Kader Nasdem Korupsi Lagi? Nih Lihat Kelakuan Partai Pengusung AMIN

 

Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Nasdem Labuanbatu ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Kamis (11/1/2024).  

 

Berdasarkan pantauan, Erik tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 09.12 WIB.

 

Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan selain Erik, ada empat orang lainnya yang identitasnya belum dikonfirmasi. 

 

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan bahwa OTT perdana KPK di 2024 itu terkait dengan dugaan suap yang melibatkan penyelenggara negara.

 

Ghufron mengatakan tim KPK saat ini telah mengamankan beberapa pihak, sejumlah uang dan barang bukti lainnya.

 

Saat ini pihak yang diamankan tersebut masih dalam pemeriksaan KPK. Lembaga antikorupsi itu nantinya akan mengumumkan status hukum mereka saat konferensi pers.

 

Sebelumnya, KPK menggelar OTT di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. KPK menemukan adanya dugaan suap yang dilakukan pejabat setempat.

 

"KPK telah melakukan giat tangkap tangan di wilayah Kabupaten Labuhanbatu terhadap terduga penyelenggara negara yang diduga menerima pemberian hadiah atau suap," kata Nurul Ghufron.

 

Dalam OTT ini, KPK mengamankan sejumlah bukti, salah satunya yakni uang. KPK akan terus melakukan penelusuran lebih lanjut dari OTT tersebut.

                              

 

Prabowo Subianto Juluki Anies Sebagai Tukang Hasut dan Pemecah Belah, Gak Bahaya Tah?

 

Calon presiden (Capres) Prabowo Subianto menuding adanya orang yang berusaha mengadu domba dia dengan rakyat saat berkampanye di Bandar Lampung, Kamis, 11 Januari 2024. Meskipun demikian, Prabowo enggan menyebut nama orang yang dia maksudkan karena tak mau dicap sebagai orang yang emosional.

 

"Ada tukang hasut, tapi saya enggak mau sebut namanya lho, nanti dibilang Prabowo emosi," ucap Prabowo, dikutip dari keterangan tertulis.

 

Prabowo mengatakan, hasutan itu dilakukan dengan menggunakan data yang salah.

 

"Mau menghasut, mengadu saya sama rakyat, tapi pakai data yang keliru. Kalau orang Jawa bilangnya 'keleru'. Datanya salah," kata Prabowo.

 

Prabowo mengatakan yang dia maksud data salah adalah soal kepemilikan tanah 340 ribu hektar. Data tersebut sempat dilontarkan rivalnya, Anies Baswedan, dalam ajang debat capres Ahad lalu.

 

"Itu tanah negara, saya hanya dapat untuk berusaha di tanah itu, namanya HGU (Hak Guna Usaha)," ujar dia.

 

Menteri Pertahanan itu mengatakan, dia pernah menghadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menawarkan tanahnya jika diperlukan untuk program food estate atau lumbung pangan.

 

"Saya sudah pernah menghadap presiden, saya sudah katakan untuk lumbung pangan rakyat Indonesia, kalau perlu semua lahan (punya) saya, ambil," ucap dia.

 

Anies singgung lahan Prabowo dalam debat capres

Anies Baswedan memaparkan soal lahan 340 ribu hektare milik Prabowo Subianto saat menyampaikan visi misinya dalam debat capres kedua Ahad malam lalu, 7 Januari 2024.  Anies mengaku ironis karena separuh tentara tak memiliki rumah dinas, sementara menurut Presiden Jokowi, Prabowo sebagai Menteri Pertahanan justru menguasai lahan 340 ribu hektare.

 

Anies awalnya menyebut angkat 320 kemudian mengklarifikasinya menjadi 340 ribu hektare. Mendengar klarifikasi itu, Prabowo sontak memotong. Dia menyatakan data yang Anies sampaikan salah. "Itu pun salah. Itu pun salah. Mas Anies jangan..." ucap Prabowo.

 

Prabowo sebut goblok dan tolol

Pembicaraan soal lahan itu rupanya tak berhenti sampai di situ saja. Prabowo bahkan sempat menyebutkan kata goblok dan tolol saat menyinggung soal itu dalam kampanye di Pekanbaru, Riau, pada Selasa, 9 Januari 2024.

 

"Ada pula yangnyinggung-nyinggung punya tanah berapa, punya tanah ini, dia pintar atau goblok sih, dia ngerti gak, ada HGU Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, hak pakai iya kan," kata Prabowo saat itu.

