2 LANGKAH STRATEGIS JOKOWI HADAPI GUGATAN NIKEL DI WTO

 

2 LANGKAH STRATEGIS JOKOWI HADAPI GUGATAN NIKEL DI WTO

 

Pascakekalahan Indonesia di Badan Penyelesaian Sengketa di WTO, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tetap tidak menyerah sebab kebijakan hilirisasi sumber daya alam demi kepentingan nasional.

 

Presiden Jokowi telah mengeluarkan dua langkah penting dan strategis. Pertama, Indonesia akan mengajukan banding usai kalah di WTO. Kedua, ada kemungkinan pemerintah menaikkan pajak ekspor bijih nikel sebagai cara untuk melanjutkan hilirisasi salah satu mineral logam tersebut.

 

Merespon hal tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Wahid mendukung penuh langkah Presiden Jokowi dalam merespons kekalahan gugatan dari Uni Eropa terhadap kebijakan hilirisan dan pelarangan ekspor bijih nikel.

 

Menurut Abdul Wahid, dua langkah yang diambil oleh Presiden Jokowi dalam menghadapi keputusan WTO sudah tepat. Yakni menaikkan pajak ekspornya dan melakukan banding sambil menyiapkan seluruh perangkat smelter untuk hilirisasi.

 

“Dua langkah itu sudah tepat, artinya ada dua opsi bahwa bagusnya kita banding dan banding itu status quo sambil kita siapkan semua perangkat smelter itu untuk hilirisasi. Artinya kita masih ada waktu untuk persiapan hilirisasi dan saat itu kan sudah matang banget dan itu langkah yang paling tepat,” kata Abdul Wahid saat dihubungi, Sabtu (17/12).

 

Dikatakan politisi PKB ini, jika dalam banding nanti yang dilakukan pemerintah dan hasilnya mengecewakan, maka pemerintah bisa mengambil langkah kedua, yakni menaikan pajak ekspor bahan mentah nikel dan itu keputusan negara yang tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun, termasuk WTO.

 

“Jika seandainya kita kalah ya kita harus menaikkan ekspor bahan baku nikel itu lebih tinggi pajaknya, pajak ekspornya lebih tinggi karena itu kebijakan negara. Artinya negara nggak boleh kalah dalam hal ini dari sistem perdagangan internasional,” tegasnya.

 

Lanjut Abdul Wahid, komitmen Jokowi untuk tidak gentar menghadapi gugatan WTO patut diapresiasi. Sebab, selain melindungi sumber daya alam Indonesia untuk kesejahteraan rakyat, juga mendorong Indonesia menjadi negara maju serta menciptakan lapangan kerja yang banyak.

 

"Karena kita kan melindungi negara, berkewajiban melindungi warganya dan seluruh tumpah darah dan tanah airnya. Nah potensi sumber daya alam yang itu kan bagian dari menjaga keutuhan bangsa, maka langkah-langkah itu harus dilakukan. Itu langkah yang paling tepat,” jelasnya.

 

 Ekspor Bahan Jadi

Menurut Abdul Wahid, dengan dinaikkan pajak ekspor nanti dan pembeli dari negara lain tidak mampu, maka itu menjadi kesempatan Pemerintah untuk mengolah sendiri dan yang diekspor kemudian adalah bahan jadi.

 

“Jika ekspor bahan baku mentah itu lebih tinggi umpamanya dari pajak, maka bahan yang sudah jadi dengan sendirinya mau gak mau ya tentu harus diolah dulu baru diekspor,” ujarnya.

 

Dijelaskan Abdul Wahid, kenaikan pajak ekspor bahan mentah nikel tidak akan berpengaruh pada investasi di Indonesia, karena pemerintah akan melakukan hilirisasi dan itu sangat menguntungkan Indonesia, karena selain keuntungan pendapatan juga bisa membuka lapangan kerja.

 

“Enggak lah karena kita sudah siap untuk hilirisasi, nggak akan ada begitu (pengaruh investasi-red) karena itu kita melindungi produk-produk kita, pengen add value dari sebuah kegiatan eksplorasi sumber daya alam, itu baru bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi kalau dimaksimalkan dengan efektif dan efisien,” akuinya.

 

 Harus Ada Strategi Hadapi WTO

Diungkapkan Abdul Wahid, harus ada strategi dalam menghadapi keputusan WTO atas hasil kekayaan alam Indonesia, agar Indonesia tidak didikte oleh pihak manapun, termasuk soal larangan ekspor bahan mentah nikel.

 

“Tentu itu harus ada strateginya, yang pertama penyematan modal begitu juga dengan sumber manusianya, tentu bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah strategi yang harus kita implementasikan atau harus kita eksekusi,” ungkapnya.

 

Untuk itu, Abdul Wahid memastikan pihaknya mendukung penuh langkah Pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi menghadapi WTO untuk melindungi sumber daya alam Indonesia.

 

“Bahwa kita mendukung langkah Pemerintah dalam menjaga sumber daya alam kita, jangan sampai dieksplorasi tetapi tidak memberikan add value dari sebuah kegiatan pertambangan, kita pengen add value itu maksimal di semua sumber daya alam ini. Karena memang salah satu faktor penunjang dari pertumbuhan ekonomi kita itu dari sumber daya alam,” tegasnya lagi.

 

“Iya harus dilawan, kita nggak boleh tunduk dari sistem ekonomi dunia selagi ada peluang, ya kita ambil peluang itu,” tutupnya.