan dan rekonstruksi bangunan terdampak.

 

Menurut Presiden, informasi yang diberikan oleh BMKG, dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam mempersiapkan penanganan bencana alam.

 

Kedua, hati-hati dan waspada terhadap krisis keuangan hingga krisis pangan di tahun 2023.

 

Jokowi menegaskan, di tengah situasi dunia yang sedang tidak baik-baik saja, maka kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak harus diperhitungkan.

 

“Hati-hati mengenai ini, karena nanti bisa larinya pada masalah sosial dan politik. Sehingga utamanya yang berkaitan dengan beras betul-betul hitung-hitungannya itu, betul-betul hitung-hitungan lapangan. Jangan sampai perhitungan kita keliru, sehingga kita tidak menyiapkan reserve (cadangan) dan pada suatu titik cadangan kita habis, dilihat oleh pedagang, dan akhirnya harga beras pasti akan naik. Ini supply dan demand pasti akan menyimpulkan itu,” ungkapnya.

 

Menurut dia, kuncinya adalah kolaborasi antara kementerian dan lembaga, dan jangan terjebak pada ego sektoral.

 

Ketiga, menyiapkan strategi besar di tengah situasi ekonomi dunia yang bergejolak.

 

Dalam pesannya, Jokowi mengingatkan kembali semua hal yang berkaitan dengan konsumsi dan peningkatan konsumsi.

 

"Terutama yang berkaitan dengan belanja-belanja dari pemerintah, belanja APBN, belanja APBD, belanja BUMN harus diikuti, dikontrol agar bisa menaikkan konsumsi masyarakat. Sehingga yang namanya pembelian produk-produk dalam negeri itu wajib, tidak bisa ditawar lagi,” katanya.

 

Untuk itu, Jokowi meminta seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah segera memulai belanja modal dan belanja sosialnya.

 

Keempat, memperhatikan tingkat inflasi. Terkait hal ini, Jokowi sudah menginstruksikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk terus menyampaikan kepada kepala daerah dalam pengendalian inflasi di wilayahnya.

 

“Ini sudah dilakukan, tapi ada beberapa daerah yang belum, tolong diberikan peringatan. Dan, ini kelihatan sekali inflasi dari tiga bulan yang lalu 5,9 lari turun ke 5,7 lari turun ke 5,4. Ini artinya melakukan, daerah sudah melakukan, tetapi bisa masih diberikan peringatan lagi agar semua melakukan dan saya lihat nanti akan turun dan turun lagi,” tuturnya.

 

Kelima, melihat peluang pasar untuk mendongkrak ekspor.

 

“Kalau pasar-pasar besar kita, baik Tiongkok maupun Amerika permintaannya turun, demand-nya agak menurun atau drop, ya mestinya Kementerian Perdagangan bisa menggeser, mengalihkan ke negara-negara lain yang kira-kira memiliki permintaan yang sama,” ucapnya.

 

Jokowi menilai, produk-produk Indonesia punya potensi besar di India tetapi belum dilakukan pendekatan ke sana.

                     

 

INSTRUKSI KHUSUS JOKOWI KEPADA ASN

 

Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapatkan tugas khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghadapi situasi dunia 2023 yang diperkirakan akan diterpa badai resesi.

 

Hal ini diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas saat memimpin apel pagi di lingkungan Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (17/10/2022).

 

"Jadi hari ini kita bersama-sama menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Joko Widodo. Para menteri telah diberi arahan. Ke depan tantangan bangsa tidak mudah, ada situasi ekonomi global yang tidak menentu, sehingga seluruh jajaran kementerian harus inovatif, tidak business as usual, dan juga cermat," ujar Anas.

 

Badai tersebut akan menekan hampir semua negara dunia, tak terkecuali Indonesia. Sehingga penting bagi birokrat menyiapkan kebijakan antisipasi agar tekanan yang datang bisa diredam.

 

"Oleh karena itu, semua aktivitas harus berdampak, berdampak ke perubahan birokrasi, berdampak positif terutama ke ekonomi masyarakat. Kita teliti betul program Kementerian PANRB, semua harus berdampak," ujar mantan kepala LKPP tersebut.

 

Anas juga mengajak seluruh jajaran kompak. Dia mengingatkan untuk mengesampingkan ego masing-masing unit kerja. Kebijakan yang disusun oleh setiap unit kerja, lanjut Anas, memerlukan koordinasi dan sinergi yang baik sekaligus memperhatikan manfaat bagi masyarakat. "Perlu ada join outcome dan join impact dengan terobosan rencana aksi setiap deputi yang benar-benar memberikan dampak kepada masyarakat," ungkapnya.

 

Lebih lanjut dikatakan, setiap keputusan harus diambil dengan hati-hati dan menyiapkan mitigasi risiko di setiap kebijakan namun tidak melupakan kecepatan. "Sebagaimana arahan Presiden, kita bekerja detail. Saya berharap dalam mengambil keputusan benar-benar diperhitungkan mendalam dampaknya apa saja. Setiap pejabat menghitung dan melakukan supervisi, tetapi tetap cepat," tegasnya.