 

Menurut Prabowo, soal lahan itu seharusnya tak perlu diperbincangkan pad debat capres. Apalagi data yang disajikan salah.

 

"Gak usah dibawa-bawa debat lah, Anda hanya memperlihatkan ketololan Anda," ujar Prabowo.

 

Selain Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, debat capres Ahad lalu juga diikuti oleh Ganjar Pranowo. Ketiganya berbicara soal pertahanan, keamanan, geopolitik, globalisasi, politik luar negeri dan internasional.

                         

 

PRABOWO TAMPAR MUKA INDONESIA DI MATA DUNIA

 

Ukraina menolak mentah-mentah proposal perdamaian yang disodorkan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto terkait perang Rusia dan Ukraina.

 

Kyiv menilai pihaknya tak butuh dimediasi pihak semacam itu, yang datang dengan "rencana aneh" dan mencerminkan Rusia alih-alih Indonesia.

 

"Terdengar seperti usulan Rusia, bukan usulan Indonesia. Kami tidak butuh mediator seperti ini datang ke kami [dengan] rencana aneh ini," kata Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksii Reznikov, seperti dikutip AFP.

 

Reznikov melontarkan penolakan ini usai Prabowo mengajukan proposal damai kala berpidato di Shangri-La Dialogue di Singapura.

 

Dalam pidato itu, Prabowo mengemukakan tiga poin untuk menghentikan perang antara Rusia dan Ukraina, yaitu gencatan senjata, penarikan pasukan, dan referendum.

 

"Yang pertama harus dilakukan adalah meminta pihak Ukraina dan Rusia untuk menerapkan gencatan senjata," ujar Prabowo, seperti dilansir kantor berita Antara.

 

Prabowo juga mendesak pasukan Ukraina dan Rusia mundur sejauh 15 kilometer dari titik gencatan senjata guna menciptakan wilayah demiliterisasi.

 

Menurutnya, zona demiliterisasi ini mesti diamankan dan dipantau oleh pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

 

Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Gerindra itu juga mengusulkan agar PBB menggelar referendum untuk menentukan warga di zona demiliterisasi tersebut ingin bergabung dengan Ukraina atau Rusia.

 

"PBB kemudian menggelar referendum kepada masyarakat yang tinggal di wilayah demiliterisasi," ujar Prabowo.

 

Prabowo berpandangan bahwa PBB harus menggelar referendum untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di wilayah sengketa.

 

"Saya mengusulkan agar dialog Shangri-La menemukan modus deklarasi sukarela yang mendesak Ukraina dan Rusia untuk segera memulai negosiasi perdamaian," kata Prabowo, sebagaimana dilansir Reuters.

 

Sejak perang berkobar, Moskow sebetulnya sudah beberapa kali menggelar referendum di empat wilayah yang hendak mereka caplok. Hasil referendum menunjukkan keempat wilayah tersebut ingin bergabung dengan Rusia, meski hasil itu diduga diwarnai kecurangan.

 

Negeri Beruang Merah pun mencaplok sepihak keempat wilayah itu, walau Ukraina masih menguasai sejumlah titik di daerah-daerah tersebut.

 

Referendum semacam ini jelas bukan hal asing dalam perseteruan kedua negara. Pada 2014, misalnya, Rusia mencaplok Crimea usai wilayah tersebut menggelar referendum. Pencaplokan itu tak pernah diakui masyarakat internasional.

                               

 

PRABOWO-R1Z1K PASTI REUNI DI PILPRES 2024

 

ecara politik, kehadiran Prabowo Subianto di haul Habib Munzir Al Musawa tampaknya tak hanya menggambarkan tupoksinya sebagai Menteri Pertahanan (Menhan), tetapi juga dalam kapasitasnya untuk menarik dukungan sebagai calon presiden (capres) 2024.

 

Pada 28 Mei lalu, Prabowo hadir dan memberikan sambutan di acara Haul Akbar ke-10 Sulthonul Qulub Al Habib Munzir Al Musawa di Masjid Almunawar, Jakarta Selatan.

 

Korelasinya dengan politik dikarenakan, pasca bergabung pemerintah, basis-basis pemilih Prabowo dalam dua pilpres sebelumnya jamak dikatakan akan beralih pilihan kepada kandidat seperti Anies Baswedan, termasuk kelompok-kelompok Islam konservatif.

