PUSARAN KORUPSI PENGADAAN TANAH, RUMAH DP RP 0 ANIES NIHIL!

 

PUSARAN KORUPSI PENGADAAN TANAH, RUMAH DP RP 0 ANIES NIHIL!

 

Program Rumah DP Rp 0 merupakan salah satu program andalan Anies Baswedan yang sudah dijanjikan sejak kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017. Program ini cukup menggema pada masa-masa kampanye pilkada yang pada waktu itu Anies didampingi oleh Wakilnya Sandiaga Uno.

 

Pada waktu itu, Anies-Sandiaga berjanji akan menyediakan rumah DP Rp 0 dalam bentuk rumah susun vertikal (rusun) dengan memanfaatkan lahan-lahan Pemprov DKI Jakarta yang menganggur. Rumah susun ini diperuntukan bagi warga DKI Jakarta yang berpenghasilan Rp 7 sampai dengan Rp 10 juta.

 

Setelah Anies-Sandiaga menang, program rumah DP Rp 0 masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2017-2020 dengan target pembangunan sebanyak 232.214 unit rusunami (rumah susun milik sendiri) dalam waktu 5 tahun. Hal ini berarti, Pemprov DKI Jakarta membangun rumah DP Rp 0 sekitar 46.000 per tahun.

 

Realisasi dari program ini baru mulai tahun 2018, ketika Anies meletakkan batu pertama atau groundbreaking pembangunan hunian di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur pada 18 Januari 2018. Dalam waktu 10 bulan kemudian, tepatnya 12 Oktober 2018, Anies meluncurkan program rumah DP Rp 0 di Klapa Village tersebut. Peluncuran itu sekaligus mengganti nama program rumah DP Rp 0 menjadi 'Samawa'.

 

Pada akhir tahun 2020 lalu, DPRD DKI Jakarta mengkritik kinerja Pemprov DKI terkait realisasi dari program Rumah DP Rp 0 yang tidak sampai 1 persen dari target. Padahal, masa kepemimpinan Anies sudah mencapai 3 tahun. Tepatnya baru teralisasi 0,26 persen dari target atau 780 rumah saja.

 

Meskipun demikian, kala itu, Pemprov DKI menyebut animo masyarakat sangat tinggi terhadap rumah DP Rp 0 tersebut. Hingga Oktober 2020 lalu, sebanyak 58 persen dari 780 unit rumah DP Rp 0 di Samawa Pondok Kelapa sudah terdapat peminatnya dan 278 unit sudah dihuni atau ditempati.

 

“Untuk menara Samawa, total pendaftar 23.939 dengan jumlah tidak lolos verifikasi sebanyak 13.666 orang. Yang diundang melihat unit 6.051 dan yang melihat 2.445. Sebanyak 52 orang sedang berproses di bank dan 14 orang telah dapat putusan bank. Potensi akad yang sudah terjadwal pada Oktober 2020 adalah 23 unit,” ujar Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Sarjoko, di Jakarta, 19 Oktober 2020 lalu.

 

Selain Samawa Pondok Kelapa, kata Sarjoko, Pemprov DKI Jakarta juga bekerja sama dengan Perum Perumnas untuk memasarkan unit rusunami di kawasan Jakarta Utara dan Jakarta Barat dengan skema DP Rp 0. Untuk hunian Samawa di Jakarta Utara, lokasinya berada di Rusunami Bandar Kemayoran, Jalan Rajawali Utara, Pademangan Timur, Pademangan dengan total ada 30 unit rusun dan telah terjual 24 unit.

 

Sementara, hunian Samawa di Jakarta Barat lokasinya berada di Tower Bunaken Sentraland Cengkareng, Jalan Boulevard Timur, Kapuk, Cengkareng dengan total ada 64 unit rusun dan 17 unit telah terjual.

 

Terjerat Dugaan Korupsi

 

Di tengah realisasi program rumah DP Rp 0 yang masih kecil, Dirut PT Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan (YC) ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yoory diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pembelian tanah tahun anggaran 2019 untuk pembangunan Rumah DP Rp 0. Tanah tersebut berlokasi di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur seluas 41.921 m2.

