LINGKARAN OLIGARKI, MAHAR POLITIK, HINGGA
POLEMIK INTERNAL DALAM PECALONAN ANIES BASWEDAN
Sejumlah
pertanyaan menggelitik belakangan ini mulai bergema dalam berbagai perbincangan
terkait perkembangan politik menuju pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres)
2024, terutama peran Anies Baswedan akan
menempatkan Cawapres Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Partai Demokrat, sejumlah
mahar politik yang disepakati koalisi NasDem dan PKS
Pertanyaan
tersebut antara lain menyoroti kemungkinan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan maju berpasangan dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti
Yudhoyono (AHY).
Pertanyaan
yang mengemuka, berapa kira-kira mahar politik yang harus dikeluarkan Partai
Demokrat untuk menempatkan AHY sebagai kandidat wakil presiden, berpasangan
dengan Anies Baswedan?
Pertanyaan
tersebut sangat kuat bergema, sebab dalam politik dikenal istilah tak ada makan
siang gratis.
Mahar
politik tak menutup kemungkinan menjadi bahan dagangan para oligarki, paling
tidak untuk membiayai sejumlah kampanye pasangan kandidat presiden dan kandidat
wakil presiden.
Dalam hal
ini, tentunya besaran angka mahar sudah harus diputuskan agar AHY mendapat
restu dari partai yang sebelumnya telah mendukung Anies, Partai NasDem.
Agus
Harimurti Yudhoyono (AHY) Partai Demokrat tidak bisa lepas dari ayahnya Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY).Tentu masyarakat masih ingat kontroversi yang mengemuka
beberapa waktu lalu, saat George Junus Aditjondro menerbitkan sebuah buku.
George
menerbitkan buku berjudul 'Membongkar Gurita Cikeas: Di Balik Skandal Bank
Century'.
Hal ini
tentu menjadi sinyal keberadaan oligarki Cikeas menguasai berbagai saham
perusahaan di Indonesia.
Dalam benak
masyarakat tentunya juga masih ingat perseteruan antara PD kubu AHY dengan kubu
pendukung Moeldoko.
Saya kira
dalam hal ini obsesi AHY berhasil membuat framing seolah-olah pemerintah
berusaha mengobrak-abrik PD dan Moeldoko ingin membegal PD.
Framing
tersebut bertujuan untuk mendapatkan simpatik dari masyarakat dan sejumlah
parpol.Mereka membangun opini seolah dijegal oleh intervensi kekuasaan, tetapi
ternyata tidak terbukti.
Moeldoko
dalam hal ini saya kira mampu memenangkan elektabilitas dengan cerdas.Dia
menempatkan kekecewaan sejumlah pengurus KLB Demokrat melalui jalur hukum,
walau keputusan kepemilikan parpol dimenangkan oleh pihak AHY.
Jadi, siapa
yang sebenarnya membegal Parpol Demokrat? Apakah benar KLB Demokrat, yang
kecewa terhadap hasil Kongres yang dikuasai AHY..?
Atau gurita
oligarki Cikeas yang malah menjadi tirani, yang memakan banyak korban korupsi,
dipenjarakan atau disingkirkan dari Partai Demokrat..?
Ingat, Anas
Urbaningrum dijegal menjadi Ketum Parpol digantikan oleh patron politik SBY
dengan menempatkan putra mahkota Agus Harimurti Yudhoyono menjadi ketua umum.
Hal lain,
pertemuan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dengan Menko Maritim dan Investasi
Luhut Binsar Panjaitan juga patut dipertanyakan. Apakah benar membahas dinamika
kebangsaan, atau hal-hal lain, semisal mahar politik.
Jika
Anies-AHY nantinya menang di Pilpres 2024, maka kemungkinan tirani oligarki
kekuasaan gurita Cikeas akan kembali mencengkram.
0 comments:
Posting Komentar