 

Memang, tidak serta merta Majelis Rasulullah yang menjadi organisasi yang diinisiasi mendiang Habib Munzir dapat digeneralisir sebagai representasi kelompok Islam konservatif.

 

Namun, irisan para simpatisan dan anggotanya kerap tampak memiliki kemiripan dengan kelompok tersebut.

 

Selain, terlihat mulai merangkul kelompok konservatif, Prabowo juga sebelumnya telah melakukan sowan kepada tokoh dan kelompok Islam moderat seperti Habib Luthfi, Gus Miftah, serta sejumlah pondok pesantren.

 

Diposisi Taktis Prabowo?

Kendati kerap tak bermakna positif, dikotomi kelompok Islam konservatif dan moderat kiranya tak dapat dipungkiri menjadi warna tersendiri dalam interaksi sosio-politik Indonesia.

 

Namun, walau cukup sulit, bisa mengamankan ceruk suara dari dua kubu yang tampak bertolak belakang itu tentu akan menjadi keuntungan politik tersendiri bagi aktor politik.

 

Itu yang secara perlahan kemungkinan sedang diupayakan Prabowo di balik manuvernya menyambangi tokoh dan kelompok Islam hingga pondok pesantren – baik yang cenderung konservatif maupun moderat.

 

Di titik ini, Prabowo tampaknya memang sedang memposisikan diri se-ideal mungkin di hadapan kelompok Islam.

 

Ihwal itu selaras dengan apa yang eksis dalam bab empat risalah militer kuno Tiongkok The Art of War karya Sun Tzu. Di dalamnya, dijelaskan pentingnya seorang komandan menyesuaikan posisi yang ada sampai barisan prajurit mampu maju dari posisi tersebut dengan aman.

 

Itu memberikan gambaran bagaimana pentingnya bagi seorang komandan mengenali peluang strategis, sekaligus menjadi refleksi untuk tidak menciptakan peluang bagi musuh.

 

Dengan turut mendekati kelompok konservatif secara perlahan, mantan Danjen Kopassus itu kemungkinan berupaya menciptakan manajemen impresi secara perlahan untuk terlihat relevan bagi mereka semua.

 

Sementara itu, probabilitas “reuni” Prabowo dengan HRS sendiri mungkin saja terwujud dengan karakteristiknya yang cenderung lebih “bersahabat” pasca bebas bersyarat pada Juli 2022 lalu.

 

Sedikit menengok urutan peristiwanya, HRS sempat ditahan 12 Desember 2020 akibat kasus penghasutan dan kerumunan massa. Dia kemudian mendapat bebas bersyarat pada Juli 2022, dengan dikenakan wajib lapor hingga 23 Juni 2024.

 

Terlepas dari apa kesepakatan di belakang panggung atas pembebasan bersyarat itu, HRS memang tampak sangat berbeda dan minim dengan pekikan dakwah maupun narasi yang menjadi ciri khasnya di masa lalu.

 

Menariknya, itu tampak cocok dengan Prabowo yang juga lebih “bersahabat” sejak bergabung pemerintah pada tahun 2019.

 

Dengan kata lain, partisipasi HRS di sepanjang proses politik 2024 kemungkinan akan jauh berbeda dibanding edisi-edisi sebelumnya.

 

Salah satu sampel kehati-hatian personal HRS jelas terlihat sebelum menghadiri Reuni 212 pada 2 November 2022. Kala itu, HRS sempat ragu untuk hadir dengan statusnya yang masih bebas bersyarat.

 

Oleh karena itu, meskipun banyak yang mengatakan akan memperkuat sosok atau koalisi politik pengkritik pemerintah seperti barisan Anies, karakteristik HRS saat ini dan kemungkinan gerak-geriknya selama proses politik 2024 kiranya justru akan kembali mengarah ke Prabowo.

 

Terutama, ketika berbicara mengenai irisannya dengan PKB sebagai parpol perdana dan setia mendukung Prabowo di 2024.

                            

 

UPAYA PRABOWO DOMPLENG POPULARITAS JOKOWI DEMI AMBISI BERKUASA

 

Baliho besar bergambar Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mejeng di Jakarta Pusat. Hingga kini belum jelas siapa yang memasang baliho tersebut.