 

Selain Yoory, KPK juga telah menetapkan tersangka tiga pihak lainnya, yakni Anja Runtuwene (AR) dan Tommy Adrian (TA) serta PT. AP (Adonara Propertindo) selaku penjual tanah. Indikasi kerugian negara dari kasus ini adalah senilai Rp 100 miliar yang disebabkan ada selisih harga tanah Rp 5.200.000 per m2 dengan total pembelian Rp 217.989.200.000.

 

Keempat tersangka ini disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP.

 

Pasca penetapan tersangka, KPK bergerak melakukan penggeledahan di tiga lokasi yang berbeda, yakni Kantor PT AP (Adonara Propertindo) di Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Gedung Sarana Jaya, Jakarta Pusat dan rumah kediaman dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini.

 

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan dari penggeledahan tersebut, tim KPK menemukan sejumlah barang bukti di antaranya berbagai dokumen yang terkait dengan perkara tersebut. “Selanjutnya bukti-bukti tersebut akan dilakukan validasi dan verifikasi untuk segera di lakukan penyitaan untuk menjadi bagian dalam berkas perkara penyidikan dimaksud,” ujar Ali di Jakarta, Selasa (9/3/2021).

 

Setelah melakukan pengeledahan, tim penyidik KPK juga sudah memeriksa Bendahara atau Ekonom Kongregasi Suster Suster Carolus Boromeus (CB) Provinsi Indonesia, Fransiska Sri Kustini, Rabu (10/3/2021). Fransiska diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur, pada 2019. Selain Fransiska, tim penyidik juga memeriksa sejumlah saksi lainnya, yakni seorang broker atau calo tanah bernama Minan bin Mamad; Manajer Unit Pelayanan Pengadaan Perumda Pembangunan Sarana Jaya periode 2017 sampai dengan Oktober 2020, Rachmat Taufik; serta tiga pegawai Sarana Jaya bernama Indra, Wahyu dan Yadhi.

 

"Para saksi didalami pengetahuannya diantaranya terkait dengan kegiatan usaha dari Perumda Sarana Jaya dalam pembelian sejumlah aset tanah," kata Ali dalam keterangannya, Rabu (10/3/2021).

 

Tim penyidik sedianya memeriksa tiga saksi lainnya yang merupakan petinggi Sarana Jaya, yakni Junior Manager Sub Divisi Akuntansi dan Anggaran Sarana Jaya, Asep Firdaus Risnandar; Senior Manajer Divisi Usaha Perumda Pembangunan Sarana Jaya periode 2019 sampai dengan 2020, Slamet Riyanto; dan Junior Manajer Divisi Pertanahan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, I Gede Aldi Pradana. Namun, ketiganya tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik. “Tidak hadir dan mengonfirmasi untuk dilakukan penjadwalan ulang,” kata Ali.

 

KPK memang dikabarkan tengah melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara dugaan korupsi pembelian tanah di beberapa lokasi untuk Program Rumah DP Rp 0 Pemprov DKI oleh BUMD DKI Jakarta, PT Pembanguan Sarana Jaya. Salah satunya adalah Tanah tersebut berlokasi di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Kami terus mengembangkan perkara ini.

 

Langkah Pemprov DKI

 

Setelah KPK menetapkan Yoory C Pinontoan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan tanah, Pemprov DKI Jakarta mengambil sejumlah langkah. Pertama, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan langsung menonaktifkan Yoory dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

 

Kemudian Anies mengangkat Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Indra Sukmono Arharrys ditunjuk sebagai Pelaksana tugas (Plt) Perumda Pembangunan Sarana Jaya paling lama tiga bulan terhitung sejak ditetapkannya keputusan gubernur, dengan opsi dapat diperpanjang. Hal ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 212 Tahun 2021 tentang Penonaktifan Direktur Utama dan Pengangkatan Direktur Pengembangan Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

 

“Pak Gubernur saat itu langsung mengambil keputusan untuk menonaktifkan yang bersangkutan. Atas kasus tersebut, Yoory akan mengikuti proses hukum dengan menganut asas praduga tak bersalah,” ujar Plt Kepala BP BUMD DKI Jakarta, Riyadi dalam keterangannya, Senin (8/3/2021).

 

Hingga saat ini, Pemprov DKI Jakarta masih menunggu hasil lengkap penyelidikan dan pemeriksaan KPK untuk memberhentikan tetap atau memecat Yoory dari jabatannya.

 

Kedua, Pemprov DKI Jakarta mendukung dan menghormati proses hukum sedang dilakukan KPK dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Pemprov DKI akan bersikap kooperatif dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada KPK untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pengadaan tanah tersebut.

 

“Mari kita hormati proses semua ini penegakan hukum, siapa pun nanti, kita akan lihat hasilnya sesuai dengan fakta data yang ada di lapangan berdasarkan hasil penyelidikan maupun penyelidikan dari pihak KPK. Jadi, kami Pemprov DKI Jakarta tentu memberikan dukungan penuh kepada semua aparat hukum, aparat kepolisian sampai nanti di pengadilan untuk dapat menegakkan keadilan,” ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota, Jakarta, Senin (8/3/2021) malam.

 

Selain itu, Ariza mengatakan, pihaknya juga memberikan kesempatan kepada Yoory untuk membela hak-haknya atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang terpenting, kata Ariza, sesuai dengan fakta dan data yang terjadi. Sebagai negara hukum, kata Ariza, semua pihak harus tunduk pada hukum yang berlaku. “Kami memberi kesempatan kepada Saudara Yoory dan yang lain siapa saja nanti untuk juga dapat membela diri,” ungkap dia.

 

Ketiga, program-program di BUMD Sarana Jaya tetap berjalan termasuk program Rumah DP Rp 0. Wagub Ariza menegaskan bahwa penetapan tersangka Yoory tidak akan mengganggu program-program yang sedang dikerjakan Perumda Sarana Jaya termasuk program Rumah DP Rp 0. Pasalnya, pengerjaan proyek tersebut dilakukan secara kolektif oleh tim, bukan dilakukan oleh orang perorangan.

 

“Terkait kasus ini, tidak mengganggu program Pemprov DKI Jakarta, atau program di Pembangunan Sarana Jaya. Ini kan bekerja bukan individu, ini kerja kolektif. Jadi kalau ada satu yang kebetulan sedang menjalani proses hukum tidak berarti mengganggu, tidak ada masalah,” tutur Ariza.

 

Keempat, Perumda Sarana Jaya tetap fokus mengerjakan proyek Rumah DP Rp 0 di Pondok Kelapa dan Cilangkap. Sarana Jaya memastikan, proyek strategis dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diembannya, yaitu Rumah DP Rp 0 tetap berjalan. Pihaknya menegaskan, proyek Rumah DP Rp 0 di area Pondok Kelapa dan Cilangkap tidak berkaitan dengan pemberitaan saat ini, yakni kasus dugaan korupsi pembelian tanah seluas 41.921 m2 di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, tahun 2019.

 

"Pemberitaan yang marak saat ini terkait DP Rp 0 kami pastikan bukan di Proyek Pondok Kelapa dan Cilangkap, kedua proyek tersebut tidak ada kaitannya dengan pemberitaan saat ini. Kami akan tetap meneruskan kegiatan pembangunan proyek di Pondok Kelapa dan Cilangkap sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” ujar Plt. Direktur Utama Sarana Jaya, Indra S. Arharrys, melalui keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com, Kamis (11/3/2021).

 

Sementara Humas Perumda Sarana Jaya, Yulianita Rianti mengatakan, pihaknya tetap fokus menuntaskan setiap proyek yang digarap Sarana Jaya. Menurut Yulianita, pemberitaan yang marak saat ini tidak menganggu kegiatan proyek yang sedang berjalan.