 

Pantauan detikcom, baliho tersebut terpampang di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (31/5/2023), tepatnya di depan sebuah hotel. Terlihat terdapat dua foto yang menunjukkan momen kebersamaan Prabowo dan Jokowi dalam baliho tersebut.

 

Baliho tersebut tidak memuat logo partai maupun logo lembaga. Jabatan Prabowo dalam baliho tersebut dituliskan sebagai Menhan, sedangkan Jokowi sebagai presiden.

 

Adapun foto pertama menunjukkan momen Prabowo menyopiri Jokowi dan foto kedua menampilkan momen Prabowo dan Jokowi sedang berbalas senyum. Keduanya mengenakan kemeja putih.

 

Baliho Terpasang Sejak Pekan Lalu

Salah satu petugas keamanan di sekitar lokasi pun buka suara terkait baliho itu. Dia mengaku tidak tahu kapan baliho Prabowo dan Jokowi dipasang.

 

"Kalau masangnya saya nggak tahu, biasanya malam," kata salah satu petugas keamanan yang enggan menyebutkan namanya.

 

Namun demikian, dia mengatakan baliho tersebut sudah berdiri lebih dari satu minggu. Dirinya mengaku tidak tahu pihak mana yang memasang gambar tersebut.

 

"Kalau balihonya itu kira-kira sudah satu minggu lebih lah di situ. Tapi kalau yang masang saya nggak tahu," ujar dia.

 

Penjelasan Partai Gerindra

Waketum Partai Gerindra Habiburokhman juga mengaku tidak tahu-menahu siapa yang memasang baliho tersebut. Meskipun begitu, dia memberikan apresiasi atas isi pesan di dalam baliho itu.

 

"Bukan Gerindra yang pasang, karena kalau billboard Gerindra tentu akan pasang identitas partai," kata Habiburokhman kepada wartawan.

 

Anggota Komisi III DPR ini menyebut pesan pada baliho itu memang bagus. Dia menyampaikan narasi dalam baliho itu juga mendorong terjadinya persatuan.

 

"Tapi gambar dan tulisannya keren pake banget, meng-endorse persatuan bangsa," ujarnya.

 

"Dua tokoh bangsa yang sempat berseteru di dua Pemilu terakhir ternyata ketika bersatu justru bisa mendatangkan kebaikan untuk bangsa dan negara," imbuhnya.

 

Lebih lanjut, dia menilai baliho itu gambaran adanya sinergitas yang baik antara Jokowi dan Prabowo. Dia pun lantas berkelakar menyayangkan baliho tersebut belum mejeng di dapilnya, Jakarta Timur.

 

"Pak Prabowo selaku Menhan dan Pak Jokowi sebagai presiden sama-sama bekerja keras dan membawa hasil maksimal. Sinergi kedua tokoh tersebut benar-benar bermakna positif bagi bangsa dan negara," kata dia.

 

"Sayangnya saya belum lihat billboard tersebut di Jakarta Timur, he-he-he...," imbuhnya.

                           

 

PROYEK KAPAL OPV MANGKRAK! BISA MEMUSNAHKAN MIMPI PRABOWO JADI PRESIDEN

 

Sekelumit persoalan dalam proyek pembangunan dua kapal Offshore Patrol Vessel (OPV) tahun 2020 di Kementerian Pertahanan diprediksi dapat memusnahkan mimpi Prabowo Subianto berlaga di Pilpres 2024. Terlebih, jika proyek bernilai lebih dari dua triliun rupiah itu berujung mangkrak dan melanggar aturan hukum.

 

"Kemungkinan itu bisa saja terjadi (memusnahkan mimpi Prabowo Subianto menjadi calon presiden). Sebab, proyek itu ada di Kemenhan dan Pak Prabowo menterinya," ujar Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, Rabu (24/5/2023).

 

Diketahui Prabowo Subianto diusung oleh Partai Gerindra sebagai capres setelah ditetapkan melalui rapimnas, di mana penjajakan politik terus bergulir hingga saat ini.

 

Partai Gerindra bahkan membangun Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sejak tahun lalu. Meski belum diputuskan siapa yang bakal diusung sebagai Capres dan Cawapres, sejumlah partai lain diklaim bakal bergabung dalam koalisi ini.

 

Hari menilai, dalam tensi politik yang akan terus memanas, pihak yang berseberangan atau lawan politik bakal memanfaatkan hal tersebut. Belum lagi, tingkat kepercayaan publik menurun jika proyek di kementerian yang digawangi Prabowo Subianto itu berujung rasuah.