 

“Terutama untuk proyek Rumah DP Rp 0. Saat ini Sarana Jaya tetap fokus dalam melakukan pemasaran Rumah DP Rp 0, Nuansa Pondok Kelapa, yang telah hadir dan siap memenuhi kebutuhan warga Jakarta akan tempat tinggal yang aman dan nyaman. Selain itu, kami juga fokus pada proyek Nuansa Cilangkap yang sedang dalam tahap pembangunan dan akan selesai sesuai dengan target," kata Yulianita.

 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Sarana Jaya menyediakan hunian DP Rp 0 untuk masyarakat Jakarta saat ini yang terbagi di dua lokasi yaitu di Pondok Kelapa dan di Cilangkap.

 

Di Pondok kelapa, terdapat dua proyek yaitu Menara Samawa yang merupakan hunian DP Rp 0 dan Menara Apartemen Swasana. Hunian DP Rp 0 Menara Samawa dibangun satu tower yang memiliki 780 unit hunian dengan tipe satu kamar dan tipe dua kamar. Sedangkan Menara Apartemen Swasana saat ini masih dalam proses pembangunan.

 

Di Cilangkap, Menara Samawa, produk terbaru program rumah DP Rp 0 Nuansa Cilangkap mulai dibangun pada akhir 2019. Rencananya Menara Samawa terdiri 24 lantai dengan total 800 unit hunian yang terdiri dari tipe studio dan tipe dua kamar.

 

Kelima, Pemprov DKI Jakarta menilai kasus yang menjerat Yoory merupakan momentum untuk menyelesaikan persoalan sengketa lahan atau tanah di Jakarta. Persoalan tanah ini juga tidak terlepas dari pengaruh permainan mafia tanah di Jakarta. Karena itu, dengan adanya kasus Yoory ini merupakan kesempatan untuk memberantas para mafia tanah di Jakarta.

 

Wagub Ariza mengatakan, mafia tanah di Jakarta banyak adanya. Para mafia ini membuat sengketa tanah menjadi rumit. Karena itu, kata Ariza, Pemprov DKI Jakarta sangat mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang sudah memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memberantas para mafia tanah di seluruh Indonesia termasuk di Jakarta.

 

“Kami tentu mendukung upaya yang disampaikan Pak Jokowi yang telah memerintahkan Kapolri Pak Sigit untuk memberantas mafia tanah. Kami sangat berterima kasih dan berharap ini bisa terus berjalan dengan cepat, dengan optimal karena memang di Jakarta ini banyak sekali masalah sengketa tanah lahan dan mafia-mafia tanah,” tutur dia.

 

Pemprov DKI Jakarta, kata Ariza, akan bekerja sama dengan institusi lain terkait, seperti aparat penegak hukum dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam memberantas para mafia. Hal ini penting agar tanah-tanah milik Pemprov DKI Jakarta, milik swasta, dan milik masyarakat bisa mendapatkan legalitas yang baik, berkeadilan, dan proprosional, tidak dimanupulasi atau dikuasai para mafia tanah.

 

“Ini memberikan hak kepada masyarakat yang memiliki tanah dengan baik. Bisa juga membeli lahan untuk kepentingan ruang terbuka hijau, pemakaman, hutan kota, taman, perumahan, jalan termasuk tidak kalah penting program banjir, waduk dan normalisasi,” pungkas Ariza.

 

Momentum Berantas Mafia Tanah dan Transparansi Pengelolaan Keuangan

 

Senada dengan Wagub Ariza, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Eneng Malianasari menilai kasus korupsi pengadaan tanah yang menjerat Dirut BUMD DKI Jakarta menjadi momentum untuk membongkar permainan para mafia tanah di Jakarta. DPRD, kata Eneng, mendukung langkah KPK dan berharap KPK bisa membongkar kasus ini sampai ke akar-akarnya.