 

"Kalau ini terjadi, bisa jadi menurunkan tingkat kepercayaan publik. Ini menjadi catatan penting," kata dia.

 

Kementerian Pertahanan diketahui saat ini sedang membangun dua kapal OPV dengan kode Hull 406 dan 411 dengan nilai proyek lebih dari Rp2 triliun.

 

Pembangunan kapal yang diperuntukan untuk TNI AL ini dilakukan sebuah perusahaan galangan kapal di Bandar Lampung.

 

Kapal OPV Hull 406 dengan nomor kontrak: TRAK/51/PON/IV/2020/AL tertanggal 16 April 2020 bernilai Rp 1.079.100.000.000. Sementara Kapal OPV dengan nomor kontrak: TRAK/55/PDN/IV/2020/AL tertanggal 30 April 2020 bernilai Rp 1.085.090.000.000.

 

Pembangunan dua kapal ini disebut-sebut berpotensi bermasalah dan mangkrak. Indikasinya, hingga pertengahan Maret 2023 ini, progres pengerjaan pembangunan kapal tersebut belum mencapai 35 persen. Sehingga penyerahan kapal tersebut diprediksi meleset dari rencana awal kontrak akan dilakukan pada 2023.

 

Kemudian rencana penyerahan kapal diubah menjadi 2024. Namun, disinyalir target tersebut kemungkinan juga akan meleset.

 

Indikasi lainnya, perusahaan pembangunan kapal tersebut hingga Desember 2022 diduga telah melakukan penarikan termin pembayaran dengan nilai total sebesar Rp859.100.000.000 dari proyek OPV Hull 406. Panarikan didasarkan pada laporan kemajuan pekerjaan yang diklaim sudah 75 persen. Padahal, progres pembangunan kapal tersebut sampai pertengahan Maret 2023 baru mencapai 35 persen.

 

Proyek kapal OPV Hull 411 juga disebut-sebut telah dilakukan penarikan sebesar Rp531.650.000.000 dengan klaim progress proyek sudah 35 persen. Padahal, progres riil-nya masih jauh dari yang diklaim.

 

Sehingga, total jumlah dana yang ditarik berdasarkan progres yang diduga fiktif itu seluruhnya sudah mencapai Rp1.390.750.000.000. Penarikan termin pembayaran yang dilakukan adalah suatu jumlah yang sangat besar dibanding dengan kemajuan pekerjaan fisik yang sebenarnya.

 

Informasi terbaru, perusahaan yang memproduksi kapal tersebut pada akhir Januari 2023 dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara. Kemudian, April 2023 tersiar kabar terkait pelaksanaan pensiun dini seluruh karyawan perusahaan tersebut.

 

Sebelumnya dalam sejumlah pemberitaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga diminta untuk ikut mengawasi proyek pengadaan tersebut. Dengan demikian, pengadaan proyek itu menjadi sorotan.

 

Apalagi, KPK saat ini sedang mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan material untuk kapal angkut tank TNI AL di Kementerian Pertahanan 2012-2018. KPK menduga negara dirugikan akibat perbuatan rasuah tersebut. Terkait kasus itu, lembaga antikorupsi dikabarkan sudah menetapkan beberapa tersangka.

                         

 

11. 1.760 TRILIUN RENCANA BELANJA ALUTSISTA DIATUR OLEH PT TMI, 4 KADER GERINDRA SEBAGAI KOMISARISNYA

 

GIMANA TUH KIRA-KIRA?

 

Empat kader Partai Gerindra tercatat sebagai komisaris di PT Teknologi Militer Indonesia (PT TMI), sebuah perusahaan yang diilibatkan dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

 

Dilansir dari Tempo, empat kader Partai Gerindra komisaris perusahaan alutsista itu dikenalkan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada Rosoboronexport pada 16 November 2020. Rosoboronexport merupakan agen perantara resmi Rusia untuk ekspor dan impor produk teknologi pertahanan.

 

Mereka adalah Glenny Kairupan, Yudi Magio Yusuf, Prasetyo Hadi, dan Angga Raka Prabowo. Sesuai dengan akta PT Teknologi Militer Indonesia, Glenny menjabat komisaris utama perusahaan, sedangkan ketiga orang lainnya sebagai komisaris.

 

Glenny merupakan anggota Dewan Pembina Gerindra sekaligus Direktur Penggalangan Badan Pemenang Nasional Prabowo dan Sandiaga Uno pada Pemilihan Presiden 2019. Pria kelahiran 1949 ini seangkatan dengan Prabowo Subianto di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Magelang, pada 1970.

 

Adapun Yudi Magio Yusuf adalah purnawirawan TNI berpangkat mayor jenderal dan sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra. Adapun Prasetyo Hadi sebagai Wakil Sekretaris Dewan Pembina Gerindra. 

 

Dia juga merupakan anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dan sempat tercatat sebagai komisioner PT Agro Industri Nasional (Agrinas), perusahaan yang turut berinduk pada Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan. Yayasan ini bentukan Kementerian Pertahanan.

 

Selanjutnya, Angga Raka Prabowo sempat menjabat Kepala Departemen Sosial Media Gerindra saat pemilihan presiden 2019.

 

Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan, Mayor Jenderal Rodon Pedrason mengatakan PT TMI berperan sebagai konsultan untuk membantu mencari alutsista terbaik dan agar tidak kecolongan dari sisi alih teknologinya. "Bukan untuk pembelian atau pengadaan. PT TMI tidak berkontrak dengan Kemenhan sama sekali," kata Rodon.

 

Belakangan, PT TMI menjadi sorotan seiring rencana Kementerian Pertahanan membeli alutsista yang dikabarkan senilai Rp 1.760 triliun dan akan dihabiskan dalam waktu tiga tahun mendatang atau hingga 2024.

 

Peneliti sektor pertahanan dan keamanan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Muhamad Haripin, mengatakan keberadaan kader Gerindra di PT Teknologi memperlihatkan konflik kepentingan yang gamblang di jajaran Kementerian Pertahanan.

 

Ia berpendapat bahwa orientasi institusi pemerintahan dan partai serta perusahaan bertolak belakang. Lembaga pemerintah dan partai berorientasi kepada publik, sedangkan orientasi perusahaan bertujuan untuk mencari keuntungan.

 

"Dalam peraturan tak ada klausul Kementerian Pertahanan mencari keuntungan, tapi bagaimana menjalankan birokrasi untuk menjamin kedaulatan, keamanan," kata Haripin.

 

la khawatir kader-kader partai dapat menjadi moral hazard yang berisiko menciptakan penyelewengan berskala besar seperti skandal korupsi kartu tanda penduduk elektronik. Haripin meminta pemerintah meninjau ulang perencanaan pembelian alutsista ini serta melakukan pengadaan alutsista secara transparan dan akuntabel.

 

                     

 

JEJAK PRABOWO, BERWATAK TEMPRAMEN SERING BANTAH PERINTAH JENDERAL

 

Perjalanan karir Prabowo Subianto di kemiliteran diwarnai sejumlah konflik. Termasuk isu kudeta dan kontra-kudeta. Perselisihan paling panas terjadi antara Prabowo yang saat itu masih berpangkat perwira pertama dan menengah, melawan Jenderal Leonardus Benny Moerdani.

 

Leonardus Benny Moerdani adalah generasi awal pasukan elite TNI yang kelak bernama Kopassus. Dia sudah bertempur sejak tahun 1958 melawan PRRI/Permesta lalu mendapat Bintang Sakti dalam misi tempur merebut Irian Barat. Benny orang intelijen, dia tak pernah menduduki jabatan Komandan Brigade atau Panglima Kodam, seperti umumnya karir prajurit. Sosoknya bisa dibilang misterius.

 

Atas jasanya membebaskan sandera Woyla tahun 1981, akhirnya Soeharto mengangkat Benny sebagai Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI tahun 1983-1988.

 

Sementara Prabowo jelas sangat junior dibanding Benny. Prabowo baru lulus Akademi Militer tahun 1974. Tapi Prabowo juga punya pengaruh di internal ABRI. Salah satunya tentu dukungan dari Soeharto . Maka meski berpangkat kapten, Prabowo berani bergerak melawan Benny.

 

Saat itu ada istilah ABRI hijau yang diisi perwira yang dekat dengan Islam dan pesantren. Ada juga ABRI merah putih, mereka yang nasionalis dan bukan beragama Islam. Kedua kelompok ini selalu bersinggungan.