 

“PSI mendukung penuh upaya KPK mengusut tuntas praktek mafia tanah di DKI Jakarta. Kejadian ini harus jadi momentum membongkar permainan tanah di DKI Jakarta yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Kami harap siapapun yang terlibat harus diminta pertanggungjawabannya atas nama hukum,” kata Eneng Malianasari kepada Beritasatu.com, Kamis (11/3/2021).

 

Eneng mencatat, dari 2019 hingga 2021 BUMD Pembangunan Sarana Jaya telah mendapatkan Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp 4,363 triliun. Di dalamnya terdapat anggaran untuk pengadaan tanah Rp 3,3 triliun. Rinciannya sebagai berikut, yakni PMD tahun 2019 sebesar Rp 2,25 triliun dan pengadaan tanah Rp 1,4 triliun, PMD tahun 2020 Rp 950 miliar dan pengadaan tanah Rp 900 miliar, serta PMD tahun 2021 Rp 1,163 triliun dan pengadaan tanah Rp 1 triliun.

 

“PSI berulang kali mempertanyakan anggaran pengadaan tanah di BUMD Pembangunan Sarana Jaya, termasuk saat membahas APBD 2021. Di rapat komisi, kami menyarankan Pemprov DKI membangun rumah susun di tanah-tanah yang telah dikuasai, tidak harus membeli tanah baru setiap tahunnya senilai ratusan miliar rupiah,” tutur Eneng.

 

Di dalam rapat Badan Anggaran pada 15 November 2020, PSI sempat mempertanyakan kenaikan anggaran PMD Pembangunan Sarana Jaya sebesar Rp 1 triliun untuk pengadaan tanah. Sementara itu, anggaran PMD untuk air bersih di BUMD PAM Jaya hanya naik Rp 150 miliar. Padahal, masih banyak warga Jakarta yang belum mendapatkan layanan air bersih karena cakupan layanan saat ini hanya 63%.

 

Pada Rapat Paripurna pandangan umum fraksi tanggal 27 November 2020, PSI juga menyoroti kenapa anggaran program Rumah DP Rp 0 sudah menghabiskan triliunan rupiah, namun selama 3 tahun ini realisasi ketersediaan hunian DP Rp 0 untuk masyarakat hanya di bawah 1% dari target.

 

“Kenapa seolah program DP Rp 0 hanya menjadi ajang beli tanah saja, sementara realisasi perumahan untuk masyarakat sendiri tidak ada kejelasan?” tanya Eneng.

 

Menurut Eneng, praktek koruptif dalam pembelian tanah menggunakan APBD akan terhindarkan jika pembahasan dilakukan secara rinci dan terbuka. Terbongkarnya korupsi ratusan miliar di DKI adalah bukti bahwa selama ini perencanaan dan penggunaan keuangan di DKI masih sarat kepentingan dan perilaku koruptif.

 

“Kami sudah pernah ingatkan soal perencanaan anggaran harus transparan dan akuntabel. Kasus yang sedang diusut KPK ini menjadi bukti yang tidak terelakan atas kritik yang selama ini PSI layangkan kepada Pemprov DKI. Kami harap dengan masuknya KPK, bisa mengungkap dua hal sekaligus, yaitu membongkar mafia tanah yang merajalela di DKI dan juga mengungkap sistem perencanaan anggaran di Jakarta yang rentan korupsi,” pungkas Eneng

 

Sementara Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz mengatakan DPRD bakal memanggil jajaran pimpinan atau direksi Perumda Pembangunan Sarana Jaya terkait kasus korupsi pengadaan tanah dan juga program Rumah DP Rp 0. Pemanggilan ini dilakukan untuk menggali informasi dan melakukan evaluasi serta perbaikan ke depannya.

 

“Pemanggilan kemungkinan pekan depan, ya betul jajaran direksi yang akan dipanggil. Untuk menggali informasi lebih banyak tentang hal tersebut dan juga untuk evaluasi proses pengadaan dan alokasi anggaran penanaman modal dari Pemprov DKI,” ujar Abdul Aziz