 

Mayjen (Purn) Kivlan Zen, salah satu jenderal pendukung Prabowo, menjelaskan awalnya hubungan Prabowo dan Benny Moerdani sangat dekat. Namun hal itu berubah saat Benny berniat menghancurkan gerakan Islam secara sistematis. Benny juga dinilai ingin menguasai Indonesia dan menjadi presiden menggantikan Soeharto .

 

"Prabowo Subianto merasa tidak cocok dengan langkah-langkah tersebut dan melaporkan langkah-langkah Benny, pada mertuanya, Presiden Soeharto , termasuk rencana Jenderal Benny Moerdani menguasai Indonesia atau menjadi Presiden RI," kata Mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen Kivlan Zen dalam buku Konflik dan Integrasi TNI AD terbitan Institute for Policy Studies tahun 2004.

 

Sementara itu Letjen Sintong Panjaitan menilai Prabowo berbeda setelah menjadi menantu Soeharto. Dulu Prabowo selalu berbicara strategi militer, persenjataan dan semua hal soal tentara. Tapi semenjak jadi menantu Soeharto , Prabowo selalu berbicara politik dan kekuasaan.

 

Prabowo mau culik Benny Moerdani

Pada Bulan Maret 1983, Komandan Detasemen-81 Kopassus Mayor (inf) Luhut Panjaitan, dikejutkan aksi wakilnya, Kapten (inf) Prabowo Subianto. Prabowo mengatakan Jenderal Benny Moerdani mau melakukan kudeta atau coup d'etat.

 

Prabowo akan membawa Presiden Soeharto ke Bugis (sebutan untuk markas pasukan antiteror Kopassus di Cijantung). Hal itu dilakukan karena ancaman kelompok Benny.

 

Peristiwa ini diceritakan Letjen Sintong Panjaitan dalam buku Perjalanan Prajurit Para Komando terbitan Kompas. Saat itu pasukan antiteror Kopassus sudah akan bergerak menculik Jenderal Benny Moerdani dan Letjen Soedharmono serta beberapa jenderal lain.

 

Mayor Luhut mencegah tindakan itu. Semua senjata dan radio disimpan dalam kamar kerja Luhut. "Nggak ada itu. Sekarang kalian semua siaga di dalam. Tidak ada seorang pun yang keluar pintu tanpa perintah luhut Panjaitan sebagai komandannya," tegas Luhut.

 

Ancaman kudeta Benny Moerdani tak terbukti. Luhut dan para komandan Kopassus menilai saat itu Prabowo stres berat.

 

Kisah itu langsung dibantah oleh Prabowo begitu buku terbit tahun 2009. "Setiap ada buku baru, saya dituduh mau kudeta lagi, mau kudeta lagi," tepis Prabowo.

 

"Anda nilai sendiri seorang kapten bisa bikin kudeta? Sudahlah itu biar nanti sejarah yang bicara. Semua punya versi masing-masing," kata Prabowo sambil tertawa saat itu.

 

Prabowo gagalkan niat Benny jadi wapres

Menjelang Sidang Umum MPR Maret 1988, beredar kabar Jenderal Benny Moerdani sangat bernafsu untuk maju sebagai wakil presiden mendampingi Soeharto. Sebagai Panglima ABRI, Benny berniat menjadikan Fraksi ABRI di MPR sebagai lokomotif pencalonan dirinya.

 

"Rencana itu berhasil digagalkan oleh Soeharto berkat laporan Prabowo Subianto. Tanggal 24 Februari 1988, sebelum sidang MPR digelar, Soeharto melakukan pergantian Panglima ABRI dari Jenderal Benny Moerdani ke Jenderal Try Sutrisno," kata Mayjen Kivlan Zen.

 

Jika tidak diganti, Benny dapat memaksakan kehendaknya pada Fraksi ABRI di MPR. Soeharto pun akan terpaksa menerima Benny karena tidak etis menolak seorang calon yang sudah disetujui DPR/MPR. Akhirnya langkah Benny bisa digagalkan. Soedharmono naik menjadi wakil presiden.

 

Tapi Prabowo tetap khawatir Benny akan membuat ulah, termasuk kudeta. Dia sudah menyiapkan pasukan.

 

Mayjen Kivlan Zen menilai, dalam buku Konflik dan Integrasi TNI AD terbitan Institute for Policy Studies tahun 2004, Prabowo menyiapkan pasukan cukup banyak. 1 Batalyon Kopassus, Batalyon Infanteri Linud 328, Batalyon Infanteri 303, Batalyon Infanteri 321, Batalyon Infanteri 315. Satu batalyon umumnya berkekuatan 700 personel.

 

"Pasukan itu dapat dipercayainya untuk melakukan kontra-kudeta, sebagaimana Soeharto melakukan kontra-kudeta pada G30S/PKI tahun 1965. Tapi kekhawatiran itu tidak terbukti, gerakan inkonstitusional melalui kudeta tak terjadi," beber Kivlan.

 

Kecurigaan saat keluarga Cendana naik haji

Tahun 1991 seluruh keluarga Soeharto, termasuk anak, cucu, dan ipar naik haji ke tanah suci. Nyaris tak ada orang dekat keluarga Cendana yang tinggal di Jakarta. Saat itu posisi Panglima ABRI dijabat Jenderal Try Sutrisno, Kasad oleh Jenderal Edy Sudrajat dan Menhankam oleh Jenderal Benny Moerdani.

 

Prabowo rupanya khawatir kalau Benny dan lawan politik Soeharto akan membuat gerakan. Dia mengumpulkan kawan-kawannya untuk mencegah gerakan tersebut. Kivlan Zen dan Sjafrie Sjamsoeddin termasuk yang ikut berdiskusi bersama Prabowo.

 

Direncanakan jika kondisi tak terkendali, Prabowo dan Pangkostrad Letjen Wismoyo (ipar Soeharto) akan segera kembali dengan menggunakan pesawat jet pribadi dan mendarat di Nusa Wungu Cilacap.

 

Namun kekhawatiran Prabowo sekali lagi tak terbukti. Hingga seluruh kunjungan berakhir, tak ada gerakan apapun untuk mendongkel kekuasaan Soeharto.

                          

 

BPK TEMUKAN ADANYA KEGAGALAN PROYEK FOOD ESTATE PUNYA PRABOWO SUBIANTO

 

Mangkraknya program Food Estate yang dikomandoi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dikritik oleh DPP GMNI. Food Estate merupakan program demi mencegah ancaman krisis pangan, yang digagas di berbagai wilayah, seperti Kalimantan, Sumatera, Maluku, NTB, NTT dan Papua.

 

Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino mengatakan data yang ia catat luas lahan yang digarap dalam proyek ini adalah 164.598 hektar. Rinciannya adalah lahan intensifikasi seluas 85.456 hektar dan lahan ekstentifikasi seluas 79.142 hektar.

 

Pantauan Arjuna, proyek yang berjalan hampir tiga tahun program belum nampak menghasilkan. Ia kemudian mencontohkan, di Kalimantan Tengah, ada perkebunan singkong seluas 600 hektare mangkrak dan 17.000 hektare sawah baru tak kunjung panen. Padahal, sambung Arjuna, proyek food estate ini menelan anggaran cukup besar, sekitar Rp 1,5 triliun pada 2021-2022.

 

“Proyek ini menelan anggaran besar. Tapi banyak yang mangkrak dan gagal. Prabowo Subianto sebagai penanggung jawab jelas gagal. Tak mampu menyukseskan program Presiden Jokowi," jelas Arjuna kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (21/5).

 

Arjuna juga menilai, proyek ini rawan konflik kepentingan. Pasalnya, PT Agro Industri Nasional (Agrinas) yang ditunjuk sebagai mitra pelaksana food estate diisi oleh orang-orang dekat Prabowo, sebagian besar dari mereka adalah pimpinan teras Partai Gerindra dan tim sukses Prabowo saat kampanye Pilpres 2019.

 

“Ini rawan konflik kepentingan, program negara rawan jadi sapi perah dan banjakan. Bisa menciptakan bisnis kroni. Jangan sampai kita kembali seperti masa Orde Baru, Negara dikuasai para kroni," tambah Arjuna

 

Berdasarkan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2020, BPK menemukan anggaran bermasalah dalam program food estate.

 

Dikatakan Arjuna, laporan tersebut mengungkapkan realisasi cetak sawah di enam kabupaten yang kurang dari kontrak dan menyebabkan kerugian Rp 9,66 miliar, pekerjaan cetak sawah tak jalan di enam provinsi menyebabkan kerugian Rp 25,20 miliar.

 

“Saya kira temuan BPK ini perlu ditindaklanjuti. Karena ini program negara, dibiayai pajak rakyat. KPK harus turun tangan menyelidiki potensi kerugian negara," tutur Arjuna